NASIONAL

TIM SATGAS SABER PUNGLI KALTIM-KALTARA

TELAH 14 KALI LAKUKAN OTT

MAJALAH BORNEO Online – Rapat kerja evaluasi Satuan Tugas  Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)  Prov Kaltim-Kaltara diselenggarakan, Rabu (12-13/04) di Hotel Djokro Kota Balikpapan.

Menurut AKBP Prasojo W selaku Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli yang juga tergabung dalam panitia Rapat Evaluasi dan Program Giat Saber Pungli, mengutarakan, rapat kerja Saber Pungli dilaksanakan, pertama untuk mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan satgas saber pungli pada bulan Nopember 2016 sampai Maret 2017, ungkapnya.

Pembentukan Tim Satgas Saber Pungli Kaltim-Kaltara ini diinformasikan oleh Prasojo berdasarkan Surat Kepututan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.585/2016 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.601/2016  sebagai pengejawantahan dari Kepres No.87 tahun 2016.

Dengan evaluasi kinerja satgas menurutnya akan diketahui sejauh mana hasil kerja saber pungli serta hambatan-hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi

Ketika ditanyakan Majalah Borneo Online, hasil evaluasi sementara sejauh mana pelaksanaan OTT saat ini ? Prasojo mengutarakan, “hasilnya sudah ada 14 kali OTT di Kaltim-Kaltara, termasuk terakhir ini OTT di peti kemas pelabuhan Palaran milik Pemprov Kaltim”, paparnya.

Salah satu hasil kinerja Saber Pungli Kaltim yang cukup mengagetkan masyarakat Kaltim yaitu terungkapnya pungutan liar melibatkan birokrasi pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta ini adalah pungutan liar di pelabuhan peti kemas palaran.

Prasojo lebih jauh mengatakan,  OTT di Pelabuhan Peti Kemas Palaran itu hasil giat tim Saber Pungli Kaltim. Saat OTT  Peti Kemas Palaran Tim Satgas dibantu dari Mabes Polri. Kemudian, penanganannya langsung dibawa ke Mabes Polri jelasnya.

Prasojo lebih jauh menyampaikan, instansi yang tergabung dalam Tim Saber Pungli ini yakni beberapa instansi/lembaga yang ada di Kaltim dan Kaltara. Instansi/lembaga tersebut yakni Polda Kaltim termasuk didalamnya dari unsur Polres, Kodam VI Mulawarman  termasuk Lantamal Tarakan dan Lantamal Balikpapan, Lanud Tarakan, Lanud Balikpapan, Kejaksaan, Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, terang Prasojo.

Prasojo juga mengutarakan, Tim Satgas Saber Pungli ini terdiri dari  empat Kelompok Kerja (Pokja) yakni satu pokja intelijen bertugas melakukan penyelidikan terhadap potensi-potensi terjadinya pungutan liar, pokja pencegahan bertugas lakukan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan untuk mencegah terjadi pungli, pokja penindakan, dan pokja institusi.  (Tim) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badan SAR 
Bentuk Forum Koordinasi Menghadapi Bencana

MAJALAH BORNEO Online – BASARNAS bekerjasama dengan SAR Kota Balikpapan selenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor)  Potensi Pencarian dan Pertolongan. 

Rakor yang diselenggarakan untuk sinergi pembentukan forum koordinasi beberapa unsur institusi selain BPP Pusat SAR Balikpapan TNI-AL TNI-AU Brimob Dishub Organisasi Mandiri untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan saat terjadi kecelakaan bencana dan kondisi membahayakan manusia.

Foto Saat Pembukaan Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Koordinasi Pencaruian dan Pertolongan

Rakor yang dilaksanakan Rabu 29 s/d 30 Maret 2017  di Hotel Grand Senyiur Balikpapan dengan Tema: Melalui Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan Wilayah Kerja Kantor Balikpapan Kita tingkatkan Soliditas kapabilitas dan sinergitas guna menghadapi kecelakaan bencana dan kondisi membahayakan manusia”

Deputi Bidang Potensi SAR Basarnas Pusat, Marsekal Muda TNI Dody Trisunu yang membacakan sambutan Kepala Basarnas mengatakan, pembentukan forum koordinasi ini untuk mengintegrasikan potensi SAR dalam menghadapi kedaruratan di wilayah kerja kantor SAR Balikpapan, ujarnya.

Lanjutnya, “Kita menyamakan persepsi dalam operasi SAR sehingga perlu dibentuk wadah koordinasi berbagai stakeholder dan potensi SAR. Forum ini kita harapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kompetensi personel SAR," kata Dody.

Menurutnya, pencarian dan pertolongan secara undang-undang ada di SAR, namun itu mustahil dilakukan tanpa sinergi dan koordinasi potensi SAR yang ada. Sehingga setiap kali dilaksanakan operasi selalu disebut Tim SAR Gabungan, tandasnya.

Lebih jauh diutarakan, ada 4 pilar komponen SAR yakni Basarnas, TNI-POLRI, Pemda dan Potensi SAR. Empat pilar ini kita sampaikan dalam operasi SAR, perlu forum koordinasi dan terus dilanjutkan dengan rapat berkala terkait bencana, kecelakaan dan kedaruratan lainnya," lanjut Dody.

Dirinya juga berpesan agar budaya safety terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga memiliki mindset dan memahami langkah yang dilakukan ketika terjadi musibah. Terlebih Provinsi Kaltim memiliki potensi kecelakaan di perairan.

Dari pihak panitia, diketahui beberapa out-put yang akan dihasilkan dalam rakor ini  yakni menampung masukan/ ide dan gagasan terkait dengan keselamatan pembentukan sebuah forum khusus diskusi diruang kantntor SAR mengakomodir potensi community SAR Concept serta adanya wacana pembentukan komunitas wartawan SAR.  (dar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HALEYORA POWERINDO

LAKUKAN PELATIHAN "TESLA" BAGI KARYAWANNYA

Direktur SDM Haleyora Powerindo Albert P
 Saat Diwawancarai Media Disela-sela Pelaksanaan 
Training Karyawan Selama Tiga Hari Di Fave Hotel Balikpapan

MAJALAH BORNEO Online – PT.Haleyora Powerindo yang berkantor pusat di Bandung ini, salah satu kantor cabangnya berada di Kalimantan Timur, selama beberapa tahun belakangan ini telah berafiliasi dengan PLN Kaltim untuk menempatkan ratusan orang karyawannya diberbagai kantor PLN  Kaltim.

PT.Haleyora Powerindo selaku anak perusahaan BUMN bernama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sejak tahun 2006 lalu manajemen Haleyora Powerindo secara nasional telah mempekerjakan 20.000 lebih para karyawannya dibeberapa kantor PLN selama ini.

Untuk mempertajam serta meningkatkan skill, performance dan disiplin para karyawan,  manajemen Haleyora Powerindo lakukan pelatihan TESLA, khususnya bagi tenaga outsourching yang ditempatkan pada bagian administrasi teknik, administrasi umum, security dan cleaning service di kantor Unit Induk Proyek (UIP)  PLN Cabang Kalimantan Timur.

Supriyanto Manager Cabang Kaltim PT.Haleyora Powerindo (kanan) 
Saat Dampingi Direktur SDM Albert P (kiri) Ketika Diwawancarai 
Media Di Hotel Fave Aston Group Kota Balikpapan

Albert Prajartoro selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Haleyora Powerindo saat dikonfirmasi media Majalah Bornero Online di Fave Hotel Balikpapan di sela-sela berlangsungnya pelatihan/training, mengatakan, “sesuai dengan Road Map Perusahaan kami, sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan PT.PLN (Persero), tahun 2017 ini masuk tahapan tahun kedua untuk peningkatan pelayanan, peningkatan performance dan peningkatan kinerja perusahaan kami”, tandas Albert.

Lanjut Albert, “karena bisnis perusahaan kami adalah man power  (penyedia tenaga kerja) baik untuk kantor PLN maupun diluar PLN maka pelatihan karyawan itu menjadi hal yang utama. Kami memiliki diklat yang sistematis dan berjenjang yang dinamakan  STALA dan TESLA”, papar Albert.

Lebih jauh Direktur SDM ini memaparkan, “saat ini kami sedang mengadakan pelatihan TESLA-satu bagi karyawan kami. TESLA itu merupakan singkatan yaitu  Teori, Sikap dan Lapangan.  Pelatihan saat ini diikuti 59 orang karyawan dari tenaga adminisrasi teknik, administrasi umum, security dan cleaning service”, sebut Albert.

Direktur SDM yang didampingi Supriyanto selaku Manager Cabang Haleyora Powerindo Kaltim menambahkan, pelatihan ini kami lakukan selama 3 (tiga) hari yakni mulai hari Jum’at (10/03) kemarin. Pada hari pertama kemarin, lanjut Albert,  pelatihan kami fokus terhadap kedisplinan dengan akselerasi dengan institusi pihak luar selaku pembina/pelatih. Sedangkan pada dua hari ini, secara khusus kami memberikan pemahaman budaya perusahaan, papar direktur.

Setelah pelatihan ini, lanjutnya, kami harapkan terjadi perubahan sikap karyawan dari kurang disiplin misalnya menjadi disiplin, perubahan menjadi kebiasaan bersih dari sebelumnya kurang bersih, sebut Albert mencontohkan.

Lebih dalam lagi Direktur SDM Haleyora Powerindo ini mengatakan, kami telah mencetuskan budaya perusahaan kami yaitu HePI. HePI itu Hebat/Kerja Hebat, Peduli dan Integritas, sebut Albert.

Para Karyawan Haleyora Powerindo Saat Mengikuti Training TESLA 
Ke-2 Di Fave Hotel Aston Group Kota Balikpapan

Sekedar diketahui publik, pada bulan Januari 2017 lalu, manajemen Haleyora Powerindo juga baru melaksanakan training/pelatihan STALA bagi puluhan tenaga suvervisor Haleyora Powerindo se-Kalimantan. Perusahaan kami, juga memiliki Lembaga Kursus Perusahaan (LKP) Haleyora yang dapat men-training man-power diluar karyawan perusahaan kami k depan, ujarnya.

Menurut Albert seraya berharap, pelatihan yang dilakukan oleh Haleyora Powerindo kepada setiap karyawan, bagi setiap karyawan yang telah mendapatkan training maka setiap karyawan dapat saling share (sharing) kepada karyawan lainnya sehingga budaya perusahaan itu bisa lebih cepat dipahami dan diimplementasikan oleh setiap karyawan dan lingkungan perusahaan.

Dan satu hal yang sangat penting yang terungkap dari Direktur SDM ini saat menerima media, yakni yang menjadi Moto perusahaan adalah karyawan Haleyora Powerindo diharapkan dapat menjadi teladan, paling tidak teladan bagi lingkungan keluarganya, ungkap Direktur SDM ini.  (dar)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPRD MOJOKERTO STUDI BANDING

PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA BALIKPAPAN

MAJALAH BORNEO Online – “Terkait dengan perizinan cantik di Kota Balikpapan !”  Demikian kalimat pertama diucapkan Deni Novianto  salah satu anggota rombongan DPRD Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur ketika dikonfirmasi Majalah Borneo Online usai bertemu dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan, Selasa (07/03/17).

Ketika ditanyakan oleh Majalah Borneo Online “Apa yang cantik di BPMP2T Kota Balikpapan menurut Bapak ?”  Deni Novianto menjawab, “makanya kita lihat, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Elvin Junaidi seperti terkait dengan konsep, terkait dengan perizinan di Kota Balikpapan itu memang cantik”.

Cendramata DPRD Kota Mojokerto 
Diterima Oleh Elvin Junaidi 
Saat Kunjungan Studi Banding 
Di BPMP2T Kota Balikpapan

Lanjut Deni Novianto, “memang, cantik itu kan juga bersih”. Ternyata memang begitu, bapak Kepala Dinas  (maksudnya Elvin Junaidi Kepala BPMP2T Balikpapan-red) punya komitmen untuk membangun budaya perizinan itu yakni cepat, tepat waktu sesuai dengan keinginan investor yang mau mengurus izin itu sendiri. Ini yang mau kita aplikasikan di Kota kita sendiri, ungkap Deni.

Ditanya tentang seputar perbedaan menonjol antara pemberian pelayanan perizinan di Kota Mojokerto dengan pelayanan perizinan di Kota Balikpapan saat ini, Deni Novianto yang juga selaku Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Mojokerto ini mengatakan “ ada perbedaan mendasar, disini pelayanannya juga bersih. Kemudian, waktu pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kota Balikpapan waktunya hingga sampai jam sepuluh malam, sementara kami di Mojokerto waktu pelayanan masih normaif”, sebut Deni Novianto.

Lebih jauh Deni Novianto mengatakan, disini (perizinan Kota Balikpapan) pelayanan onlinenya sudah lebih banyak sehingga masyarakat yang mengurus perizinan melalui tatap muka itu bisa lebih sedikit. Semakin banyak kita tatap muka maka semakin besar biaya yang kita keluarkan selanjutnya semakin sedikit pelayanan tatap muka maka semakin sedikit biaya yang kita keluarkan, tandas Deni Novianto memberi gambaran bahwa pelayanan perizinan yang dibuka secara online bertujuan mempermudah investor mengurus perizinan usaha dan biaya lebih sedikit, dan bersih karena sedikit tatap muka antara investor dengan pihak BPMP2T dapat berdampak menghindari terjadinya pungutan liar alias kong kali kong.

Deni Novianto berharap hasil studi banding yang mereka lakukan ke depan,  pelayanan perizinan  Pemerintahan Kota Mojokerto akan dapat lebih baik diaplikasikan sebagaimana pelayanan perizinan di Kota Balikpapan. Kita berharap kedua pemerintahan dapat saling berkontribusi yang lebih baik, ujarnya.   (dar)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYEK  LUNAS  BURUH  MENDERITA

MAJALAH BORNEO Online – Rampungnya Proyek Pembangunan Kantor Camat Balikpapan Utara, ternyata hingga saat ini Selasa 22 November 2016 menyisakan masalah buruh. Bahkan belum selesai bangunan kantor camat ini dikerjakan, masalah yang menimpa tenaga kerja proyek ini sudah muncul. Sebanyak 25 orang para pekerja bangunan, dan sebanyak 4 orang supplier bahan material bangunan proyek tersebut belum mendapatkan pembayaran  tuntas hasil jerih payah mereka dari PT. Pilar Persada selaku pelaksana poyek.

Informasi ini sudah lama mencuat dilaporkan para pekerja dan pemasok material bahan bangunan  ke  Dinas PU Balikpapan, namun belum juga ada penyelesaian. Informasi terbaru yang  diterima oleh Majalah Borneo Online, para pekerja bangunan proyek ini kembali lagi mengadukan nasib mereka ke Dinas PU agar segera ada bayaran atas tenaga dan hasil keringat mereka selama ini. Selasa 22 Novemer 2016 mereka bermaksud menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan  Ir.Tara Alorante, memohon agar berupaya mengambil solusi untuk pembayaran hak mereka mengingat Dinas PU selaku pemilik proyek pemerintah tersebut.

Namun siang itu, Tara Alorante sedang tidak berada di ruang kerjanya karena menurut stafnya sedang mengikuti rapat di Pemkot Balikpapan. Sekitar pukul 14.15 wita, dua orang perwakilan pekerja baru bisa menemui kadis yang baru tiba di kantor usai mengikuti rapat dimaksud.

Dari hasil pembicaraan singkat perwakilan pekerja dengan kadis, Tara Alorante memberitahukan untuk pembicaraan lanjutnya disarankan agar menemui Boly selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Sementara saat itu, Boly sedang tidak berada di ruang kerjanya karena  sedang kunjungan meninjau proyek ke lapangan.

Perwakilan buruh inipun mencoba menelepon Boly. Pada saat itu Boly menginformasikan kepada para pekerja  melalui telepon selulernya, dirinnya pada  pukul 15.30 wita akan kembali ke kantornya, barulah bisa ditemui. Namun, pada pukul 15.00 wita, sebagian dari mereka harus pulang makan siang, ada juga pergi karena urusan lain sehingga tidak sempat lagi menemui Boly  diatas pukul 15.30 wita tersebut.

Para buruh bangunan ini sejak bulan lalu sengaja bolak-balik menemui Kepala Dinas dan PPK poyek, karena menurut para pekerja ini, belum dibayarnya upah mereka, itu menjadi tanggungjawab PPK bersama kepala dinas. Pasalnya, baru 80% hasil pekerjaan dari kontraktor PT.Pilar Persada, Dinas PU Balikpapan sudah bayarkan hasil pekerjaan 100% kepada PT.Pilar Persada. Ini menjadi salah satu permasalahan pokok sehingga Pilar Persada minggat dan tidak bayarkan hak mereka, cerita para buruh. Namun hal ini dibantah oleh Boly dengan mengatakan ”ngak mungkin kita bayarkan 100% sebelum proyek selesai, itu tidak benar, bantahnya.

Boly juga mengutarakan ini sebenarnya masalah dua pihak antara kontraktor dengan para pekerja. Dari mana kita mau ambil uang untuk bayarkan itu. Kami sudah memberitahu alamat kontarktor tersebut di Jakarta dan sudah berbicara langsung via telepon dengan para pekerja tersebut. Itu upaya yang sudah kita lakukan, ujar Boly.

Selanjutnya, pekerja bangunan ini mengutarakan kami tau pembayaran lunas 100 persen oleh Dinas PU saat itu, karena kami sendiri melihatnya, tambah buruh ini. Pembayaran terakhir untuk melunasi sebesar Rp.7 miliar, sebut salah seorang pekerja. Ini merupakan kesalahan dari Dinas PU kenapa bayarkan 100% kepada kontraktor sementara hasil pekerjaan masih 80%, tanya para pekerja. Oleh sebab itulah PT.Pilar Persada tidak lagi melanjutkan pekerjaan proyek tersebut alias minggat membawa uang yang menjadi hak para buruh bangunan ini. Karena PT. Pilar Persada tidak lagi ada di Balikpapan, proyek ini sempat mangkrak karena ditinggal, lalu dinas PU mencari kontraktor baru untuk penyelesaian proyek yang masih tersisa 20% lagi. Jika demikian yang terjadi, menjadi pertanyaan publik apakah ada penambahan anggaran untuk penyelesaian proyek ini  ?

Dari total dana proyek pembangunan gedung Kantor Camat Balikpapan Utara ini, masih tersisa Rp.800 juta lebih hak para buruh bangunan dan para pemasok bahan material bangunan belum dibayarkan oleh kontraktor  alias belum diterima oleh kelompok buruh bangunan sampai saat ini.

Tedy selaku salah satu menjadi koordinator dari para buruh bangunan ini mengatakan, jika besok (Rabu,23/11) juga tidak ada jawaban pasti pembayaran atas hak kami, hal ini akan kami laporkan ke Polda Kaltim untuk diusut. Ini terjadi kami duga  ada permainan, ada deal to deal antara kontraktor dengan Dinas PU sehingga Dinas PU berani bayarkan 100% kepada kontraktor sementara pekerjaan masih sekitar 80% atau belum rampung, apalagi mengigat PT.Pilar Persada adala kontraktor dari luar Balikpapan yaitu darii Jakarta, dan pemiliknya di Pontianak. Tentu ada permainan Anwar dengan kepala dinas sebut Tedy.   (tim) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

SELENGGARAKAN SOSIALISASI P4GN

Sebagian Peserta Bersama Nara Sumber dan
 Panitia Sosialisasi Foto Bareng

MAJALAH BORNEO Online - Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba/Psikotropika (P4GN) diselenggarakan oleh Direktorat Perhubungan Laut kementerian Perhubungan. Sosialisas P4GN sekalimantan dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat 18 Nopember 2016.

Sosialisasi P4GN ini merupakan aksi P4GN oleh ementerian Perhubungan di sektor transportasi bagi para pegawai kalangan internal instansi dinas perhubungan, serta stakeholder yang terkait dengan pelayanan transportasi darat laut, udara dan transportasi kereta api.

Berbagai hal yang dipaparkan oleh para nara sumber dalam sosialisasi P4GN mulai dari pencegahan, penyalahgunaan pemberantasan dan peredaran narkoba/psikotropika, standar prosedur operasional P4GN di sektor transportasi, perlunya pelaksanaan uji/tes narkotika bagi seluruh aparatur kementerian perhubungan dalam rangka implementasi instruksi menteri perhubungan nomor 2 tahun 2012 tentang P4GN di sector transportasi.

Sosialisasi P4GN kementerian perhubungan dibuka oleh Sulistiana selaku  kabag Hukum & SDM mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tomy Budiono,MM.

Saat pembukaan, Sulistiana mengutarakan, terselenggaranya sosialisasi P4GN ini diharapakan dapat meningkatkan peran serta stakeholder dalam penanganan pencegahan bahaya narkoba/psikotropika, dapat memperketat pengawasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika/psikotropika pada simpul-simpul transportasi yang rentan terhadap penyelundupan, serta penegakan hukum yang konsisten yang seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (dar)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdirinya Pabrik CNI 

Di Tangerang Berarti  

 Effort Enterpreneurship dan Kepercayaan Publik

Tema : “MLM Menunjang Social Enterpreneurship”

Penulis : Mangadar Habeahan

MAJALAH BORNEO Online, Balikpapan (10/7/16) - Berdirinya pabrik produk CNI didalam negeri, menjadikan salah satu value added (nilai tambah) disumbangkan oleh manajemen CNI bersama SAF hingga jaringan member marketing produk CNI kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat luas.

Keberadaan pabrik CNI, secara tidak langsung mendekatkan produk CNI lebih cepat dikenal, lebih cepat dijual oleh member kepada masyarakat luas sehingga menjadikan effort (upaya) CNI meningkatkan pertumbuhan jumlah masyarakat Indonesia agar berorientasi untuk menjaga kesehatan fisik dengan cara konsumsi suplemen makanan kesehatan produk CNI serta orientasi menggunakan produk dalam negeri.

Namun satu hal penting produk dalam negeri, agar masyarakat Indonesia dari golongan ekonomi menengah kebawah semakin banyak yang minat dan mencari produk CNI, dari sisi harga harus dijaga sehingga kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah mampu membeli produk CNI untuk berbagai kebutuhan golongan masyarakat ini..

Keberadaan PT.SAF selaku pabrik produk CNI ada di dalam negeri, juga merupakan salah satu nilai tambah (value added) menuju kemandirian manajemen, karena dapat  membangun eksistensi produk Indonesia sehingga menambah kepercayaan ekuitas produk Indonesia dan kepercayaan tingkat kemajuan teknologi Indonesia di  pasar global pada era perdagangan bebas mendatang.

Terbukti, produk CNI telah ekspor ke mancanegara Singapura, Hongkong, India, Brunei, Filipina, Taiwan, Tiongkok, Nigeria dan Thailan memenuhi  konsumer luar negeri, menjadi bukti bahwa kepercayan publik konsumen di luar negeri terhadap produk Indonesia yakni produk CNI sudah diakui. Kepercayaan publik ini akan terus merangkak naik bilamana produk-produk CNI terus bertambah dan pelayanan yang semakin menyenangkan hati kostumer.

Nilai tambah tersebut, bukan saja dirasakan oleh manajemen perusahaan CNI dan SAF  serta jaringan member marketing yang membuktikan produk CNI mampu bersaing memenuhi permintaan pasar luar negeri, juga bagi pemerintah Indonesia yakni kepercayaan pihak asing bagi pemerintah Indonesia akan bisa semakin besar, dimana pemerintah  dianggap memberikan peluang, dukungan dan pembinaan serta pengawasan bagi perusahaan multi level marketing CNI, secara tidak langsung CNI turut membangun kepercayaan publik nasional maupun luar negeri bersama dukungan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang telah diberikan kepada perusahaan MLM.

Sudah tentu, dukungan pemerintah bagi usaha bidang enterpreneur ini harus mendapat perhatian yang cukup dalam hal  pemberian kebijakan yang mampu mendorong manajemen perusahaan MLM untuk mengembangkan produksi, ekspor dan kearah ketersedian bahan mentah atau bahan baku didalam negeri, sehingga harga produksi  dalam negeri di pasar, mampu bersaing harga dengan produk dari luar negeri.

Keberadan  CNI dan pabrik PT. SAF, juga menjadi nilai tambah dalam sisi lapangan kerja, karena dapat menyerap tenaga kerja Indonesia semakin besar sehingga ikut membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja setiap tahun hingga berpartisipasi mengurangi pengangguran. Menurunnya jumlah pengangguran,  secara tidak langsung CNI dan SAF turut berkontribusi menurunkan peluang terjadinya permasalahan sosial yang diakibatkan oleh tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Selanjutnya, bertambahnya tenaga kerja yang terserap oleh manajemen kedua perusahaan disebut diatas, jelas selain bentuk effort manajemen mengurangi pengangguran,  juga effort menambah pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji karyawan CNI dan SAF, PPN (pajak Pertambahan Nilai) dari penjualan produk CNI, pajak atas penghasilan bentuk bonus atas prestasi karyawan, penghasilan yang diterima oleh para ratusan ribu tenaga marketing CNI yang tersebar di seluruh nusantara  dan mancanegara  yakni dari hasil fee/bonus yang melebihi skala penghasilan tertentu  maupun hadiah prestasi para member CNI.

Dampak positip yang diperoleh, selain menambah pendapatan pajak pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang,  semua hal diatas akan berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan CNI atau  member/sales, juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang secara khusus dari hasil Pajak Pendapatan Daerah  (PAD) Kota Tangerang,  serta berbagai pajak lain atas berdirinya perusahan pabrik dan kantor-kantor cabang pemasaran diseluruh Indonesia.  (*)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLN Berbagi Berkah Ramadhan

Bersama Yatim dan Dhuafa

Ustad Menyampaikan Ceramah
Di Buka Puasa Bersama PLN

MAJALAH BORNEO Online – Demi menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat, manajamenen PLN menyelenggarakan buka puasa bersama-dengan lebih 10.000 orang anak yatim dan dhuafa dari Sabang sampai Merauke. Acara buka puasa bersama yang bertajuk “Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim dan Dhuafa” ini terpusat di Jakarta, tepatnya di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/6).

Untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri, PLN Kaltim-Kaltara (Kaltimra) bekerjasama dengan PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, beserta anak perusahaan yaitu PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), menghelat acara dihalaman gedung PLN Kaltimra.

Dalam acara ini, PLN mengundang 306 anak yati dari 10 yayasan / panti asuhan di Balikpapan untuk salaing berbagi kebahagiaan di bulan berkah nan suci ini.

Pimp Rombongan Panti Asuhan Fardhiyatul 
Ummah (paling depan) Manggar Kota 
Balikpapan Bersama Para Yatim 
Yang Diundang Dalam Buka Puasa 
Bersama Manajemen PLN

Acara inipun mendapat apresiasi dari  Pemerintah Kota Balikpapan yang hadir ditengah para anak yatim dan dhuafa. Jajaran Manajemen PLN dan PJB yang hadir pun turut berbuka puasa bersama berbaur dan membagi kebahagian pada anak-anak yatim dan dhuafa.

Total donasi yang diberikan PLN kepada anak yatim dan dhuafa di seluruh Indonesia adalah sedikitnya Rp.3,9 Miliar. Dana santunan ini merupakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PLN, anak perusahaan PLN dan sebagian dari zakat pegawai PLN.

Untuk wilayah Kaltimra, total santunan yang diberikan adalah senilai Rp.117.450.000,- yang diserahkan secara simbolis oleh General Manager PLN Kaltimra dan Pemerintah Kota Balikpapan bagi 10 yayasan di Balikpapan.

Para Yatim Dari Panti Asuhan Syamsul Ma'arif 
Manggar Kota Balikpapan

Sebelum waktu buka puasa tiba, General Manager  PLN Kaltimra Tohari Hadiat mengatakan, “Momen ini sangat tepat untuk PLN berbagi dengan sesama. Keberadaan PLN yang hingga saat ini mampu melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat juga tidak terlepas dari doa adik-adik sekalian. Adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak dapat bersama-sama membantu untuk menerangi negeri ini”, kata General Manager berpesan.

Tohari menambahkan, acara ini adalah wujud kepedulian PLN terhadap anak bangsa dan salah satu bentuk silaturahim terhadap masyarakat, sekaligus ungkapan syukur bahwa PLN masih berdiri dengan tegap untuk menerangi nusantara, paparnya.

Lebih jauh Tohari mengatakan, program “Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim dan Dhuafa” ini merupakan satu dari 5 (lima) program nasional Lazis PT PLN (Persero) dalam menyambut bulan Ramadhan tahun ini, tutur GM.

Para Yatim Dari Panti Asuhan Al-Muhaziri 
Manggar Kota Balikpapan 

Sebut GM, kelima program nasional tersebut, yaitu: –Tebar mukena dan Al-quran untuk kampung pinggiran dengan sasaran penerimanya adalah Mushola, Pesantren dan Rumah Tahfiz; - Kemudian, Tebar takjil sejuta kurma dengan sasaran penerimanya adalah Mushola, Masdjid, Pesantren, Rumah Tahfiz dan Musafir; - Santunan buka bersama 10.000 anak yatim dan dhuafa seluruh Indonesia yang dilaksanakan serentak pada tanggal 16 Juni 2016; - Kado lebaran untuk keluarga dhuafa dengan sasaran penerimanya adalah Fakir, Miskin, Purnakarya dan Tenaga Alih Daya dilingkungan unit PLN setempat; - Peduli 1000 guru, honorer, dan Da’i desa dengan sasaran penerimanya Guru, honorer, Da’i atau Guru TPI, rincinya.

Serangkaian kegiatan di Ramadhan 1437 H ini, merupakan bentuk kemuliaan bagi para karyawan PLN dan khalayak umum selalu mengingat betapa pentingnya berbagi dengan sesama agar kehidupan dunia dan akhirat selalu mendapat berkah, tutur Tohari, seraya berharap dengan mengatakan, acara ini kiranya dapat meningkatkan tali silaturahmi antara PLN dengan masyarakat bagi setiap yang terlibat dalam kegiatan kali ini, papar Tohari menutup kata sambutannya.  (mangadar)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKKMIGAS -Total E&P Indonesie

Raih Penghargaan di Indonesia Green Award 2016

MAJALAH BORNEO Online, JAKARTA, Mei 2016 – Total E&P Indonesie (TEPI), operator Blok Mahakam, sukses meraih tiga penghargaan dalam ajang yang mengapresiasi program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Indonesia Green Awards 2016. Ajang yang diadakan untuk memperingati Hari Bumi, dimana penyerahannya dilakukan pada  Mei 2016 di Taman Tebet Jakarta.

Dalam ajang Indonesia Green Awards 2016 ini, tim penilai terdiri dari tokoh pemerintah dan pengamat antara lain: Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; La Tofi, Chairman The La Tofi School of CSR; Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Ngakan Timur Antara, Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri Kementerian Perindustrian; dan Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Bagi Total, TJSLP adalah bagian dari DNA perusahaan dan faktor utama di dalam mempertahankan lisensi sosial lingkungan operasional perusahaan. Sehingga TJSLP terintegrasi sepenuhnya di dalam strategi, model bisnis, dan kegiatan operasional perusahaan,” jelas Mohammad Berli, Head of Division Sustainable Development & Societal. Pada prinsipnya Total mendukung pemerintah dalam upaya pencapaian program pembangunan yang berkelanjutan di manapun Total beroperasi termasuk di Indonesia.

Di kategori pertama, Penyelamatan Sumber Daya Air, TEPI berhasil meraih penghargaan dengan judul proposal kegiatan, “Menjawab Kebutuhan Air Bersih dan Meningkatkan Derajat Warga Kelurahan Muara Jawa Ilir”. Kegiatan CSR ini merupakan bagian dari Program Pendukung Operasi (PPO) TEPI berupa bantuan Sarana Air Bersih (SAB) di seputar wilayah operasi TEPI termasuk di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Bekerjasama dengan Yayasan Sejahtera Mandiri (Yasman), TEPI memberikan bantuan penyediaan dan peningkatan Sarana Air Bersih (SAB) berbasis kemasyarakatan yang dikelola oleh Yasman. Hingga kini, yayasan tersebut telah memiliki tiga sumur air dalam dan melayani 541 Sambungan Rumah Tangga (SRT) yang tersebar di 9 RT, di Kelurahan Muara Jawa Ilir, dengan total penerima manfaat sekitar 3,000 jiwa.

Kemudian, di kategori kedua, Mengembangkan Keanekaragaman Hayati , TEPI tampil dengan judul “Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan di Delta Mahakam”. Salah satu PPO TEPI ini bertujuan untuk membangun tambak ramah lingkungan yang pengelolaannya dilakukan bersama masyarakat dengan sistem BOT (Built Operate and Transfer) dan sistem modal bergulir (revolving capital fund). Tidak hanya itu, program ini juga didesain untuk membangun tambak percontohan yang dapat replikasi oleh para petambak yang beroperasi di Delta Mahakam, sehingga dapat menjaga keberlangsungan  produktivitas petani tambak, serta mendorong masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian kawasan mangrove sebagai jalur hijau dalam budidaya tambak ramah lingkungan.

Yang terakhir, di kategori Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu, berhasil diraih TEPI dengan proposal berjudul “Pengelolaan Sampah Domestik oleh Gerakan Muara Jawa Bersih (GMJB), Pelatihan Daur Ulang Sampah 3R (Reduce, Reuse , Recycle), Pengelolaan Sampah Organik menjadi Pupuk Kompos oleh Rumah Kompos TEPI”

Program yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dirancang untuk mendukung peran aktif GMJB sebagai badan pengelola kebersihan yang menangani permasalahan sampah di sekitar Kecamatan Muara Jawa demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Kemudian juga mendukung dan mendorong masyarakat Muara Jawa memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu, mengajak masyarakat melihat keuntungan ekonomis dalam pemilahan sampah rumah tangga melalui sistem menabung sampah (bank sampah), serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mendaur sampah.

Kini, GMJB  ini sudah berkembang dengan memiliki beberapa unit pengelolaan sampah, seperti; Unit Bio Gas, Unit Produksi Kompos, Unit Bank Sampah, dan Unit Daur Ulang “Industri Rumah Tangga”. Tidak hanya itu, GMJB yang saat ini beranggotakan 1.020 orang, juga sudah memiliki 23 unit bank sampah di Kecamatan Muara Jawa, memiliki 3 unit truk sampah, serta mengelola sampah non organik bernilai ekonomis yang dihasilkan oleh site TEPI.

______________________________________________________________________________

Total telah beroperasi di Indonesia sejak 1968 dengan mengoperasikan blok lepas pantai Mahakam (50% partisipasi, sebagai operator, 50% INPEX) di Kalimantan Timur. Proyek tersebut meliputi lapangan gas Peciko, Tunu dan lapangan gas kondensat Tambora serta lapangan minyak Bekapai dan Handil. Total juga menjadi operator di lapangan gas Sisi-Nubi dengan partisipasi 47,9%. Operasi yang begitu besar menempatkan Total pada 2012 sebagai operator produsen gas dan minyak terbesar di Indonesia (dalam skala barel ekuivalen minyak). 

Total saat ini menyuplai 80% kebutuhan gas kilang LNG Bontang dengan produksi pada 2014 sebesar 1.761 Bcf/d dan 67.600 bod untuk minyak dan kondensat. Total juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan eksplorasi di Indonesia dengan mengambil saham-saham partisipasi di sejumlah blok eksplorasi di Indonesia pada akhir 2013 dengan menargetkan khususnya wilayah eksplorasi laut dalam dan wilayah-wilayah under-explored frontier.

Pada Oktober 2012, Total mulai berproduksi 2 bulan lebih cepat di lapangan Stupa yang baru sebagai bagian dari Wilayah South Mahakam Fase 1 dan 2. South Mahakam Fase 3 sudah memasuki tahap pengeboran sejak Q2 2015, dua bulan lebih cepat dari target.

Sebagai bagian dari program CSR di Indonesia, Total terlibat aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang tertuang dalam berbagai program pendidikan dan riset, kesehatan dan nutrisi, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan pengembangan energi alternatif. Upaya-upaya ini sejalan secara konsisten dengan komitmen Total dalam menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

Komitmen Total lainnya untuk Indonesia adalah melalui program-program pengembangan sumber daya manusia, yaitu program pengembangan tenaga kerja nasional dan tenaga kerja nasional pada tingkat manajerial melalui berbagai pelatihan dan penugasan-penugasan internasional, serta pengembangan karir bagi pegawai-pegawai baru. Total juga terus memperluas kerjasama dengan pengusaha-pengusaha nasional dan secara signifikan meningkatkan penciptaan lapangan kerja secara tak langsung pada industri ini.  ***

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulog Buka Pasar Murah Stabilkan Harga Pangan

Dua Orang Remaja Ini Ikut Nebeng 
Di Stand Bulog Jual Parfum Botol Mini.

Majalah Borneo Online – Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Kaltim–Kaltara, selenggarakan kegiatan pasar murah bagi masyarakat Kota Balikpapan, Rabu 8 Juni 2016. Pasar murah oleh Bulog ini dibuka langsung didepan kantor Bulog Balikpapan.

Saat dikonfirmasi media, Kepala Divisi Regional Bulog Yayan Suparyan mengutarakan, “Tujuan Bulog melakukan pasar murah pangan adalah untuk menyediakan komoditas pangan khususnya yang ada di Bulog dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat”, kata Kepala Kantor Divre Bulog Kaltim-Kaltara kantor Balikpapan ini, seraya mengatakan lagi, ’’Komoditas apa yang ada di Bulog, yaitu khususnya beras’’, jawabnya.

Yayan Suparyan menjelaskan, “yang dimaksud beras bulog itu yaitu beras medium yang kita jual ke masyarakat dengan harga murah dibawah pasar. Harga beras bulog medium di pasar pasti lebih mahal dari harga yang dijual oleh Bulog”, jelasnya.

Lebih jauh Yayan menjelaskan, walaupun harga beras premium misalnya harganya mahal kita dapatkan, tapi kita menjual kepada masyarakat masih dibawah harga pasar. Hal ini kita lakukan selain Bulog sebagai alat pemerintah untuk menyediakan bahan pangan, Bulog melakukan upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan khususnya beras, serta membantu masyarakat mendapatkan beras dari sisi harga yang terjangkau, jelasnya.

Ditambahkannya lagi, selain kita menjual beras bulog premium, juga disini Bulog menjual beras Premium. Beras premium ini kita dapatkan dari luar, lalu kita jual ke masyarakat dengan harga murah dibandingkan harga beras yang sama yaitu premium yang ada di pasar, ungkapnya.

Tugas kita  (Bulog) yang utama adalah PSO yaitu Public Service Obligation, yang mana kita diperintahkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat menyediakan bahan pangan yaitu beras medium (beras bulog) dengan harga terjangkau.

Yayan Suparyan Kepala Divisi Regional (Ka.Divre)  
BULOG Kaltim-Kaltara Saat Diwawancarai Media 
Di Kantornya, Rabu (8/6)

Selain Bulog adalah PSO melayani penugasan-penugasan khusus oleh pemerintah, sekarang ini kan Bulog itu Perum. Perum itu profit oriented sehingga Bulog  juga menjual beras premium, gula, minyak goreng hingga bawang merah namun tetap harganya dibawah pasar. Kalau gula dan minyak goreng itu adalah tambahan. Yang ada di gudang Bulog itu kan hanya beras. Jadi di Bulog itu ada bidang khusus yang menangani bisnis seperti gula dan minyak goreng, ujar Kadivre ini.

Yayan mencontohkan dengan menginformasikan, beras premium contohnya di pasar dijual harganya kisaran Rp.12.000-13.000,- per kilogram. Tapi di Bulog beras premium kita jual ke masyarakat harganya Rp. 9.600,- per kilogram. Yang jelas kita menjual harga beras dibawah pasar.

Kemudian, dalam rangka bualn puasa kita juga diperintahkan oleh pemerintah menjual daging sapi dengan patokan harga Rp.80.000,- per kilogram. Sementara harga di pasar, daging sapi dikisaran Rp.100.000 hingga Rp. 120.000 bahkan ada yang harganya di pasar Rp.130.000,-  Harga daging ini dijual Bulog untuk  menstabilkan harga pasar dan sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,  ungkap Yayan.

Sofyan (pakai Kopiah) Warga Balikpapan Saat Berbenja
 di Stand Pasar Murah BULOG Divre Kaltim-Kaltara 
 KantorJl.Jend Sudirman Markoni Balikpapan

Dari pantauan Majalah Borneo Online, pada saat berlangsungnya ‘’Pasar Murah’’ yang dilakukan langsung oleh Bulog di pinggir jalan depan kantor Bulog Divre Kaltim-Kaltara  Jl. Jenderal Sudirman Markoni ini, tampak tumpukan bahan pangan yang dijual oleh Bulog kepada masyarakat luas yakni beras bulog medium kemasan 5 kg Rp.37.500 atau Rp.7.500 per Kg; beras premium kemasan 5 kilogram Rp.48.000 atau harganya Rp.9.600 kg dan kemasan 10 Kg;  Gula putih pasir  Rp.15.000,- Kg; Minyak Goreng Sofia Rp.23.000 untuk kemasan 2 liter, dan daging sapi segar Rp.80.000,- per Kg.

Yayan juga menginformasikan, pada tanggal 15 Juni mendatang, rencana adanya ‘’Pasar Ramadhan Murah’’. Pada momen pasar ramadhan murah ini, Yayan informasikan rencananya Bulog juga akan sediakan stand disana. Namun Yayan tidak menyebukan dimana lokasi pasar Ramadhan murah itu diselenggarakan tersebut.

Salah satu masyarakat warga Balikpapan Bapak Sofyan yang ikut meramaikan pasar murah ini, saat itu membeli sekaligus 10 Kg gula pasir. Saat ditanyai Majajalah Borneo Online kenapa langsung membeli gula pasir sebanyak 10 kg di bulan puasa ini, Sofyan mengatakan “saya mau bagikan kepada teman-teman”, katanya. Mungkin di bulan puasa ini Sofyan bermaksud memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Saat itu juga, ketika ditanya masalah harga, Sofyan mengatarakan, jelas lebih murah dibandingkan harga di pasar, sebut Sofyan.

Kemudian, ibu Mardiah salah satu warga Gunung Sari berusia 50 tahun ini, saat datang ke Pasar Murah depan kantor Bulog, ia didampingi suami menggunakan kendaraan roda dua. Saat itu Mardiah beli beras bulog medium kemasan 5 kg dan gula 2 kg. Ibu Mardiah mengakui harga beras dan gula pasir yang dijual di Pasar Murah Bulog  ini diakuinya harganya lebih murah dibandingkan harga di pasar saat ini. Kenapa tidak sekaligus membeli minyak goring, tanya Majalah Borneo Online, bu Mardiah mengatakan uang yang dibawanya lagi tidak cukup, ungkapnya.  (mangadar)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dua Even Nasional dari Tiga Kegiatan Tahun 2016

Diselenggarakan Di Kecamatan Balikpapan Timur

Majalah Borneo - Dari berbagai kegiatan pemerintah daerah, tiga kegiatan pemerintahan ini akan diadakan di Kecamatan Balikpapan Timur.   Ketiga kegiatan tersebut, tentu melibatkan dukungan partisipasi masyarakat Kota Balikpapan. Satu dari kegiatan itu, dalam waktu dekat Senin 10 April 2016, yakni pembentukan “Kampung KB” di RT 42 Kelurahan Manggar akan segera diwujudkan.

Kegiatan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) ini merupakan kegiatan Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim. Suwandi Lurah Manggar membenarkan pembentukan kampung KB oleh BKKBN akan dilaksanakan diwilayah kelurahan yang ia pimpin tersebut.

Lurah yang ditemui di ruang kerjanya, saat itu Lurah duduk di kursinya sambil memegang kamera mengatakan, kita sudah tinjau tempatnya. Saat ini sedang dipersiapkan tempat Kampung KB  itu di RT 42 Kampung Selili, ujar Lurah.

Tambah lurah,  saya juga bersama aparat Babinkantibmas  mau kesana meninjau lokasi, makanya saya bawa kamera ini untuk foto lokasi, ujarnya. Lanjutnya lagi,  jika mau sama-sama ke lokasi, ayo kita kesana, ajak lurah, sambil memanggil mitra kerjanya pak Polisi personil Babinkantibmas untuk pergi bersama.

Dilokasi yang mau jadi tempat pengukuhan “Kampung KB” Balikpapan ini, tampak puluhan bibit kembang didalam pot kecil sepertinya baru di drop.Ketika ditanya, Lurah Suwandi mengatakan, tempatnya disini katanya menunjuk tempat yang sedang dipersiapkan. 

Disekitar RT 42 Sellili Kelurahan Manggar ini, beberapa lukisan tentang KB berisi himbauan, ajakan dan pesan program KB menghiasi sekitar kampung KB tersebut. Terlihat saat itu ada juga yang sedang melukis tentang KB di tembok warga persis berdekatan dengan tempat acara pembentukan kampung KB dimaksud.

Kemudian, Sayid Iqbal Yahya, SE  Camat Kecamatan Balikpapan Timur saat ditemui di ruangannya juga membenarkan akan pelaksanaan pembentukan kampung KB di wilayahnya. Ya, katanya membenarkan. Kemarin pak Lurah sudah ke lokasi bersama tim dan pihak BKKBN, infonya. Selanjutnya, ketika ditanya tentang apakah camat yang akan meresmikan pembentukan kampung KB tersebut, Camat mengatakan mungkin pak Walikota, ujarnya.

Kalau untuk kecamatan Balikpapan ada dua agenda nasional.  Tagana nanti akan diadakan di sini, kita Cuma dapat ketempatan saja. Rencananya, pelaksanaanya bulan Mei 2016 ini, dan ini agenda nasional dari Kemnesos, papar Yahya. Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan even TAGANA, menurut Camat Yahya acara puncaknya di pantai Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur.

Satunya “Jambore Perkemahan Putri Indonesia” diadakan di pantai Manggar.  Camat menginformasikan, perkemahan putri ini rencananya akan diadakan pada akhir tahun, sebut Yahya.

Menurut Camat Yahya, kedua even ini merupakan kegiatan dari Kemenso. Dan ketika ditanya tentang persiapan pihak kecamatan, Camat mengatakan, sebagai kepala wilayah, saya menyambut baik pelaksanaan kedua even tersebut. Kami akan mengkondisikan pantai Lamaru dan Pantai Manggar sebagai tempat pelaksanaan kedua even tersebut, papar Yahya.  (mangadar)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIMON TEPRA

Alat Monitoring  Realisasi Anggaran Secara Berkala

Para Peserta Workshop Aplikasi Simon Tepra 
Berlangsung Di Hotel Novotel Kota Balikpapan

Majalah Borneo – Untuk meningkatkan input laporan anggaran di SKPD-SKPD Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim, IKITAS  mengadakan workshop tentang Workshop Tata Cara Pelaporan Realisasi Pembangunan dengan aplikasi SIMON TEPRA. 

Suhartono selaku kordinator lapangan (korlap) workshop TEPRA, saat dimintai pendapatnya mengutarakan, pelaksanaan workshop dimaksudkan karena aplikasi SIMON TEPRA menjadi alat untuk input data anggaran mulai dari  data rancangan anggaran dan realisasi anggaran pembangunan di Kab/Kota, maka dengan TEPRA dapat dipantau setiap saat dan lebih efektif.

Suhartono lebih jauh mengatakan, TEPRA ini sekaligus menjadi alat untuk memonitor atau memantau berapa rancangan anggaran belanja yang telah ditentukan serta berapa dan realisasi anggaran pada periode tertentu atau hingga akhir tahun.

Menurut Suhartono, bukan saja input data anggaran pembangunan Kab/Kota, juga termasuk anggaran Pemprov. Selain itu Pemprov juga dapat memantau aplikasi TEPRA Kab/Kota  bilamana ada APBD Provinsi secara khusus ditempatkan di Kab/Kota, ujarnya.

Suhartono - Korlap Workshop TEPRA
 Saat Dikonfirmasi Majalah Borneo 
Di Lobby Hotel Novotel Balikpapan

Suhartono menambahkan, dengan aplikasi SIMON TEPRA ini maka pihak pusat maupun Pemprov dapat memonitor realisasi anggaran secara berkala, sehingga evaluasi anggaran itu dapat dilaksanakan per triwulan, tidak lagi seperti dulu evaluasi baru bisa dilakukan setelah akhir tahun. Namun dengan TEPRA ini dijelaskan Suhartono karena realisasi anggaran bisa dipantau secara berkala maka pengambilan kebijakan pun bisa diambil dengan cepat sesuai kebutuhan terkait realisasi anggaran.

Kabupaten Kutai Timur Prov Kaltim menjadi salah satu Kabupaten yang mengikuti  workshop yang  diselenggarakan oleh IKITAS. Workshop TEPRA bagi SKPD-SKPD Kabupaten Kutai Timur –Sangatta Kaltim ini dilaksanakan di Hotel Novotel  Balikpapan 22-23 Maret 2016. Menurutnya, pada taha ini, lembaga IKITAS melaksanakan workshop terhadap 35 SKPD dengan jumlah peserta workshop sebanyak 60 orang.

Aplikasi SIMON TEPRA merupakan singkatan dari Sistim Monitoring  Tim Evaluasi Penggunaan Realisasi Anggaran. Pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) lembaga pelaksana monitoring anggaran ini sudah ada, hanya nama lembaganya  saat itu disebut Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat UKP4, paparnya.   (mangadar)

----------------------------------------------------------------------------------------------

SIARAN PERS

Kuatkan Putusan Kartel SMS

Mahkamah Agung Dukung Penegakan Hukum KPPU

Majalah Borneo - Mahkamah Agung kabulkan permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/KPPU/2008/PN.Jkt Pst terkait keberatan terhadap putusan KPPU No.26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 mengenai kartel SMS.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No.5/1999 tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Sembilan terlapor yaitu (1) PT.Exelcomindo Pratama,Tbk; (2) PT.Telekomunikasi Selular; (3) PT.Indosat, Tbk; (4) PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk; (5) PT.Hutchison CP Telecommunication; (6) PT. Bakrie Telecom; (7) PT. Mobile-8 Telecom,Tbk; (8) PT.Smart Telecom; dan (9) PT.Natrindo Telepon Selular.

Pasal 5 UU No.5/1999 ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”

Adapun bentuk pelanggaran dimaksud terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) interkoneksi antar operator, dimana salah satu klausul perjanjian memuat penetapan tarif SMS yang mengakibatkan terjadinya kartel harga SMS off-net pada periode 2004 sampai April 2008.

Dalam putusannya, KPPU menyatakan 6 (enam) pelaku usaha, yaitu Terlapor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No.5/1999 dan menghukum terlapor 1, 2, 4, 6, dan 7 membayar denda dengan total sebesar Rp.77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

Setelah melalui proses keberatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan Putusan KPPU dimaksud. Selanjutnya, dalam proses kasasi, Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2015 dan menguatkan putusan KPPU No.26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 tersebut.

KPPU menyampaikan apresiasi atas Putusan Mahkamah Agung dimaksud dan mengharapkan agar para pelaku usaha bersangkutan segera membayar denda ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Jakarta, 03 Maret 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha-RI.

-------------------------------------------------------

Siaran Pers

KPPU Kaji Kebijakan 

Penataan Pasar Ayam Ras Di Indonesia

Majalah Borneo - Kebijakan menyangkut peternakan ayam ras di Indonesia adalah salah satu objek kebijakan yang saat ini sedang dikaji oleh KPPU. Kecenderungan tingginya tingkat ketergantungan pasokan input (terutama DOC dan pakan ternak), serta lemahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga ayam ras di pasaran, menjadi dua permasalahan pokok yang perlu disolusikan melalui pendekatan kebijakan.

Guna menghimpun informasi sebagai bagian dari proses perumusan saran kebijakan kepada pemerintah dalam penataan pasar ternak ayam ras, Sabtu 27 Februari 2016 KPPU menyelenggarakan diskusi dengan peternak ayam secara serentak di 5 (lima) Kota yaitu : Bandung, Medan, Surabaya, Yogjakarta dan Demak. Dalam diskusi ini, KPPU memeberikan ruang bagi peternak ayam ras untuk menyuarakan fakta dilapangan bagaimana keberlangsungan usahanya.

Keberlangsungan usaha peternak mandiri yang diperkirakan hanya berpangsa pasar 20%, diindikasikan menjadi sangat terancam akibat kinerja pasar yang tidak kondusif. Hal ini mencermati pada sisi hulu dimana tingkat ketergantungan input (CDOC dan pakan) peternak madiri sangat tinggi. Disamping itu terjadi diskriminasi perolehan input yang mengakibatkan biaya produksi tidak se-efisien peternak yang terafiliasi maupun peternak yang bermitra.

Sedangkan pada sisi hilir, posisi tawar peternak mandiri terhadap pedagang ayam hidup cukup rendah (20%) dibandingkan dominasi pasar peternak afiliasi dan mitra terintegrasi yang menguasai 80% pasar.

Jakarta, 27 Februari 2016

Komisi Pengawas Persaingan Usaha - Republik Indonesia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BADAN LITBANG dan DIKLAT KEMENAG RAKOR NASIONAL TINGKATKAN SINERGI,

  KOMUNIKASI dan LOBBYING MAKSIMAL

Majalah Borneo – Untuk penguatan sinergi didalam tubuh Kementerian Agama sekaligus peningkatan sdm dan menuju professional pegawai kementerian agama, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Diklat Kementerian Agama RI mengadakan Rapat Kordinasi (Rakor) Kediklatan tentang tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan.

Rakor kediklatan terhadap tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan dan keagamaan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari (02-05 Feb) bertempat di Ballroom Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan.

Rakor lingkup nasional ini bertajuk “Meningkatkan Eksistensi Lembaga Diklat Melalui Pengembangan Program Diklat Strategis Berbasis Kompetensi” ini, dibuka oleh Prof. DR.H.Abdul Rahman Mas’ud,MA selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, dan berlangsung sejak pukul 19.30 wita yang diikuti 100 orang peserta para pegawai teknis dan administrasi eselon III dan IV, Kepala Balai Diklat Tenaga Administrasi, Kepala Balai Diklat Tenaga Pendidikan dan Keagamaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Seluruh Indonesia, dan juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

DR.HM Kosasi,M.Pd selaku penanggungjawab kegiatan rakor saat menyampaikan kata sambutannya mengatakan “semoga rakor ini dapat menyusun langkah-langkah strategis bagi peningkatan mutu penyelenggaraan diklat khusus dilingkungan Kementerian Agama RI”, ujarnya.

DR.HM Kosasi, M.Pd selanjutnya mengutarakan “terlaksananya kegiatan rakor ini, dapat saya laporkan, dilaksanakan sesuai dengan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No 101/2000 tentang  Pendidikan dan Pelatihan Jabatan  Pegawai Negeri Sipil, Permenag No.10/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Permenag No.345/2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan, Permenag No.75/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pada Kementerian Agama, dan DIPA Badan Litbang dan Diklat Kemenag Tahun 2016”, jelasnya.

DR.HM Kosasi,M.Pd mantan Kakanwil Prov Kaltim Kantor Kementerian Agama RI, dalam laporannya  juga mengungkapkan, “yang menjadi tujuan rakor ini adalah untuk menyusun program diklat administrasi dan diklat teknis pendidikan & keagamaan;   pemetaan:re-view  penganggaran dan sceduling pelaksanaan diklat dan prajabatan tahun 2016; pemetaan:re-view penganggaran dan sceduling pelaksanaan assesment dan diklat tahun 2016, memutuskan alternatif solusi permasalahan kewidyaswaraan”, tandasnya.

Kemudian Kepala Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI Prof DR.HM.Abdul Rahman Mas’ud,MA  saat membuka rakor menyampaikan, pesan Bapak Menteri Agama  Lukman Hakim Syaifuddin yang perlu kita laksanakan salah satunya, dalam kontek kementerian agama kita meunjukkan profile. Tidak kalah pentingnya, kita menjadi Publik Relation (PR) untuk badan litbang diklat, aktif, komitmen, selalu mengkomunikasikan dan memberi pelayanan kepada masyarakat umum berkaitan dengan kepentingan keagamaan. Tidak boleh diam, tidak hanya memberi kontribusi kerja tetapi kita juga menjadi sumber informasi kelembagaan kita dan memberi keteladanan. Arahan menteri ini kita harus respon, paparnya.

Usai membuka rakor, saat dikonfirmasi media Prof.DR.Abd Rahman Mas’ud,MA mengatakan, dengan rakor 2016 dapat terlaksana maka diharapkan diklat kementerian keagamaan sinerginya antar lembaga atau satuan kerja (satker) harus lebih baik. Diakui Abd Rahman Mas’ud pada tahun-tahun sebelumnya, sinergi dan komunikasi antar lembaga atau satker di Badan Litbang Diklat Kementerian Agama masih lemah, termasuk lobbying masih kurang. Pokoknya tahun 2016 ini komunikasi harus maksimal,  juga lobbying untuk mendapatkan sinergi yang optimal , tandasnya.  (mangadar)  

---------------------------------------------------------------------------------

Mahkamah Agung Perkuat Para Hakim Se-Kalimantan

Menangani Perkara Lingkungan Hidup

Para Nara Sumber Saat Berlangsungnya Lokakarya Di Novotel

Majalah Borneo – Kebakaran lahan rawa gambut dan hutan tahun 2015 lalu, yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, menimbulkan dampak kerugian ekonomi, kerusakan ekositim, terganggunya transportasi udara, gangguan kesehatan hingga memakan korban jiwa.

Diperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut mencapai Rp.20 triliun. Sementara itu, masyarakat menuntut agar pengadilan segera menghukum oknum perusahaan dan perorangan yang terbukti membakar lahan dan hutan tersebut.

Perbuatan pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak tersebut, penegakan hukum semestinya menjadi salah satu pilar meminta pertanggungjawaban para pihak pelaku agar oknum mendapatkan efek jera, sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali.

Untuk itu, Mahkamah Agung RI menginisiasi program dan peraturan sebagai pedoman bagi para hakim dan aparat pengadilan, guna meningkatkan kapasitas mereka menangani kasus kejahatan pembakaran lahan dan hutan di tingkat pengadilan.

Sekitar 200 Orang Hakim & Panitera se-Kalimantan 
Mengikuti Lokakarya tentang Pedoman Penomoran 
Perkara-Perkara Lingkungan Hidup

Adanya program dan peraturan khusus penegakan hukum bagi para pelaku perusak lingkungan tersebut, dibeberkan pada acara Lokakarya Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup yang diadakan oleh Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional (Pokja LHN) Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Novotel  Balikpapan Senin 18-19 Jan 2016.

Untuk meningkatkan kapasitas para hakim, Mahkamah Agung juga melakukan pelatihan dan sertifikasi hakim lingkungan, pembentukan kelompok kerja nasional lingkungan hidup Mahkamah Agung, serta pemberlakukan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Implementasi Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan. Pokja LHN yang juga didukung oleh Program REDD+UNDP.
Kemudian, untuk dapat mengimplementasikan penomoran perkara tersebut, Mahkamah Agung memonitor penegakan lingkungan hidup secara efektif dan efisien di tingkat

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan dasar hukum penomoran merujuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/CSK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentan Pemberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  2 tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015.  (mangadar)

*****************************************************************

BAKAMLA  ADAKAN RAKOR DALAM RANGKA

SATU PERSEPSI & TINDAKAN HUKUM 

PENGAMANAN LAUT

Majalah Borneo - Rapat Kordinasi mengenai pengamanan laut, dilaksanakan bagi instansi/lembaga terkait yang berwenang melakukan penindakan dan penegakan hukum di wilayah laut.

Laksma Eko Susilo Hadi,SH,MH
Deputi Informasi Hukum & Kerjasama
 Bakamla Saat Diwawancarai oleh 
Majalah Borneo di Lobby Hotel

Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berada dibawah Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia selaku badan yang mengkordinir instansi/lembaga terkait dalam rangka upaya pengamanan lautan Indonesia, yakni instansi/lembaga terkait tersebut Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan dan dan KPLP dibawah Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut dibawah Mabes TNI, Polisi Perairan dibawah Mabes Polri, Dinas Kelautan dan Perikanan dibawah Kementerian  Kelautan dan Perikanan, Beacukai dibawah kementerian keuangan, melakukan rapat kordinasi wilayah Indonesia Tengah.

Rapat kordinasi yang dipanitiai oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla)  tersebut terlaksana di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Senin 18/01/16 kali ini juga mengikutsertakan pihak kejaksaan daerah.

Deputi Informasi Hukum & Kerjasama Laksamana Pertama (Laksma) Maritim Eko Susilo Hadi,SH,MH ketika diwawancarai Majalah Borneo Online di Lobby Hotel Le Grandeur Balikpapan saat berlansungnya rakor terkait pengamanan laut dan perairan ini mengutarakan, rakor ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergi antar instansi/lembaga terkait yang berwenang melakukan penindakan dan penegakan hukum diwilayah laut khusunya  kelautan dan perairan Indonesia bagian tengah.

Lebih jauh Laksma Maritim Eko Susilo Hadi, SH,MH mengutarakan permasalahan baru diwilayah laut yang timbul berkembang terus, sehingga harus diikuti oleh penyesuaian dan perkembangan penindakan hukum di wilayah laut tersebut.

Perserta Rakor Pengamanan Laut dari
Instansi/Lembaga Terkait Saat Mengikuti 
Rakor Pengamanan Laut  Wilayah Indonesia
 Tengah di Hotel Le Grandeur Kota Balikpapan 

Tambahnya, untuk mendukung itu semua, maka Bakamla perlu melakukan rapat kordinasi untuk meningkatkan sinergi dan komunikasi sehingga diperoleh satu persepsi atau kesepahaman yang sama, satu pola fikir dan tindakan yang sama dari masing-masing instansi/lembaga terkait advokasi hukum dan penindakan hukum yang sama ketika berhubungan dengan saat terjadinya pelanggaran–pelanggaran hukum di wilayah laut.

Kemudian, Eko Susilo menjelaskan adanya olah hasil tangkapan atas pelanggaran hukum dilaut misalnya,  maka dengan adanya sinergi dan satu kesepahaman, satu pola fikir dan tindakan, maka masing-masing 6 (enam) instansi/lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing dalam melakukan penindakan hukum dapat dilaksanakan dan terkordinir baik sehingga penindakan hukum itu dapat terlaksana secara optimal  cepat, tepat dan tuntas, paparnya.

Eko Susilo juga menginformasikan bahwa dalam rapat kordinasi ini,  Bakamla juga mengikutsertakan pihak kejaksaan karena advokasi hukum terkait untuk diajukan ke pengadilan itu adalah  dengan penuntutan hukum yang melakukan adalah jaksa hingga mendapatkan putusan tetap, ujarnya.

Tambah Eko Susilo Hadi, pihak instansi vertikal yaitu Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) juga kita undang dan ikut dalam rapat kordinasi ini karena ketika ada hal-hal baru yan memerlukan sebuah rekomendasi terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan, maka pihak Bakamla beserta instansi/lembaga yang terkait kelautan, tindaklanjutnya kita bisa minta tolong kemensesneg, ujar Eko Susilo. 
Demikian juga pihak Kemenkumham, sambung Eko Susilo, juga hadir dalam rakor ini karena mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai regulasi yang berkaitan dengan hukum hak azasi manusia maka konsultasinya bisa ke kemenkumham. Dengan demikian, rakor ini akan dapat mengoptimalkan sinergi dan  terkordinasi setiap instansi/lembaga terkait. Karena semua instansi/lembaga terkait ini saling berhubungan erat yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka penindakan dan penegakan hukum diwilayah  laut, ungkapnya.  (mangadar)

******************************************************

Provinsi Kaltim Bangun Simpul Jaringan Geospasial 

One Data One Map

Majalah Borneo-Rapat Forum One Data One Map dengan Tema "Bersama Membangun Simpul Jaringan Informasi Geospasial One Data One Map (JIG Od-Map) Provinsi Kalimantan Timur" dilakukan di Balikpapan Jumat, 11/12/2015.

Para Nara Sumber Forum One Data One Map

Dalam kegiatan rapat  Forum Data One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur ini disebutkan bahwa, terkait SKPD untuk memperolah data geospasial boleh melalui simpul jaringan. Simpul jaringan itu bukan masalah apa yang bisa dikejar oleh simpul jaringan tetapi akan lebih banyak apa yang bisa dilakukan dalam satu even dari simpul jaringan itu.

Kemudain ada pola data, di Indonesia itu disebut data go, yang mana  itu ada standarisasi, ada pemilik data dan ada wali data. 
Kalau standarisasi data sudah bisnis proteksinya pada badan internasional, itu sudah terkait budget. Sekarang pemilik komisi teknisnya 0701 khusus Badan Geospasial Indonesia, itu dibawah naungan badan standar internasional, paparnya.

Denis Wardana

Lebih jauh Anang Indrajit,M.Sc menjelaskan, diseluruh Kab/Kota Provinsi Kaltim, pola data itu ada dua yaitu pemilik data dan wali data. Demikian juga, data yang ada di Provinsi Kaltim yang dibeli oleh seluruh dinas pada hakekatnya itu adalah data milik provinsi. 
Jadi pemilik data mungkin akan kearah dinas dalam menggunakan data, mengubah  data, mengolah  data penyajian lingkungan, kemudian di por ke wali data disimpul jaringan yang bertugas untuk menyimpan, mengamankan dan menyebarluaskan. Wali data itu adalah mewakili sebuah Kab/Kota, sebuah Provinsi atau sebuah kementerian dalam menyebarluaskan dan melakukan layanan dan informasi, jelasnya.

Ia mengutarakan, biasanya pemegang data spasial di pusat, itu ada di dirjen seperti dirjen  perikanan tangkap misalnya mereka punya data mengenai perikanan tangkap. Kemudian di deputi meteorologi, mengenai BMG itu agar bisa dikeluarkan ada di deputi atau dirjen.  Di Provinsi pemegang data itu adalah dinas. Misalnya data mengenai orang miskin dan BPLS itu ada di dinas sosial.

Anang Indrajit mencontohkan bagaimana kelengkapan data geospasial di Jawa Barat. Menurutnya data geospasial Jawa Barat, bahwa setiap laporan  BPLS itu disurvey  dan dibuat datanya,  di foto, diambil titik kordinat. Dengan demikian, di Jawa Barat dengan nama atau alamat saja sudah ditemukan by name, by foto dan by kordinat, rincinya.

Jadi, di Jawa Barat jika ada seseorang warga pengukir  batu mau dicari misalnya, rumahnya dimana.  Dia sudah ada di peta simpul jaringan geospasial dengan by data, by name  dan tertera titik kordinatnya, sehingga mencarinya bisa cepat, tidak sampai setengah hari sudah bisa ketemu dengan orangnya, kata Anang Indrajit.  

Lebih konkritnya, gambaran goespasial one data one map adalah jaringan untuk menyatukan dari peta tematik ke peta dasar. Jadi untuk menselaraskan data dan peta yaitu satu data dan satu peta. Untuk membangun jalan di Balikpapan misalnya, berapa anggarannya, nanti disana dari simpul jaringan di kirim ke provinsi, dari kementerian ambil dari BIG lalu bina marga ambil dari BIG. Dengan simpul jaringan itu sudah terkoneksi sehingga tidak perlu lagi menanyakan lewat hp sudah bisa dilaksanakan, paparnya. Menurut Deni Wardana, untuk mensosialisasikan forum one data one map ini dalam rangka menselaraskannya ada 34 SKPD se-Kaltim.  (mangadar)

_________________________________________________________________________________

Garuda Indonesia Buka Rute Baru Balikpapan - Jeddah

Majalah Borneo – Garuda Indonesia, per tanggal 2 Desember 2015 resmi membuka penerbangan rute baru internasional Balikpapan-Jeddah. Rute baru ini, penerbangan Garuda dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan menuju bandara  Kuala Namu Medan langsung menuju Jeddah. Peresmian rute Balikpapan-Jeddah dilaksanakan sejak tanggal 2 Desember di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara SAMS.

Saat alunan shawalat berkumandang dari kelompok penyanyi gambus,  Iwan Joeniarto selaku Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia (GI),  didampingi Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan direksi PT Angkasa Pura I memotong pita di depan pintu keberangkatan internasional, menandai dibukanya penerbangan Balikpapan-Jeddah.

Penerbangan langsung menuju Jeddah menurut Iwan, sebagai upaya GI memperluas jaringan penerbangan rute internasional. Bahkan, juga untuk memenuhi kebutuhan para pengguna jasa bisnis dan umrah, khususnya di wilayah Kaltim.

Direksi Garuda Bersama Walikota Balikpapan (2/12)
Saat Peresmian Terbang Perdana Rute Baru
Garuda Balikpapan Jeddah

Menurutnya, penerbangan rute baru ini sudah direncanakan sejak awal tahun 2015. Penerbangan ini dilakukan sebanyak tiga kali dalan seminggu, yakni Rabu, Jumat, dan Minggu menggunakan pesawat berbadan lebar (wide body) Airbus A330-300, dengan kapasitas 348 penumpang, yang semuanya kelas ekonomi.

Manager Sales dan Marketing PT GI Cabang Balikpapan, Alfian saat ditemui Majalah Borneo di ruang kerjanya mengatakan nantinya, penerbangan tersebut akan berhenti di Bandara Kuala Namu Medan untuk melakukan proses refueling atau pengisian bahan bakar, kemudian langsung melanjutkan penerbangan menuju Jeddah.

Dibukanya penerbangan langsung tersebut, saat ini maskapai bintang lima Garuda Indonesia memiliki penerbangan ke Jeddah melalui lima kota besar di Indonesia, mulai Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan kini Balikpapan.

Alfian mengatakan “mengenai harga tiket untuk penerbangan pulang pergi (PP) pada awal-awal penerbangan, kami beri diskon. Jika biasanya  tarif  Rp.16 juta , tapi khusus untuk perdana ini kami mengenakan biaya tiket cukup Rp.15 juta saja”,ungkap Alfian

Sementara Direktur Cabang PT GI, Achmad Saifuddin Marzuki mengatakan pihaknya senang dengan pembukaan rute baru ini, karena selain dapat menghemat waktu, biaya dan juga menghemat tenaga khususnya tenaga para jamaah yang akan beribadah.

“Pembukaan rute baru ini sangat efisien, karena penumpang tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk penerbangan domestik, karena biasanya, penerbangan umrah dari Balikpapan, terlebih dulu harus ke Jakarta dan mengeluarkan biaya lagi untuk menginap satu malam”, tambah Achmad.

Ia menjelaskan bahwa, penumpang sekarang tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk penerbangan domestik dan untuk menginap satu malam. “Pastinya ini membantu pengeluaran jamaah”, jelas Acmad. yang malam itu akan mengantarkan 61 orang jamaah untuk beribadah di Tanah Suci. 

Penerbangan Balikpapan-Jeddah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap pengguna jasa yang berasal dari kota-kota di Kalimantan. Tak hanya Balikpapan, tapi juga Banjarmasin, Berau, Tarakan, Pontianak, dan Palangkaraya yang ingin melakukan penerbangan ke Jeddah. (mangadar)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Untuk Memenuhi Nawacita Dimana Negara Hadir 
Menangani Konflik

Majalah Borneo - Untuk mengetahui berbagai jenis konflik terkait dengan tanah dan hutan adat serta faktor-faktor penyebab dan penanganannya, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan-Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) adakan lokakarya Focus Group Discussion (FGD) Tipologi (pemetaan konflik) di Kaltim.

Ratnasari,SH,M.Si selaku Kasubdit Pemetaan Konflik-Direktorat Penanganan Konflik Tenurial & Hutan Adat KLHK mengutarakan, tujuan diadakannya FGD adalah untuk mengetahui tipologi kasus/koflik yang ada di Kaltim.

Tambah Ratnasari, kita ingin mengidentifikasikan kira-kira siapa sih aktor-aktornya, siapa saja yang terlibat terjadinya konflik kawasan hutan ini, dan sejauhmana upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun perusahaan, kata Ratnasari.

Jadi, dalam lokakarya ini pertama kita menampung berbagai informasi dalam rangka pemetaan konflik yang terjadi terkait konflik tenurial (tanah) dan hutan adat, selanjutnya melakukan pananganan membantu masyarakat  sesuai dengan nawacita  pemerintahan kabinet Jokowi-JK, dimana negara harus hadir, kami disini hadir dalam rangka penanganan konflik tersebut  dalam upaya agar masyarakat mendapatkan hak-hak mereka, jelas Kasubdit ini.

Ratnasari lebih jauh mengungkapkan, ibaratnya kita ke dokter, penyakit tersebut dideteksi dulu oleh dokter untuk mengetahui penyakit yang diderita sehingga diketahui obat apa yang akan diberikan dokter kepada penderita. Jadi, direktorat kita ini bagian dari untuk mendeteksi konflik-konflik yang ada itu seperti apa, kita melakukan pemetaan kasus/konflik lebih dulu lalu diketahui bagaimana cara penangannya. Ibaratnya, setelah informasi kita dapatkan, kita mencari bentuk cara penanganannya.

Kedepan, ujar Ratnasari, kita akan mendapat bentuk dan pendekatan yang akan dilakukan dalam upaya penaganan konflik tenurial dan hutan adat tersebut,  jadi nanti kita  akan ada bentuk atau mekanisme penanganan terstruktur, jelas Ratnasari.

Ketika ditanya tentang jumlah konflik/kasus di kawasan hutan di Kaltim), Ratnasari mengungkapkan ada 319 kasus/konflik terkait hutan produksi, kemudian konflik hutan lindung ada 159 kasus. Tetapi kita juga menerima kasus-kasus yang berasal dari Komnas HAM  ada 40 kasus terkait pelanggaran HAM di kawasan hutan, ini inquire  Komnas HAM, dan kita prioritaskan penangannya, paparnya.

Disampaikan Ratnasari, saat ini Direktoratnya, jika dipersentase baru dapat menangani konflik sekitar 2 (dua) persen. Hal ini terjadi karena direktorat penanganan konflik tenurial dan hutan adat di Kementerian LHK baru berumur 6 (enam) bulan. Kita baru mulai bulan Juli tahun 2015, kita baru fokus penanganannya di Jambi, karena waktu yang terbatas, paparnya.

Juga anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian konflik cukup besar dan anggarannnya berasal dari APBN yang hanya ada di direktorat kita. Namun, kita mendapat support dari UNDP, kata Ratnasari.

Saat ini,sambungnya, selain kita melakukan penanganan, juga sedang membentuk landasan hukumnya, kita ada draft peraturan menteri LHK tentang penanganan konflik tenurial dan hutan adat, draft Peraturan Menteri (Permen) tentang Validasi  Masyarakat Hukum Adat, kita sedang menunggu instrument-instrumen itu, yang akan kita pergunakan untuk mekanisme penanganan konflik secara terstruktur, jelasnya.

Diinformasikan, kegiatan FGD diikuti 30 orang peserta dari beberapa instansi pemerintah dan pihak terkait seperti KPH, unsur Pemerintah Daerah terkait, LSM, Perusahaan.  Ratnasari mengutarakan, terlaksananya FGD yang diadakan oleh Kementerian LHK, pihaknya berharap memperoleh informasi yang terkait dengan konflik-konflik yang terjadi di Kaltim, jenis-jenis konflik yang terjadi, serta mendapatkan informasi tentang siapa saja yang menjadi aktor-aktor terjadinya konflik, sehingga ke depan pihak Kementerian LHK dapat  melakukan penanganan konflik yang terjadi dikawasan hutan.  (mangadar)

========================================================================

BNPP-RI LAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PENATAAN RUANG PERBATASAN NEGARA

Saat Panitia Menyampaikan Kata Sambutan

Majalah Borneo - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) melakukan kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataaan Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur terkait penataan ruang kawasan negara ini dilaksanakan di Balikpapan 28-29/10/15

Menurut  Eko Subowo selaku Plh Sekretaris BNPP-RI pemerintah kabinet kerja sekarang ini melihat bahwa sebelum membangun wilayah perbatasan, harus lebih dulu membuat aturan yang mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan tata ruang perbatasan negara tersebut. Ditambahkannya, aturan tata ruang itu menjadi yang pertama dan utama, yang lebih dulu ada sebelum membangun perbatasan itu

Eko Subowo menginformasikan lebih jauh, karena tenaga SDM pengelola kawasan perbatasan serta kelembagaan BNPP-RI masih baru, maka  lebih dulu memperkuat kapasitas SDM aparat. Oleh sebab itu BNPP-RI mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dengan menghadirkan nara sumber  pakar  akademisi tata ruang dari UGM dan pakar-pakar lain yang ahli di bidangnya, ujar Eko Subowo.

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur ini, menurut Eko Subowo juga dimaksudkan untuk  mensosialisasikan aturan tata ruang perbatasan negara di Provinsi Kalimantan  yaitu Perpres No.31 tahun 2015 karena masih baru. Termasuk didaerah  seperti di Kaltim ini, kata Eko Subowo, dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Pedalaman dan Desa Tertinggal (BPP-PDT). Badan ini masih baru, perlu peningkatan kapasitas aparatur, salah satunya melalui kegiatan ini, paparnya. 

Didalam kegiatan ini, tambah Eko Subowo, kita lakukan forum diskusi antar peserta. Pesertanya bisa tukar menukar informasi dan pendapat atau share sesuai daerahnya. Forum diskusi ini memang yang kurang kita perbanyak dan perlu kita galakkan, katanya.  

Disebutkan Eko Subowo, selama ini kita kan membangun perbatasan tanpa memperhatikan ruang. Betul, tidak, kata Eko Subowo sekedar bertanya mempertegas pernyataannya.  Aturannya saja kan masih baru, sebutnya.   

Saat Para Peserta Mengikuti Kegiatan

Pernyataan ini juga diperkuat oleh nara sumber Ir.Boytenjuri,CES selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dari BNPP Pusat Jakarta  selama ini pembangunan wilayah perbatasan tidak dikelola dan terencana baik, misalnya apa saja yang harus dibangun lebih dulu, dan apa yang akan dibangun selanjutnya tidak terprogram baik berdasarkan tata ruang  karena sebelumnya tidak  memiliki aturan tata ruang. Boleh dibilang pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara selama ini amburadul karena pembangunannya tidak terpadu, ungkapnya

Eko Subowo menambahkan, sekarang ini,  karena aturan tata ruang wilayah negara sudah ada. Untuk Kalimantan yaitu Perpres No. 31 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. Maka kita membangun perbatasan negara berdasarkan tata ruang.

Kemudian, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perbatasan itu sedang disusun. Dalam RDTR itu akan terinci lebih jelas hingga yang terkecil, misalnya infrastruktur jalan yang akan dibangun dari mana sampai kemana disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing, sarana pendukung dimana kita bangun itu akan dirinci hingga peta wilayah terkecil ada dalam RDTR. Untuk Papau sudah ada Perpres No.32 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua, Perpers No.33/2015 untuk Provinsi Maluku, Perpres No.34/2015 untuk Prov Maluku Utara dan Papua Barat, Perpres No.179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT, jelas  Eko Subowo

Pembangunan infrastruktur dasar yaitu jalan, kata Eko Suboyo lebih jauh menjelaskan, merupakan program membuka keterisolasian. Kemudian, pembangunan perbatasan tidak hanya berhenti pada pembangunan sarana utama infrastruktur jalan dan sarana penunjangnya. Tetapi, pada akhirnya pembangunan kawasan perbatasan negara juga menuju rencana pembangunan ekonomi wilayah perbatasan tersebut, misalnya melakukan program-program pembangunan perekonomian.

Kalau daerah perbatasan itu cocok dengan pertanian maka kita bangun pertanian, cocok pembangunan perkebunan maka kita bangun perkebunan, cocok dengan perindustrian kita bangun industri. Seperti Pulau Sebatik di Nunukan  (Kaltim-red) cocok dengan perikanan maka kita bangun perikanan. Tujuan pembangunan perbatasan itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Penerima manfaat daerah pembangunan perbatasan itu adalah masyarakat, ujarnya.

Ketika ditanya tentang wilayah daerah perbatasan negara agar lebih cepat berkembang perekonomiannya, apakah pemerintah pusat maupun daerah akan kembali menggalakkan program transmigrasi ? Jawab Eko Subowo, ada rencana kesana,   namun pola transmigrasinya  yang perlu diperbaiki. Polanya yang akan berbeda dengan pola lama, dan juga memperhatikan potensi daerah tempat penempatan transmigrasi tersebut. Namun ini masih memerlukan pengkajian lebih dulu, bagaimana pola pembangunan wilayah perbatasan itu juga termasuk pola baru program transmigrasi itu, ungkap Eko Subowo.

Eko Subowo juga menginformasikan, pengelolaan perbatasan itu yang pertama adalah kedaulatan. Kedaulatan itu harus dipertahankan. Pemerintah daerah, selaku pemerintah terdekat dengan perbatasan negara ikut menjaga, termasuk masyarakat yang ada di wilayah terdekat dengan perbatasan itu, harapnya.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang fungsi perbatasan negara, Eko Subowo juga menjelaskan, fungsi perbatasan itu ada 3 (tiga) yaitu pertama fungsi kedaulatan  (sovereignty) yaitu kedaulatan itu harus dipertahankan, kedua fungsi keamanan (security) yaitu wilayah dan garis perbatasan itu dijaga keamannya dan ketiga fungsi kemakmuran (prosperity) yaitu kawasan perbatasan dibangun infrastruktur dan perekonomiannya, jelasnya.

Menurut Eko Subowo, tahun 2015 besar APBN untuk pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara sekitar  Rp.14 triliun. Terbesar untuk wilayah Kalimantan karena wilayah perbatasannya lebih luas, ujarnya. (mangadar) 
-----------------------------------------------------------------------------

Nindya Karya  dan Telkom

Masing-Masing Raih Dua Penghargaan

 

Para Pimpinan BUMN Penerima Penghargaan

Majalah Borneo – Acara BUMN Marketeers Award 2015 yang diadakan oleh Forum Humas BUMN bekerjasama dengan Mark Plus Inc,  BUMN Insight, The Jakarta Chief Marketing Officer Club (CMO), Indonesia Marketing Association (IMA), acara ini merupakan ajang pemberian penghargaan sekaligus apresiasi kepada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengimplementasikan strategi masing masing perusahaan sesuai bidangnya. Dalam pemberian Award ini, PT Nindya Karya (Persero) salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan.

Acara khusus ini juga dihadiri oleh para Pimpinan BUMN, Pejabat Pemerintah, Pengamat Ekonomi, serta beberapa awak media serta undangan khusus, dan berlangsung di Ballroom Hotel Ritz Cartlton Mega Kuningan Jakarta, Sabtu (5/9)

BUMN Marketeers Award 2015 ini mengusung tema : New Policy, New Focus, and New Opportunity. PT Nindya Karya (Persero) turut serta dalam acara award tersebut. Hasilnya PT Nindya Karya meraih sekaligus 2 penghargaan yaitu : BRONZE untuk kategori Strategic Marketing dan BRONZE untuk kategori Tactical Marketing. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Staf Khusus Menteri BUMN Bapak  Riza Primadi disaksikan oleh Founder dan CEO Mark Plus Inc  Hermawan Kartajaya.

Samuel Pranata salah satu dari tim  dewan juri pemberian penghargaan ini, mengatakan, “beberapa penilaian terhadap BUMN-BUMN seperti penilaian strategic meliputi  brand, dan produk kostumer. Kemudian penilaian tactical yang terdiri dari communication, sales, and service”.

Menurutnya, pemberian penghargaan BUMN Marketeers Award 2015  tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang dinilai unggul dalam visi, strategi, dan implementasi marketing untuk merespon pasar. Lanjutnya, “dengan penghargaan dan Apresiasi ini, diharapkan dapat memberikan motivasi, inspirasi, strategi dan implementasi dan masing-masing BUMN dapat unggul dalam bidang visi misi dan lebih fokus dalam target pencapaian pembangunan di negeri ini khususnya di bidang marketing”, paparnya.

Dari pemberian Award  ini diketahui selain PT Nindya Karya (Persero), juga PT Telkom (Persero), PT Semen Padang (Persero), PT Pupuk Kujang (Persero) yang menerima Award 2015. PT Telkom(Persero) dinyatakan sekaligus mendapatkan dua penghargaan yaitu  “The Best Company on Marketing 2015”  masing-masing nilai Gold pada kategori “Strategic Marketing” dan nilia Gold kategori “Tactical”.  (bint)