MASA LALU

Ramadan & Idul Fitri 1438 H

BKKBN & KESEHATAN


Ade Anwar Dari BKKBN Pusat Lakukan Kunjungan
Ke Kampoeng KB Balikpapan
Pada Rangkaian Temu Kerja Nasional BKKBN
MAJALAH BORNEO Online – Dalam rangkaianTemu Kerja BKKBN Pusat dengan BKKBN Daerah yang diselenggarakan secara nasional di Hotel Djokro Kota Balikpapan, Rabu, 15 s/d 18 Maret 2017, pihak BKKBN Pusat sempatkan tinjau  Bina Kelompok “Kampoeng KB Dian Kinasih” Rabu, (15/03) di dusun Selili Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
Ade Irawan (baju batik-tengah) Perwakilan BKKBN Pusat
 sedang mencatat Data "Kampoeng KB Dian Kinasih" dusun Selili
 Kelurahan Manggar-Kecamatan Balikpapan Timur - Balilkpapan
Dalam tinjauan ke Kampoeng KB tersebut, Ade Anwar perwakilan BKKBN bersama dengan dua orang wartawan disambut dengan tarian daerah oleh para ibu-ibu pengurus dan anggota  bina kelompok ”Kampoeng KB Dian Kinasih”, juga hadir lurah setempat Kelurahan Manggar Suyatno didampingi oleh M.Kosyim pegawai BKKBN.
Sejak dibentuknya “Kampung KB Dian Kinasih” Kelurahan Manggar pada  tanggal 11 April 2016 lalu, beberapa kelompok bina keluarga dalam naungan Kampoeng KB yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan UPPKS, yang mana masing-masing pengurus kelompok bina keluarga ini melakukan tugas membinaa kelompok warga melalui kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan KB bagi remaja dan pemuda, penimbangan bayi dan lans`ia, dan lainnya.
Menurut Ketua Bina Kelompok “Kampoeng KB  Dian Kinasih”, jenis kegiatan ibu-ibu yang tergabung dalam Bina Kelompok Kampoeng KB selain bertugas untuk sosialisasikan program KB, penyuluhan KB, juga melakukan kegiatan-kegiatan bagi ibu-ibu yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga kelompok Kampoeng KB seperti kelompok  usaha home industri.
Neni Talinda,S.Sos sekretaris Bina Kelompok “Kampoeng KB Dian Kinasih” mengatakan, namanya Kampoeng KB ini masih baru, kita bergerak sambil belajar ini pak, kita juga tidak hanya mengurusi anak, ibu dan bayi. Kita juga mengurusi remaja, lansia. Jadi ibu-ibu yang berperan penting dalam BKB,BKR, BKL, ada juga UPPKS masing-masing bina keluarga ini ada ketuanya, sekretaris dan bendaharanya, ujarnya.
Perwakilan BKKBN Pusat Bapak Ade Anwar (batik cokelat), Lurah Manggar Suyatno, M.Kosim
 Wartawan Suara Pembaharuan Jakarta, Ketua Bina Keluarga Kampoeng KB
 beserta pengurus lain dan beberapa anggota Kampoeng KB foto bersama.
Seiring dengan perkembangan Kampoeng KB setahun ini, disebutkan Neni Talinda, Alhamdulilah sudah ada perkembangan. Dulu juga Rt yang tergabung dalam Kampoeng KB ini yaitu Rt.41, Rt.42, Rt.43, Rt.44, dan Rt.56. Ditambahkan oleh M.Kosyim, penunjukan Kampoeng KB ini berdasarkan SK Walikota sebagai desa kumuh dan miskin. Namun, kita tidak termasuk miskin sih cuma masuk kumuh saja, ujarnya 
Dari hasil tinjauan ke Kampoeng KB tersebut, Eti Murjati,A.M.Pd  selaku ketua pengurus Bina Kelompok “Kampoeng KB Dina Kinasih” yang juga Ketua RT.42 dusun Selili mengutarakan, pada tahun 2015 sebelum berdirinya Kampoeng KB warga yang menggunakan kontrasepsi sekitar 53%. Namun, sesudah berdiri Kampoeng KB Dian Kinasih, sudah ada 60% warga menggunakan alat kontrasepsi  dari jangka pendek ke jangka panjang, ditambahkan oleh Neni Talinda  selaku sekretaris bina keluarga Kampoeng KB. Dengan demikian ada peningkatan warga yang menggunakan alat kontrasepsi sekitar 7% di 5 (lima) RT yang tergabung mengikuti Bina Kelompok Dian Kinasih Kelurahan Manggar tersebut.
Sekedar untuk diketahui, dusun Selili tempat dibentuknya “Kampoeng KB Dian Kinasih” Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur ini, bertepatan sebagai zona alamat perkantoran berbagai perusahaan. Dengan demikian, Kampoeng KB Dian Kinasih memiliki potensi besar untuk mendapatkan Corporation Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Para Pengurus dan Anggota Bina Keluarga Kampoeng KB Dian Kinasih Dengan Tarian Khas
 Menyambut Kunjungan BKKBN Pusat di halaman Gedung Paud Dian Kinasih 
dususn Selili Kelurahan Manggar-Kecamatan Balikpapan Timur-Kota Balikpapan. 
Namun sampai saat ini, oleh Lurah Manggar Bapak Suyatno mengungkapkan CSR dari perusahaan 5 (lima) unit bak sampah baru-baru ini diterima oleh Rt.43 bak sampah  sebanyak 5  dari PT.PAMA. Suyatno juga mengungkapkan, Rt-Rt diluar binaan Kampoeng KB ada juga mendapat CSR dari perusahaan seperti bantuan ke poyandu, ungkap Lurah.
Disebutkan oleh Eti Murjati,A.M.Pd selaku Ketua Bina Kelompok “Kampoeng KB Dian Kinasih”, dusun Selili ada 1.835 jiwa warga atau 593 keluarga dari 5 (lima) Rt yang masuk binaan Kampoeng KB. Dengan demikian rata-rata ada 118,6 keluarga (KK) setiap Rt binaan Kampoeng KB Dian Kinasih dusun Selili ini.
Dalam kunjungan BKKBN ini, Ade Anwar juga tak lupa memberikan pemahaman sekilas tentang  program BKKBN kepada pengurus dan anggota Kampoeng KB. Ade Anwar mengatakan, BKKBN saat ini namanya bukan lagi badan koordinasi tetapi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Oleh sebab itu jangan sampai lagi ada tertera di papan nama BKKBN itu ditulis Badan Koordinasi, tetapi sekarang menjadi Badan Kependudukan, katanya mengingatkan.
Lanjut Ade, BKKBN itu tidak mengurusi KTP, tidak mengurusi kartu keluarga, tidak mengurusi akte kelahiran, itu urusan Kantor Catatan Sipil, sebutnya. Lanjutnya, negara menugasi BKKBN untuk mengurusi kependudukan yaitu terkait dengan, pertama; kuantitas penduduk yaitu mengenai jumlah penduduk, kedua; kualitas penduduk yaitu berhubungan dengan peningkatan kesejahteran keluarga, dan ketiga; mobilitas penduduk yaitu mengenai perpindahan penduduk, sebut Ade.
Tambahnya lagi, BKKBN itu ada 3 (tiga) program besarnya yang ada dalam KKBPK. KKBBPK itu adalah singkatan dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, papar Ade.
Kemudian, kata Ade, untuk ber-KB itu ada yang disebut MKJP (Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Non-MKJP. Pada kesempatan ini, Ade Anwar seraya meminta para ibu pengurus dan anggota Kampoeng KB menyebutkan jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Langsung para ibu-ibu Kampoeng KB menyebut jenis MKJP dan Non-MKJP tersebut. 
Kampoeng KB ini, kata Ade Anwar, supaya ibu-ibu bisa lebih menitik beratkan pada Tribina KB  yaitu BKB, BKR, BKL serta UPPKS. UPPKS itu berkaitan dengan masalah perekonomian warga. Mungkin para ibu bisa melakukan usaha kerajinan  (home industri) seperti membuat keripik singkong selain bisa dipasarkan Kota Balikpapan hingga ke Samarinda, bahkan jik bisa dipasarkan sampai ke daerah Jawa, saran Ade. (dar).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM TEMU KERJA NASIONAL

BKKBN PUSAT TEKANKAN HAL PENTING

TERKAIT PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty Saat 
Dikonfirmasi Wartawan Usai Membuka Kegiatan 
Temu Kerja Nasional BKKBN Pusat Dengan Seluruh 
Provinsi Di Hotel Grand Djokro Kota Balikpapan

MAJALAH BORNEO Online -  Temu Kerja Nasional Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN 2017, dengan Tema “Dengan Semangat Revolusi Mental, Kita Samakan Persepsi dan Komitmen Dalam Mem[fasilitasi Lingkup Tanggungjawab Bidang Pengendalian Penduduk Bagi OPD Pengendalian Pnduduk dan KB Provinsi, Kabubaten/Kota:, Diselenggarakan di Hotel Grand Djokro Kota Balikpapan,  (15/03/17)

Dibukanya acata temiu kerja ini, terlebih dulu disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Drs.Benny Benu,M.Si BKKBN Pusat yang juga menjadi keyua panitia acara.

Salah satu nara sumber yang diundang berasal dari BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty yang menjabat Kepala BKKBN Pusat .Pada pemaparan materi oleh Surya Chandra Surapaty, banyak memberi arahan dan penekanan khusus bagi para  pejabat administrasi dan pejabat pengawas bidang pengendalian penduduk  yang hadir dari seluruh Provinsi, terkait dengan pengendalian penduduk. 
Surya Chandra mengutarakan, salah satu cita-cita bangsa Indinesia sesuai dengan UUD 1945 yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, banun hal itu masih jauh panngang dari api, masih harus kita perjuangkan dan disinilah  pentingnya saudara-saudara,  kita sebagai aparat memilih bekerja sebagai petugas dan pejabat BKKBN, paparnya.
Para Peserta Temu Kerja Nasional BKKBN  Sebelum Acara Kegiatan Dibuka Mereka Dihibur Dengan Menampilkan
 Tarian Khas Daerah Dari Daerah Kab. Tana Paser-Grogot  Kaltim.

Surya Chandra juga menyinggung tentang Nawacita Pemerintah sekarang ini, yang mana BKKBN untuk turut mensukseskan 3 (tiga) Nawacita pemerintah pusat yang terkait dengan pembangunan manusia Indonesia, yakni pertama Nawcita  ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia bangsa Indonesia, Kedua, Nawacita ke-8 melakukan revolusi karakter bangsa Indonesia, dan Ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan  memeperkuat daerah  terdekat dalam rangka memperkuat NKRI, tandasnya.
Walikota Balikpapan H.Rizal Efendy (kemeja putih) 
dan Wakil Gubernur H.Mukmin Faysal (batik hitam) 
Saat Dikonfirmasi Media.

Ia juga mengutarakan, dengan adanya UU No,23 tahun 2014 dari bidang pengendalian penduduk akan  rumuskan NSPK. Pada waktu porsi dan tupoksi KSPK ini dibagikan, harus dibentuk segera NSPK di Kab/Kota. Karena Provinsi Kaltim bertanya-tanya “kami ini namanya Dinas Kependudukan dan KB apa tugasnya dalam KSPK dan apa bedanya dengan Dinas Catatan Sipil,  ujar Surya Chandra mengulangi pertanyaan provinsi tersebut, seraya mengatakan hal ini harus dijelaskan oleh pejabat BKKBN di daerah, tandasnya.

Lanjut Surya Chandra, saya minta hasil pertemuan di garis terdepan harus ada, draf dan konsep NSPK dilaporkan ke biro hukum untuk di terka dan  ke bagian lain, selanjutnya kita sama-sama bergerak supaya program kependudukan ini bukan hal yang asing bagi pemerintah Kota/Kab dan Provinsi,. Kita harus menggalakkan penguatan program kependudukan yang sebenarnya hal ini telah ada pada program “Kampung KB”. Kampung KB itulah miniaturnya program penguatan kependudukan, tandas Surya Chandra kembali.
Kepala Dinas DP3AKB Sri Wahjuningsih,M,Ap 
Didampingi Stafnya Saat Dikonfirmasi Wartawan

Selaras dengan penguatan program pengendalian kependudukan, Surya Chandra mengungkapkan, kalau selama ini terjadi kesenjangan komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang diwakili Pemerintah Provinsi, maka dengan adanya UU 23/2014  makin lama makin bisa selaras mensukseskan visi dan misi kita, terutama membangun Kampung KB, ujarnya
Menurut Walikota Balikpapan Rizal Effendi, hinga saat ini masih banyak warga yang belum mengikuti program KB. Selain itu, menurutnya, penduduk yang migrasi /datang ke Balikpapan  semangat KB nya kurang, itu yang harus disemangati kembali pentingnya KB". Ia juga mengatakan untuk menyiasatinya Pemkot terus melakukan sosialisasi KB serta berencana menamba tenaga bantu petugas KB. Namun Rizal menampik jika laju pertumbuhan penduduk di Balikpapan karena tidak menerapkan KB.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan Sri  Wahjuningsih,M.AP menutarakan,  di Balikpapan telah membuat Kampung KB. Ke depan, pihaknya akan mengusulkan untuk menambah  lima lago Kampoeng KB yang juga merupakan program BKKBN pada tahun ini. Rencananya kami akan menambah lagi Kampung KB tahun ini, Rabu (15/3) usai pembukaan Temu Kerja Nasional BKKBN Pusat dengan Daerah di Hotel Djokro Balikpapan. (dar)
-----------------------------------------------------
Kondisi dan Upaya Pemprov Kaltim 
Dipaparkan Wagub Dalam Acara

Temu Kerja Nasional BKKBN

Katika Acara Pembukaan Kegiatan Temu Kerja BKKBN Secara Nasional Di Hotel Grand Djokro Balikpapan,
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty (paling kanan) Mendampingi Wakil Guibernur Kalimantan Timur
 H.Mukmin Faisal Untuk Memukul Gong  Sebagai Tanda Dimulainya Acara Temu Kerja BKKBN Selama 4 Hari.

MAJALAH BORNEO Online – Usai dibukanya acara Temu Kerja Nasional Pejabat Administrasi & Pejabat Pengawas Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Tahun 2017, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H.Mukmin Faisal menyampaikan kata sambutan sekaligus memaparkan berbagai hal mengenai kondisi kependudukan Prov Kaltim dan bebagai upaya pemprov dalam rangka pengendalian dan program kesejahteraan penduduk Kaltim.

Temu kerja yang dilaksanakan secara nasional oleh BKKBN Pusat bekerjasama dengan BKKBN Prov Kaltim, diselenggarakan di Hotel Djokro tanggal 15-18 Maret 2017. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Kaltim memaparkan beberapa hal penting terkait dengan kondisi kependudukan dan upaya yang telah dilakuklan serta rencana Pemprov Kaltim ke depan.

Pertumbuhan Penduduk

Menurut Wakil Gubernur Kaltim H.Mukmin Faisal laju pertumbuhan penduduk Kaltim saat ini masih tinggi walau upaya menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk sudah berhasil dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan data RPP tahun 2012 sd 2015 pertumbuhan jumlah penduduk Kaltim masih sebesar 2,25% diatas pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu 1,40%.
Para Pejabat Peserta Temu Kerja Nasional BKKBN 
Mengikuti Acara Kerja Usai Dibukanya Acara Terserbut

Mukmin Faisal mengatakan, meningkanya jumlah penduduk Kaltim perlu mendapatkan perhatian berbagai lapisan dan stakeholder, termasuk perhatian Wakil Gubernur, karena berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup bersih, sandang, pangan dan papan, pemenuhan lapangan kerja, kesehatan dan pendidikan. Termasuk berdampak pada lingkungan untuk pemenuhan lahan tempat tinggal, lahan tempat usaha, paparnya.

Ledakan Penduduk Usia Tenaga Kerja

Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisal memaparkan, ledakan penduduk usia pengagguran Kaltim  mulai usia 15 tahun hingga 52 tahun,  jumlahnya 2.667.792 orang. Dari jumlah penduduk usia diatas sebanyak 1.776.749 orang atau 66,6% penduduk usia kerja tersebut seharusnya masuk pasar kerja, namun karena keterbatasan keterampilan dan kompetensi yang memadai perlu peningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan yang mengutamakan pemberian keterampilan yang dapat memberi bekal bagi tenaga kerja ke depan, ungkap Wagub.

Kualitas Penduduk Meningkat

Menurut Mukmin Faisal, kualitas SDM penduduk menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk dalam satu wilayah.  Dengan berbagai daya tarik daerah Kaltim, pemerintah Kaltim mendorong penduduk dari negara lain masuk atau migrasi di Kaltim bekerja di badan-badan tertentu.  Hal ini sejalan dengan Realisasi Pertumbuhan Penduduk (RPP) Kaltim pada pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010, diketahui pertumbuhan penduduk sebesar 3,8%. Dari pertumbuhan itu, angka penduduk  yang digajih 2,4% dan penduduk masuk kerja secara alamiah hanya 1,4%, sebut Mukmin.

Disebut Wakil Gubernur, angka IPN Kaltim tahun 2015 yaitu 74,17%,  masih berada pada urutan ke-4 nasional,  meskipun demikian angka usia harapan hidup 71,58 tahun masih perlu ditingkatkan,  ujar Wagub.

Dari data tahun 2016 jumlah penduduk  633.730 keluarga, sebesar 8,34% atau 52.853 keluarga termasuk keluarga pra sejahtera, yakni keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal keluarganya  termasuk pemenuhan pangan dan papan, papar Wagub.

Permasalahan lainnya, terkait dengan peredaran dan pengguna narkoba, disebutkan Mukmin, Kaltim masuk urutan ke-2 nasional setelah Prov DKI. Berdasarkan data BNN  menyebutkan 97.000 orang masyarakat Kaltim sebagai pengguna narkoba atau sekitar 3,1% dari jumlah penduduk kaltim.

Sebaran Penduduk Tidak Merata
Kepala BKKBN Pusat Surya Chandra Surapaty 
Saat Menerima Cendera Mata Dari 
Wakil Gubernur Kaltim H.Mukmin Faisal

Persebaran penduduk antara penduduk kota dengan desa, yang mana penduduk tinggal di kota sebanyak 66% dan persebaran penduduk di pedesaan sebesar 32%. Persebaran penduduk di Kota Samarinda menempati urutan tertinggi sebesar 30,7%, kemudian Kutai Kartanegara 20,9%, Kota Balikpapan 18,6% dan sisanya di kota kabupaten lainnya. Sedangkan jumlah usia lanjut masih relatif kecil yakni sebesar 4,1%.

Upaya dan Program Pemprov Kaltim

Terkait dengan beberapa upaya  dan program yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur Kaltim menyampaikan bahwa menyiapkan program-proghram dini dan perlu dilakukan upaya jaminan sosial yang tepat khusus bagi usia lanjut sehingga usia lanjut dapat hidup secara mandiri. Arah pembangunan mewujudkan kesehatan dan lingkungan yang bai, serta berbagai program lain.

Selanjutnya, beberapa program pemprov Kaltim dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kaltim, disebut Mukmin Faisal Pemrov menyalurkan beasiswa Cemerlang bagi putra-putri Kaltim untuk menjamin SDM berkualitas menuju standar internasional, perluasan pembentukan desa tangguh,  pembagian beras miskin untuk mengurangi beban keluarga gakin, jamkes kota, bantuan perumahan bagi gakin, pelatihan kompetensi, dan program lain.

Sedangkan untuk menunjang program pembangunan dan peningkatan ekonomi Pemprov Kaltim sedang melakukan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, pembangunan jembatan Mahakam IV, pembangunan kereta api dan rel kereta api, pembangunan kawasan industri Maloy, pembangunan pelabuhan, pembangunan pariwisata. Lanjutnya, pembangunan keluarga berencana akhirnya harus mewujudkan pembangunan Kaltim yang merata dan berkeadilan bagi rakyatnya seiring dengan pembangunan lingkungan yang merata dan berkeadilan bagi rakyat. Untuk itu, kata Wakil Gubernur, Pemprov Kaltim akan terus mewujudkan pembangunan SDA yang terbarukan, mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi, mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas baik, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional, harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang baik.  (dar)
-----------------------------------------------------------------------------------
KEPALA BKKBN KALTIM BERPESAN
PRIORITAS BKKBN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB DAN KEGIATAN LANGSUNG MENYENTUH MASYARAKAT
Tampak Moderator Dari Biro Ortal Setda Prov Kaltim 
Untuk Sesi Paparan Materi Oleh Benny Benu  
Selaku Kepala Biro Hukum,Organisasi 
dan Humas BKKBN RI.

Majalah Borneo – BKKBN Provinsi Kalimantan Timur selenggarakan Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Se-Kaltim dan Kaltara Tahun 2016 di Saphire Ballroom Hotel Grand Djokro Balikpapan Rabu,(06/04).
Pra Rakorda BKKBN ini dihadiri sebanyak 65 orang peserta terdiri dari para Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota Se-Kaltim-Kaltara, Sekretaris SKPD KB Kab/Kota Kaltim-Kaltara, Kabag Organisasi Kab/Kota Kaltim-Kaltara, dan perwakilan BKKBN Prov Kaltim.
Benny Benu  Saat Menyampaikan Materi 
 "Evaluasi Finalisasi Status Kelembagaan 
Pengendalian Penduduk dan KB Kab/ 
Kota, Dengan Suara Lantang dan Jelas.
Hj.Karlina K,S.Sos  ketua panitia penyelenggara Pra-Rakorda mengutarakan, latar-belakang diselenggarakaknnya kegiatan ini sebagai implementasi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri No.120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan  Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang No.23/2014, maka perlu dilakukan pertemuan untuk memperkuat koordinasi dan terlaksananya pengalihan urusan dimaksud, terutama terkait dengan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), katanya.
Karlina menambahkan, untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan program KKBPK di Provinsi Kaltim dan Kaltara, perlu membahas bersama mengenai dukungan program dan anggaran yang menjadi sentral dari pelaksanaan program, dan pelaksanaan program KKBPK harus selaras antara provinsi dan kab/kota, sehingga program KKBPK dapat berjalan secara maksimal di lini lapangan, paparnya.
Para Peserta Pra-Rakorda Saat Mengikuti 
Paparan Materi Oleh  Benny Benu
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan pra-rakorda ini untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kelembagaan, serta pelaksanaan program KKBPK tahun 2016, sebut Hj.Karlina.
Banner  Berisi  Pesan & Ajakan Kepala 
BKKBN  Prov Kaltim  "Ikut KB " Untuk 
Pembangunan  Kualitas Penduduk & Antisipasi 
Ledakan  Penduduk Di Kaltim.
Ketua panitia pelaksana Pra-Rakorda  KKBPK ini juga mengatakan, kita mengundang dari BKKBN Pusat  yakni Bapak Benny Benu selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BKKBN RI,  akan membawakan materi mengenai Evaluasi Finalisasi Status Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab/Kota, serta materi Pembahasan Teknis Mengenai Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan moderatornya Kepala Biro Ortal Setda Provinsi Kaltim, paparnya menginformasikan.
Selanjutnya, Drs. Sukaryo Teguh Santoso,S.Pd Kepala Perwakilan  BKKBN Prov Kaltim saat memberi kata sambutan sekaligus membuka pra-rakorda ini menyampaikan, dalam acara pra-rakorda program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2016 ini, terasa istimewa dirangkai dengan kegiatan evaluasi dan finalisasi status kelembagaan kependudukan dan KB, serta bimbingan teknis SOTK, ujarnya.
Tambah Sukaryo, permasalahan kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini menjadi lebih rumit karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, persebaran penduduk dan mobilitas penduduk, bebernya.
Terkait dengan persoalan itu, berbagai kebijakan pembangunan kependudukan masih banyak yang belum sinkron satu sama lain, sehingga diperlukan adanya upaya penyelarasn kebijakan lebih lanjut, ungkapnya.
Untuk itu, tambahnya lagi, BKKBN berusaha untuk memfasilitasi dalam pemetaan kelembagaan agar KKBPK di Kab/Kota sejalan dengan keinginan dari UU No.23 tahun 2014 dan SE Mendagri tersebut, serta inventarisasi tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana/PKB hingga Maret 2016 yang lalu, jelasnya.
Banner Berisi Pesan & Ajakan Gubernur Kaltim 
Untuk Perubahan Melalui  Revolusi Mental 
Untuk Pembangunan Kaltim
Lebih jauh Kepala BKKBN Prov Kaltim ini mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 ia menginformasikan, karena sudah disahkan melalui Peraturan Presiden No.2/2015 yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  Tahun Anggaran (TA) 2015 ditetapkan oleh  Perpres No.3 tahun 2015 tentang RKP tahun 2015, maka terkait hal itu, BKKBN Kaltim telah menyusun rencana strategis 2015-2019 yang merupakan turunan RPJMN 2015-2019 dan menjadi acuan kinerja BKKBN dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang digambarkan melalui target/sasaran dan indikator, baik level program, bidang maupun kegiatan, rincinya.
Sebagaimana kita ketahui, sesuai amanat program prioritas pemerintah saat ini, pada poin ke-3 (tiga) Nawacita yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran” maka kegiatan prioritas BKKBN yaitu pembentukan “Kampung KB” disetiap Kabupaten. Kami sangat mengapresiasi SKPD KB Kab/Kota yang telah merespon dengan baik. Harapan kami, kita bersama dapat melakukan prioritas kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga pencanangan Kampung KB tersebut bukan hanya seremoni, namun berkesinambungan dan terlihat progresnya beberapa waktu ke depan, ujarnya berharap.
Kepala BKKBN jebolan pendidikan ini juga mengatakan, revolusi mental dan etos kerja sudah secepatnya kita harus lakukan melalui unit terkecil yaitu keluarga, melaui poktan-poktan seperti menggalakkan berbagai kegiatan yang terintegrasi dalam masyarakat, sehingga keluarga memiliki integritas yang kuat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan gotong-royong dalam pembangunan, pesannya.
Kepala BKKBN ini, tak luput dari kebiasaan membangkitkan  semangat kerja jajaranya melalui yel-yel: “Salam Petugas KB” serentak dijawab peserta “Sehat; Semangat; Luar Biasa”.  Lanjutnya lagi, “Salam KB”  peserta kompak  “2 Anak Cukup; Bahagia; Sejahtera’, jawab peserta serentak.
Mengakhiri sambutan dan paparannya, Sukaryo juga mengatakan, karena keluarga adalah unit terkecil dalam gerakan revolusi mental, maka kembali kita suarakan nilai-nilai yang terkandung dalam revolusi mental tersebut, seraya mengatakan  “Salam Revolusi Mental: Integritas, siap; Etos Kerja, Siap; dan Gotong-Royong, siap”.   (mangadar) 
------------------------------------
DPW PATELKI GELAR RAKER
PLUS  SEMINAR  DAN BHAKTI SOSIAL
Nara Sumber Seminar Ilmiah DPW PATELKI Saat 
Menyampaikan Materi Seminar Di Mega Ballroom 
Hotel Mega Lestari Balikpapan
Majalah Borneo –Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kaltim gelar rapat kerja (raker) wilayah VII guna merumuskan berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam pertemuan nasional ke depan  di Bandung.
Raker Wilayah VII DPW PATELKI Kaltim ini, dirangkai dengan kegiatan seminar ilmiah sebagai upaya lembaga analis kesehatan itu untuk menyegarkan pemahaman tenang perkembangan teknologi medis. Juga dilakukan kegiatan bhakti sosial bagi kaum dhuafa dan masyarakat miskin sebagai bentuk kepedulian sosial lembaga himpunan analis medis tersebut.
Ketua DPC PPATELKI Kota Balikpapan Mirza Wahyudi,AMd, Ak didampingi Ketua panitia Mahdah Raditya Hamid,A.Md, Ak mengatakan, pihaknya melaksanakan Raker wilayah VII ini guna mengevaluasi kinerja DPW PATELKI 2015 dan merumuskan rencana kegiatan organisasinya di 2016.
Para Peserta Seminar Sedang Mengikuti Paparan Nara Sumber .
Sedangkan seminar ilmiah menurut Mirza Wahyudi mengambil tema Manajemen Profesi ATLM dan K3 Laboratorium Medik yang bertujuan untuk penyegaran ilmu dan teknologi di bidang kesehatan dan sebagai ajang silaturahmi antar sesama anggota PATELKI Kaltim, papar Mirza sesaat sebelum pembukaan Rapat Kerja Wilayah VII DPW PATELKI Kaltim di Megaroom Hotel Mega Lestari Balikpapan, Sabtu (26/3)
Kemudian, tambah Mirza kegiatan bakti sosial dipusatkan di RS Pertamina Kota Balikpapan dengan beberapa agenda, seperti donor darah, cek kadar gula, kolesterol dan asam urat. Semuanya kami gratiskan bagi yang ikut kegiatan ini, kata Mirza.
Ketua panitia Raker Wilayah VII PATELKI Mahdah Raditya Hamid,A.Md,Ak mengutarakan seminar ilmiah yang akan dilakukan membahas tentang hpenyakit Hepatitis oleh nara sumber Joko Purnomo,M.Si. Sedangkan nara sumber  terkait manajemen laboratorium service excelent oleh Siti Nurhidayati,S.M.K3.

Selanjutnya, topik Laboratorium Medik oleh H.Berliana,M.Si, dan Update Pemeriksaan Laboratorium, Pelaporan Nilai Kritis oleh Sutarti, AMAK , selanjutnya Update SIMK dan Aplikasi nara sumbernya Dwi Hartanto,Amd,Ak.  (mangadar)

RAMADHAN - Bulan Penuh Berkah

IDUL FITRI 1437 H

IDUL FITRI 1437 H

IDUL FITRI DPRD KAB MAHULU