PROV KALTARA

Biro Kepegawaian dan Diklat Sekdaprov Kaltara

Lakukan Bimtek Kepada Bendahara SKPD Se-Kaltara

Majalah Borneo – Bagian Diklat-Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual bagi para bendahara SKPD Kab/Kota se-Kaltara.

Pelatihan perbendaharaan terkait administrasi pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah ini, turut hadir beberapa orang bendahara pembantu dari beberapa bagian Biro Sekda Prov Kaltara untuk memperdalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kabag Diklat Drs. Hamsi, S.Sos, MT Usai Buka 
Bimtek Diwawancarai Media Di Restaurant 
Swiss-Bellhotel Balikpapan

Bimtek pengelolaan keuangan yang diselenggarakan mulai Rabu 01-4 Juni 2016 di Swiss-Belhotel Balikpapan, mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim sebagai nara sumber, selain itu nara sumber internal dari Biro Keuangan Sekda Prov Kaltara.

Drs. Hamsi, S.Sos, MT selaku Kepala Bagian Diklat-Sekda Prov Kaltara yang membuka pelatihan ini, saat diwawancarai media di Restaurant Swiss-Belhotel mengatakan, ”sebelum tahun 2014 sistem laporan keuangan pemerintah berbasis kinerja, lahirnya UU No.5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sejak tahun 2015 lalu sistem laporan keuangan pemerintahan itu berbasis akrual. Laporan keuangan berbasis akrual itu lebih lengkap”, ujar Hamsi.

Para Bendahara SKPD se-Kaltara  Mengikuti Bimtek  
Setelah Dibuka Oleh Kabag Diklat Sekdaprov Kaltara

Sekarang ini Presiden kan menginginkan revolusi mental. Tambah Hamsi, ketika Bapak Menteri Aparatur Negara (Menpan) datang ke Kaltara, menteri mengatakan  ASN (PNS) itu wajib memiliki penambahan pengetahuan tiap tahun 80 jam.  Oleh karena itu setiap pegawai wajib harus belajar mengembangkan diri, meningkatkan keahlian dan kompetensi dalam bidangnya, papar Hamsi

Untuk itu, ASN dalam mengembangkan diri memenuhi yang dipersyaratkan oleh UU ASN maka ke depan pegawai itu bisa saja melakukan magang di perusahaan.  Misalnya, pegawai Humas Pemkab, supaya si pegawai terampil dalam membuat redaksi laporan atau berita yang perlu dipublikasikan, maka bisa saja nanti pegawai itu dikirim magang ke salah satu perusahaan media, itu salah satu contohnya, papar Hamsi.

Terkait dengan begitu pentingnya bimtek maupun pelatihan dilaksanakan oleh Pemprov Kaltara ini, Hamsi mengutarakan, di era kompetitif ini, setiap orang harus meningkatkan kompetensinya. Di Kaltara, itu sudah dibangun, ujar Hamsi.

Ke depan, tambah Hamsi, orang mau bekerja itu akan dilihat kwalifikasinya apa, keahliannya apa, sosiokulturalnya bagaimana, lalu ia ditempatkan sesuai dengan kwalifikasi dan keahliannya atau ditempat yang betul, papar Hamsi.

Tampak Nara Sumer Di Depan Sedang Paparkan Materi
 Bimtek Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Kemudian, setelah dia ditempatkan pada bidang tertentu sesuai kwalifikasi dan keahliannya tadi, juga dituntut harus terus mengembangkan diri. Jika tidak, akan ketinggalan dan tersisih oleh perkembangan yang terus berjalan, jelas Hamsi secara tidak langsung mengingatkan para  bendahara peserta bimtek agar selalu mengembangkan diri bekerja sambil belajar.

Lebih jauh Hamsi mengatakan, dalam bimtek pelaporan keuangan ini, secara garis besarnya ada 3 (tiga) komponen pokok materi bimtek yang akan diterima peserta, yaitu teknik manajerial,  tektik fungsional dan sosiokultural, sebut Kabag Diklat ini.

Teknik manajerial itu, bagaimana ia bisa memimpin dengan baik dan benar. Teknik skill atau fungsional keahlain dalam bidang tertentu, termasuk juga keahlian memimpin, jelasnya.

Sedangkan keahlian/kemampuan sosiokultural maksudnya bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang baik, berkomunikasi yang baik, etika yang baik, ungkap Hamsi.  (mangadar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk Menyelesaikan LKPD Tahun 2015

Provinsi Kaltara Kerjasama Pendampingan BPKP

Tampak Para Pegawai Biro Keuangan dan Asset 
serta Pegawai Inpektorat Provinsi Kaltara Saat Mengikuti 
Pendampingan Dalam Penyusunan LKPD Prov Kaltara 
Di Hotel Fave Balikpapan

Majalah Borneo – Untuk meningkatkan penerapan aplikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam penyusunan anggaran dan asset dalam bentuk laporan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan kerjasama dan kordinasi yang baik antara bidang akuntansi dan bidang asset Provinsi Kaltara, inspektorat Provinsi Kaltara dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur.

Pegawai Biro Keuangan dan Asset Prov Kaltara (duduk) Sedang
 Konsultasi Kepada Pegawai BPKP Perwakilan Kaltara (berdiri)  

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provoinsi Kalimantan Utara ini dilakukan dalam bentuk pendampingan oleh BPKP untuk menyelesaikan LKPD tahun 2015 berbasis akrual.

Menurut Kepala Bidang Akutansi Biro Keuangan dan Asset Provinsi Kalimantan Utara Erfahyang SV,SE bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Utara ini berbasis akrual baru kali ini dilakukan.

Ia juga mengutarakan, penyusunan LKPD berbasis akrual ini merupakan kegiatan rutin yang akan dilaksanakan tiap tahun dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan penyusunan anggaran dan asset dalam bentuk LKPD Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP).

Menurut Erfahyang, penyampaian LKPD Pemprov Kalimantan Utara ini akan disampaikan kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Utara yang ada di  Kota Tarakan pada 31 Mei 2016 mendatang.

Kegiatan pendapingan BPKP sebagai asis

Erfahyang SV,SE Kabid Akuntansi Biro Keuangan dan Asset 
Pemprov Kaltara Mendampingi Para Pegawai 

tensi penyusunan laporan keuangan dan LKPD tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara ini, berlangsung selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 24-26 Maret 2016.

Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan anggaran dan LKPD yang dilaksanakan di Hotel Fave Kota Balikpapan ini  diikuti 20 orang pegawai dari Biro Keuangan dan Asset Provinsi Kaltara dari bidang akuntansi, bidang asset, inspektorat Pemprov Kaltara diharapkan dapat terlaksana dengan baik untuk memenuhi kewajiban pemprov dalam menyampaikan LKPD tahun 2015.

Ervahyang mengatakan, terlaksananya kegiatan pendampingan BPKP dalam rangka penyusunan  LKPD Provinsi Kalimantan Utara ini berjalan lancar tanpa hambatan, diyakini dapat memenuhi harapan.  (mangadar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empat Puluh Orang Anggota Satgas BPBD Kaltara

Dilatih SAR Balikpapan

M.TAUFIK KETUA PANITIA PELATIHAN SAR 

SATGAS BPBD PROVINSI KALTARA

Majalah Borneo - Dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Tugas (Satgas) Search And Rescue (SAR) dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara),  sebagai Provinsi baru yang tidak lama lagi menjadi definitive ini, mengirimkan 40 orang pegawai sipil dan pegawai tidak tetap BPBD Kaltara ke Kota Balikpapan untuk mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana dan SAR.

M.Taufik selaku ketua panitia penyelenggara pelatihan penanggulangan bencana dan SAR ini mengatakan, BPBD Provinsi Kaltara menggandeng SAR Kota Balikpapan sebagai mitra untuk melakukan pelatihan bagi satgas BPBD Kaltara. Pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai 19 Desember 2015, paparnya.

Lanjutnya, dipilihnya SAR Balikpapan menjadi instruktur dalam diklat  satgas BPBD Kaltara terkait dengan tugas penanggulanagn bencana dan SAR, menurut M.Taufik SAR Balikpapan sudah berpengalaman dalam penanggulangan bencana dan SAR selama ini.

H.HARIANTO,SE.MSi Pj.BPBD PPROVINSI 

KALTARA SAAT DIWAWANCARAI WARTAWAN

Kemudian,  tambah Taufik, dengan dilatihnya satgas SAR Provinsi Kaltara, maka mereka menjadi petugas yang tanggap, tangguh dan tangkas dalam menghadapi bencana,  bila suatu saat terjadi bencana seperti kebakaran, tanah longsor, banjir, dan lainnya, jelas Taufik.

Ketika disinggung mengenai jenis bencana yang sering terjadi di Provinsi Kaltara, Taufik menginformasikan bahwa banjir bandang dan tanah longsor merupakan bencana yang paling sering melanda Kaltara. Menurutnya, terjadinya banjir bandang karena sungai di Kaltara hulu dan sumber airnya mulai dari Malaysia yang mana sumber airnya cukup besar. Kemudian, longsong terjadi karena di wilayah Kaltara banyak gunung/perbukitan yang cukup tinggi, sehingga ketika hujan deras terjadi sering longsor karena memang sruktur tanahnya yang mudah longsor, ungkap Taufik.

Selanjutnya, pejabat pelaksana tugas BPBD Propinsi Kaltara H.Harianto,SE,MSi saat diwawancarai mengatakan,  substansinya ini yang mana dengan adanya pelatihan SAR bagi anggota Satuan Tugas SAR dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara, dimaksudkan selain untuk merubah mindset para satgas dan pegawai tidak tetap, plus meningkatkan kompetensi dasar di bidang search and rescue (mencari dan menyelamatkan) dalam rangka melakukan penanggulangan bencana di daerah.

FOTO BERSAMA TIM SAR BALIKPAPAN BERSAMA PERSONIL BPBD KALTARA 
YANG MENGIKUTI DIKLAT SAR. BERFOTO USAI ACARA PEMBUKAAN DIKLAT

Dalam rangka itu, kita menggandeng SAR Balikpapan untuk melakukan  pelatihan para satgas dan pegawai tidak tetap BPBD Kaltara sebanyak 40 orang. Jadi, setelah tenaga SDM ini sudah kita latih, kita didik, kita sudah menyiapkan SDM mereka, tentu kita telah memiliki akses untuk menanggulangi bencana bilamana bencana itu terjadi pada suatu saat.  Karena bencana itu tidak dapat kita hindari, harus kita hadapi dengan strategi. Strateginya yaitu dengan cara mempersiapkan SDM SAR BPBD Kaltara, sehingga kita bisa meminimalkan dengan mengorganisir akibat dari bencana itu, katanya.

Menurutnya, telah siapnya SDM satgas SAR BPBD  Kaltara, dan telah memiliki kompetensi dasar dalam menanggulangi bencana maka saat satgas SAR melakukan tugasnya,  mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, dan mudah-mudahan tidak banyak korban harta benda dan sebagainya, paparnya.

Harianto saat ditanyakan wartawan mengenai apakah sebanyak 40 orang satgas BPBD Kaltara sudah memenuhi standar jumlah tim SAR Kaltara. Harianto mengatakan,  tim SAR BPBD Kaltara yang sedang dilatih saat ini yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang. Empat puluh orang inilah jumlah satgas SAR yang kami miliki saat ini, dan semuanya ikut pelatihan. Saat ini kantor kami hanya ada 3-4 orang PNS tenaga administrasi kantor, katanya.

Menurut Harianto, personil satgas BPBD Kaltara baru ada 40 orang, semuanya diikutkan dalam pelatihan SAR. Dan ini diakuinya masih kurang. Ke depan direncanakan akan menambah anggota satgas. Diinformasikan Harianto, Kota Tarakan saat ini masih sebagai Pos SAR, demikian juga Nunukan masih pos SAR.

Diutarakannya, pada bulan Januari 2016 mendatang, Pj.Gubernur dalam rangka pelepasan Kapal Bot Rescue yang mana akan diundang. Setelah acara itu akan ada rapat kordinasi dengan Gubernur. Pada saat rapat itulah saya sampaikan perlu penambahan personil Satgas. Jika Gubernur menanyakan, saya jelaskan Tarakan perlu ditingkatkan menjadi kantor SAR. Konsepnya di Tarakan menjadi kantor SAR, Nunukan sebagai Pos dan Tanjung Selor juga sebagai Pos, paparnya.  

Tentu perlu tenaga SDM untuk melatihnya, jika hal ini ditanyakan, saya akan sampaikan bahwa Balikpapan merupakan potensi yang bisa kita jalin kerjasama, seperti Kepala Seksi (Kasi) di SAR Balikpapan bisa menelorkan ilmunya ke sagas kita. (mangadar)