POLITIK

KETUA DPD REPDEM KALTIM

DILANTIK OLEH KETUA DPN REPDEM PDIP

MASINTON PASARIBU

Ketua DPD REPDEM PDIP Prov Kaltim Terpilih Ronalde Steven
 (urut 6 dari kiri) beserta unsur pengurus dibawahnya  usai dilantik
 oleh Ketua Umum DPN REPDEM PDIP Masinton Pasaribu,SH

MAJALAH BORNEO Online – Pengukuhan dan pelantikan Ketua DPD REPDEM PDIP Kaltim dan unsur pengurus dibawahnya dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)  PDIP  Masinton Pasaribu,SH. Saat acara pengukuhan dan pelantikan pengurus REPDEM Kaltim ini, Selasa (6/12) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan,  yang juga dihadiri DPD PDIP Kaltim, unsur Fraksi PDIP DPRD Prov Kaltim,  unsur pengurus DPC Kab/Kota se-Kaltim, unsur pengurus PAC se-Kaltim, mandataris DPC se-Kaltim, unsur perwakilan anggota Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan dan beberapa media cetak dan elektronik.

Usai acara pengukuhan sekaligus pelantikan ketua beserta para pengurus pelengkap lainya, Ketua terpilih Ronald Steven memberikan pidato singkat dihadapan ketua DPN REPDEM Pusat dan unsur petinggi DPD PDIP Prov  Kaltim, pengurus DPC Kab/Kota dan para undangan lainnya. Dalam pidato singkatnya mengutarakan “saya tidak asing lagi selama ini di organisasi REPDEM PDIP, dan akan selalu bekerja semaksimal bersama jajaran pengurus REPDEM DPD Kaltim yang telah dilantik ini, tentu kami akan bersinergi dengan DPN REPDEM, pengurus DPD PDIP Kaltim, mapun Kab/Kota sehingga program kerja REPDEM Kaltim dan tujuh pilar pembangunan yang akan kita perjuangkan dapat nyata bagi masyarakat”, ujarnya.

Menurut Sekretaris DPN REPDEM PDIP Ananda Emir Moeis, terpilihnya Ketua REPDEM DPD Kaltim beserta unsur pengurus dibawahnya, PDIP Kaltim berharap REPDEM selaku partai sayap PDIP diharapkan mampu memperjuangkan tiga pilar pembangunan Kaltim yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pembangunan infrastruktur, dan perluasan pertanian dalam arti luas.

Ketua Umum DPN REPDEM PDIP Masinton Pasaribu, SH 
(urut 4 dari kiri) dan Sekretaris Ananda Emir Moeis
 (urut dua dari kiri) Foto bersama dengan unsur 
pengurus DPD REPDEM PDIP Kaltim 

Lebih jauh Ananda mengutarakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan di Kaltim, REPDEM DPD Kaltim yang utama diharapkan mampu menterjemahkan tiga pilar pembangunan altim menjadi nyata bagi masyarakat. Untuk itu, tambah Ananda REPDEM yang utama secara garis besarnya pembangunan SDM di dua sisi yaitu internal dan eksternal.

Ananda menjelaskan REPDEM untuk SDM secara internal harus tajam kedalam. Maksudnya mampu meningkatkan SDM didalam organisasi REPDEM itu sendiri atau REPDEM menjadi tempat menggodok anggota sayap partai yang melahirkan kader terbaik selaku garda terdepan sehingga mampu  menampung berbagai isu yang ada di masyarakat untuk diadvokasi dan diperjuangkan hingga menjadi nyata bagi masyarakat serta mampu memperjuangkannya ke pusat, harapnya.

Menurut Ananda, REPDEM ke depan dengan memperkuat SDM masyarakat Kaltim, pembangunan infrastruktur dan perluasan pertanian itu melalui pemberdayaan masyarakat sehingga keberadaan REPDEM selaku organisasi sayap partai PDIP kehadirannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, ujarnya.

Ananda Emir Moeis Saat Diwawancarai Media 
Usai Pelantikan Pengurus DPD REPDEM PDIP 
Prov Kaltim Di Hotel Novotel Selasa (06/11)

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPDEM PDIP Masinton Pasaribu,SH mengutarakan, tugas organisasi sayap partai yaitu melakukan rekruitmen, kaderisasi dan advokasi. Dengan  terpilihnya pengurus baru REPDEM DPD Kaltim, Ketua DPN REPDEM ini berharap REPDEM Kaltim dapat bersinergi untuk membantu tugas kepartaian,  kerja-kerja organisasi sebagai implementasi ideology partai di tengah-tengah masyarakat dengan mengikuti dinamika masyarakat dan dinamika partai.

REPDEM Kaltim juga diharapkan oleh Masinton Pasaribu dapat beradaptasi dan menggelorakan serta menggerakkan advokasi masyarakat terutama pendampingan bagi masyarakat yang selama ini  belum mendapat akses keadilan, serta advokasi pendampingan terkait dengan berbagai hal seharusnya diterima selaku warga negara, tandas Masinton.

Menurut Masinton Pasaribu, hingga saat ini sudah terbentuk 14 REPDEM di berbagai Propinsi dan terus dilakukan konsolidasi dalam rangka  terbentuknya REPDEM untuk seluruh propinsi. Ini juga akan diikuti terbentuknya kepengurusan REPDEM di DPC-DPC yang defitif dan pembentukan organisasi di tiap wilayah secara definitif yang selama ini di Cabang  Kab/Kota mendapatkan mandat organisasi, papar Masinton.

Ditanya tentang dikukuhkan serta dilantiknya pengurus baru REPDEM Kaltim juga sebagai bagian dari persiapan suksesi PDIP DPD Kaltim untuk memenangkan Pilpres 2018, Masinton mengatakan  “tentu ini merupakan bagian dari kerja konsolidasi PDIP melalui organisasi sayap partai  untuk memperluas daya jangkau pengorganisasian masyarakat melalui sayap partai.

Masinton Pasaribu selaku Ketua DPN REPDEM PDIP saat ditanya tentang apa harapannya terhadap Ketua terpilih REPDEM DPD Kaltim Ronald Steven, Masinton yang juga anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan “kita harapkan kepengurusan bung Ronald Steven bersama kawan-kawan pengurus lainnya dapat sesegera mungkin melakukan akselerasi pembangunan dan penggalangan organisasi di tiap-tiap wilayah Kab/Kota, harapnya.   (p1000)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA  PDRI - PARTAI DEMOKRAT DPD PROVINSI KALTIM

TERPILIH SECARA AKLAMASI

Ketua Panitia Musda PDRI DPD 
Kaltim Ibu Magdalena Endang

Majalah Borneo – Musyawarah Daerah (Musda) Tingkat I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI)-Provinsi Kalimantan Timur, periode kepengurusan  selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021 dilaksanakan 23-24 Februari 2016 di Blue Saphire Room  Hotel Tiga Mustika Balikpapan.

Musda dalam rangka pemilihan ketua DPD PDRI Prov Kaltim ini, dihadiri oleh Ketua DPP PDRI Pusat Titiek Budhi Santoso bersama delapan orang unsur pengurus pusat.

Terkait dengan dilksanakannya musda, Magdalena Endang  selaku ketua panitia pelaksana musda DPD PDRI Prov Kaltim kepada Majalah Borneo Online mengatakan, masa kepengurusan yang lama lima tahun  kan sudah berakhir. Sesuai dengan AD/ART maka kita menyelenggarakan musda untuk memilih kepengurusan yang baru. Sementara ketua DPD yang lama yaitu ibu Dra.Hj. Puji Astuti, papar Endang.

Kemudian, Endang mengutarakan cara pemilihan dalam musda, sesuai dengan AD/ART kita, menerima usulan-usulan siapa yang memang diusulkan oleh DPD dan DPC menjadi  calon ketua. Namun kelihatannya, masih ibu Puji Astuti, calon tunggal, karena sampai saat ini belum ada calon yang siap dan mumpuni dicalonkan sebagai ketua PDRI DPD Prov Kaltim, jelasnya.

Menilik  agenda Musda PDRI Partai Demokrat DPD Prov Kaltim, diketahui usai  pemilihan Ketua DPD Provinsi Kaltim  yang dilaksanakan secara aklamasi langsung diadakan pelantikan terhadap Ketua PDRI DPD I Prov Kaltim yang baru oleh Ketua PDRI DPP Jakarta Ibu Titiek Budhi Santoso.

Kemudian, acara berlanjut dimana Ketua DPP PDRI Partai Demokrat Jakarta Titiek Budhi Santoso memberikan pembekalan terhadap Ketua PDRI DPD Kaltim bersama 9 (sembilan) orang Ketua DPC PDRI Kab/Kota se-Kaltim. Namun kali ini, hanya delapan orang saja Ketua DPC yang hadir.

Selanjutnya, para Ketua DPC PDRI Kab/Kota se-Kaltim yang harus dilantik pada 24 Februari ini secara bersamaan mestinya ada 9 (sembilan) orang, namun Ketua DPC Kab Mahulu tidak dapat hadir sehubungan melakukan tugas sebagai anggota DPRD. Hal ini terungkap ke media usai pelantikan delapan ketua DPC dan Ketua DPD PDRI DPD Prov Kaltim.

Ketika ditanya mengenai program Ketua DPD PDRI Prov Kaltim ke depan, Puji Astuti mengatakan  karena ini adalah  underbow politik, yang pasti kita akan memperkuat kaum perempuan di politik. Sekarang ini memang sudah saatnya kaum perempuan 30 persen di legislatif, bukan saja sebagai pupuk bawang istilahnya. Berarti kita harus mempersiapkan diri, papar Puji Astuti.

Lebih jauh Puji Astuti mengutarakan, PDRI Partai Demokrat di kancah politik, tidak hanya sekedar memenuhi kuota di legislatif, tetapi kalau dia nanti menjadi calon legislatif,  kaum perempuan harus cerdas, cerdas emosionalnya, cerdas rasionalnya, cerdas moralnya, cerdas religiusnya dan harus mampu menjaga marwah perempuan. Menjaga marwah kaum perempuan itu berarti bertingkah laku yang sopan dan baik, bermoral baik, katanya.

Pengurus PDRI DPP Jakarta Foto Bersama Pengurus PDRI DPD 
Prov Kaltim  dan  Para Ketua PDRI DPC Kab/Kota Se-Kaltim

Tambahnya lagi, ketika bisa menjaga marwah perempuan maka akan bisa menjaga marwah keluarga. Jika mampu menjaga marwah keluarga maka pasti juga anak-anaknya  menjadi oran-orang yang baik. Termasuk PDRI ikut meningkatkan pendidikan kaum perempuan, dan sekaligus itu menjadi bagian dari tugas kita.

Yah… masih banyak pendidikan kaum perempuan saat ini masih di tingkat rendah, tentu saja peran perempuan disini harus hadir. Peran perempuan itu tidak habis-habisnya, untuk mengedukasi kaum perempuan itu harus dilakukan karena memang masih banyak SDM kaum perempuan masih relatif rendah, ini bagian daripada tugas kita, jelas Puji Astuti mengulangi.

Ketika ditanya tentang program PDRI DPD Prov Kaltim dalam meningkatkan perekonomian anggota, Puji Astuti Ketua DPD PDRI Prov Kaltim yang baru dilantik ini mengatakan, era sekarang ini kan dunianya sudah era kreatif. Saya yakin para ibu-ibu ini bisa maju. Teman-teman ini (anggota PDRI Kaltim-red) ada yang sudah berkreasi di usaha catering, di usaha golf, usaha bowling. Ini harus kita tingkatkan,  paparnya.  

Tentu saja kita meningkatkan SDM, juga turun ke masyarakat untuk bahu-membahu dengan masyarakat. Saat ini banyak pengangguran karena harga batubara jatuh, harga minyak jatuh sehingga terjadi PHK. Nah, kaum perempuan juga harus bisa menyikapi hal ini karena harga barang-barang yang masih tinggi, maka kaum perempuan bisa kencangkan ikat pinggang, jangan membeli yang tidak begitu penting, hidup sederhana. Harus juga menjadi contoh bagi anak-anak dan keluarganya dalam mengelola keuangan, jelasnya.  (mangadar)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ketum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo

Lantik 103 Pengurus DPC Se-Kaltim

 Pesan Internal Hary Tanoesoedibjo :

           “Bekerja Keras, Berbuat Maksimal. Batubara kualitas rendah  
           di Kaltim manfaatkan menjadi bahan pembangkit listrik”

Usai Pelantikan 103 Orang Pengurus DPC Se-Kaltim - Ketum DPP PERINDO 
Hary Tanoesoedibjo Foto Bersama Dengan Kader Perindo Kalimantan Timur 
Di Ballroom Hotel Grand Djokro Kota Balikpapan 

Majalah Borneo – Percaturan politik  di Kaltim pada pemilihan DPR-RI/DPRD  bahkan Pemilu Presiden  tiga tahun lebih mendatang,  akan semakin ramai dengan hadirnya sebuah partai baru bernama Partai Perindo.

Pasalnya, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kab/Kota se-Kaltim Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini telah dilantik, Kamis 18 Februari 2016 di Hotel Grand Djokro Balikpapan.

Dalam acara pelantikan 103 orang unsur pengurus dari 10 DPC daerah pemilihan (Dapil) se-Kaltim, acara tersebut sekaligus menjadi temu kader se-Kaltim, dan baju seragam merah-putih Perindo mewarnai ruangan Balroom Grand Djokro Hotel.

Pengukuhan seluruh Ketua DPC se-Kaltim ini, dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo  ydidampingi oleh  Ketua DPW Kaltim Hamdani HB,SH dan unsur pengurus lainnya.

Ketum DPP Perindo  Hary Tanoesoedibjo
Saat Diwawancarai Wartawan

Prosesi pelantikan seratus tiga orang unsur pengurus DPC se-Kaltim ini, yang diawali sambutan  Ketua DPW Kaltim Hamdani HB,SH, selanjutnya  Pidato Politik Ketua Umum DPP Perindo disampaikan langsung oleh Hary Tanoesoedibjo. Selanjutnya, pemanggilan pengurus DPC yang akan dilantik, pembacaan Ikrar Perindo, pelantikan seluruh pengurus DPC dan ditandai dengan penyerahan Pataka kepada salah satu perwakilan ketua DPC se-Kaltim.

Ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPC se-Kaltim tak luput disampaikan Ketum DPP sambil menyalami seluruh pengurus yang baru dilantik, serta sesi foto bersama mengakhiri prosesi pengukuhan kepengurusan DPC se-Kaltim ini.

Usai melantik 103 orang pengurus DPC se-Kaltim, Hary Tanoesoedibjo, langsung beranjak dari ruangan Ballroom Hotel  hendak kembali ke Jakarta. Saat beranjak keluar dari Hotel, di ruang Lobby Grand Djokro Hotel dicegat para wartawan untuk diwawancarai.

Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum DPP Perindo, sebagai orang nomor satu Partai Perindo ini mengutaraka salah satu permasalahan yang masih belum tuntas adalah pasokan kebutuhan listrik masyarakat.

Hary Tanoesoedibjo mengutarkan sekarang ini harga eksport batu bara lagi jatuh, maka salah satu langkah agar batubara bermanfaat bagi masyarakat dan terus diproduksi,  pemanfaatan batubara terutama kualitas rendah digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik secara nasional.

Menurut Hary Tanoesoedibjo, pembangunan pembangkit listrik menggunakan tenaga batubara itu penempatannya dimana. Karena Kalimantan banyak memproduksi batubara, maka pembangunan pembangkit listrik yang cukup besar itu sebaiknya ada di Kalimantan. Tambahnya, tentu pembangunan listrik ini juga didukung atau sejalan dengan pembangunan infrastruktur, ungkapnya.

Pembangunan infrastruktur mendorong ekonomi makro terus dilakukan. Untuk mendorong ekonomi makro ini, kata Ketum Perindo ini, bagimana mendatangkan investasi makro. Selain itu kita juga harus mencari kiat-kiat bagaimana mengembangkan terkait dengan perekonomian masyarakat bawah, seperti pertanian,  papar Tanoesoedibjo.

Ditanya tentang potensi Kaltim, untuk menyikapinya Hary Tanoesoedibjo mengatakan, di Kaltim pembangkit listrik sudah dibangun, namun pembangkit listrik yang bagaimana, katanya seraya bertanya.

Pembangkit listrik di Kaltim mestinya menggunakan batubara karena batubara di Kaltim yang kualitasnya diluar ekspor cukup banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik Kaltim.

Kaltim  harus didorong  investasi makro dengan menghadirkan investor-investor luar berskala makro.  Pembangunan insfrastruktur jalan, harus  terus dilakukan sehingga untuk mengembangkan komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan yang ada di daerah Kaltim bisa berjalan dengan baik, paparnya.

Program Perekonomian Rakyat Di DPC Perindo Balikpapan

Ketua DPC Balikpapan Donny Stevanus Rempas 
Saat Dimintai Pendapat Oleh Para Wartawan 
Tentang Program Perindo DPC Kota 
Balikpapan Ke Depan   

Ketua DPC Perindo Kota Balikpapan Donny Stevanus Rempas ketika dimintai pendapatnya oleh wartawan mengatakan, saat ini kami fokus kepada Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), kita akan menggerakkan warung sejahtera di tiap Kelurahan. Untuk pemberdayaan ini, tambah Ketua DPC Balikpapan ini,  kita akan menggerakkan dan meberdayakan seluruh anggota Perindo, dan menggunakan perbankan kita.

Selanjutnya lanjut Donny Stevanus Rempas, para pedagang kaki lima (k5) akan berdayakan permodalan dari kita. Ditanya bagaimana bentuk pemberdayakan pedagang k5, Donny Stevanus Rempas selaku Ketua DPC Balikpapan ini mengutarakan,  pedagang k5 kami sudah buat konsepnya, seperti menyediakan rombong-rombong pedagang bakso, dan lainnya untuk fasilitas berdagang mereka.

Lebih jau Donny menjawab pertanyaan wartawan mengatakan, selain membantu permodalan usaha atas kerjasama dengan perbankan, juga Perindo Balikpapan dan Kaltim secara umum akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat. 

Salah satu yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya program-program Perindo ini, sebagaimana ditekankan oleh Bapak Ketua Umum DPP yaitu kerja keras  seluruh anggota atau dengan kata lain berbuat yang maksimal, tandas Donny  mengulangi pernyataan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Donny menekankan, dengan memberdayakan masyarakat ekonomi kecil, maka harapan Perindo ke depan adalah untuk Indonesia sejahtera, itu harapan kita, jelas Ketua DPC Balikapapan ini mengakhiri wawancara dengan para awak media.  (mangadar) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berbagai Usulan Disampaikan Anggota 

Dalam Workshop DPRD Prov Kaltim 

Pemateri / Nara Sumber Saat Menampung 

Berbagai Usulan dan Pertanyaan Anggota DPRD 

Pada Kegiatan Workshop DPRD Provinsi Kaltim

Majalah Borneo-Balikpapan (12/12) - DPRD Provinsi Kalimantan Timur, adakan workshop terkait dengan penyusunan anggaran pemerintahan daerah provinsi Kaltim. Penyususnan anggaran dimaksudkan agar dapat menyentuh bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendatangkan kesejahteraan, sebagaimana disesuaikan dengan tema workshop “Kebijakan Penyusunan Anggaran Berbasis Keadilan Untuk Semua”  

Menurut kordinator penyelenggara workshop DPRD Provinsi Kaltim Erna Susanti,SH,MH mengutarakan, berlangsungnya kegiatan workshop ada 2 (dua) orang nara sumber yang dihadirkan oleh panitia,  yakni DR.Moehdar berasal dari akademisi fakultas hukum Universitas Mulawarman Samarinda, dan DR.Hendriawan, M.Si dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, katanya.

Kemudian, Erna Susanti juga mengutarakan, peserta yang hadir dalam workshop yakni anggota DPRD Provinsi Kaltim sebanyak 54 orang beserta staf sekretariat DPRD sebagai peserta pendamping sejumlah 15 orang plus satu orang moderator acara workshop, ungkapnya.

Dalam workshop ini, pemateri membuat kesimpulan menjadi arah dari pembicaraan dalam sesi penyampaian masukan oleh anggota dewan. Kesimpulan itu disebutkan bahwa kriteria normatif sebagai pijakan dan pertanggungjawaban anggaran, sementara jangkauan kepentingan kolektif harus mulai ada saat pelaksanaan penganggaran. Perlu penguji kesahihan anggaran terletak pada kemampuan anggaran menghadirkan pengaruh kesejahteraan bagi masyarakat.

Ir.Muhammad Adam (batik tengah pegang mig) 
Saat Sampaikan Berbagai
Kondisi dan Usulan serta Pertanyaan 
Kepada Pemateri Dalam Workshop

Kemudian saat masuk pada sesi diskusi, Ir.Muhammad Adam anggota DPRD Provinsi Kaltim fraksi Hanura ini mengutarakan, agar aspirasi daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD dapat terwakili dalam anggaran. Ia juga mengusulkan pelaksanaan reses anggota DPRD sebaiknya dimulai pada awal Januari, berikutnya awal Mei dan September. Jika memang benar-benar mau berjuang mewakili dapil kita masing-msing berdasarkan aspirasi, pintanya.

Tambah wakil Ketua I DPD Hanura ini, kita sebenarnya “malu kepada rakyat dapil kita”, dimana saat “ada usulan aspirasi rakyat dari dapil kita ketika tidak terealisasi”, lalu rakyat dapil kita kemudian menanyakan “bapak tidak perjuangkan usulan kita?”, lalu kita (anggota DPRD) menjawabnya “kami sebenarnya tidak punya ruang (power-red) untuk itu. Jawaban ini sebenarnya malu kita sampaikan kepad rakyat, ini yang pertama, tandasnya.

Yang kedua, kami perlu sampaikan kepada bapak DR.Moehdar  tambah anggota DPRD Prov Kaltim ini, bahwa usulan dan penyusunan anggaran di eksekutif itu adalah power full. Yang dimaksud power full menurut Muhammad Adam bahwa konsep atau draf APBD tersebut disusun pada dasarnya sudah fina atas rekomendasi sekda, termasuk SKPD saat disampaikan ke badan hampir sudah final, tandasnya.

Kemudian ketiga, kata Adam,  ini menjadi otokritik bagi DPRD bahwa kita tidak diberi kesempatan untuk merubah pola. Dan ketika anggota ada usulan agar  merobah pola  dengan cara melakukan pola membantah, ternyata pola membantah itu tidak jalan, paparnya.

Salah satu yang menjadi penyakit bagi kita selama ini, tambah Adam, dan ini menjadi persoalan, ini menjadi masukan bagi kita semua, dimana hampir seluruh keputusan rapat anggota tersebut didominasi oleh keputusan  pimpinan rapat, kata Adam. Ini yang keliru menurut saya, sebut Adam lagi, karena ini mereduksi hak-hak anggota, tandasnya.

Kemudian ketika terjadi ada sisa anggaran, ada usulan dibawa pada rapat pimpinan katanya 99 persen by  fine, ternyata sesudah jalan, ada satu syarat misalnya ada beberapa kegiatan yang harus dirobah, badan musyawarah (banmus) kembali  lagi dibawa pada rapat pimpinan. Dengan demikian, ternyata jauh lebih berkuasa rapat pimpinan itu dari rapat komisi atau rapat-rapat yang lain, ungkap Adam. Lanjutnya, untuk itu ke depan mudah-mudahan kita semua memiliki bukti keinginan untuk merubah pola itu, ajak Adam.

Kemudian, ada salah satu contoh sebut Adam, terjadi gonjang-ganjing badan anggaran di DPR-RI. Termasuk juga ketika mereka mau membangun gedung DPRR-RI yang disebut-sebut cukup megah. Ada kebijakan badan anggaran bahwa pos pembahasan anggaran APBN itu tidak diperkenankan sampai satuan tiga. Tetapi sebaliknya kita di DPRD PRov Kaltim justru menentukan bahwa anggaran itu minimal sampai satuan tiga, kata Adam.

Menjadi pertanyaan, kata Adam,  menurut perspektik hukum apakah potensi untuk mengirit anggaran itu terjadi jika anggaran ditentukan pada satuan dua atau satuan tiga. Demikian juga dalam perspektik hukum, lebih mudah mensindikasi pelanggaran hukumnya kalau kita menentukan anggaran sampai satuan dua atau satuan tiga, tanya Adam. (mangadar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahyudin Wakil Ketua MPR-RI

Sosialisasikankan Pancasilan dan UUD 1945 

Kepada Warga Kaltim

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR)-RI H.Mahyudin,SE berasal dari Kaltim persisnya putra daerah Sangatta Kab Kutai Timur, Jumat,11/09/15 melakukan Sosialisasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 di Kota Balikpapan.  

Sosialisasi Dasar Negara-RI ini dilaksanakan anggota MPR-RI ini, khususnya bagi lapisan masyarakat dari kalangan ibu-ibu yang terhimpun dalam wadah paguyuban Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) dari beberapa daerah kabupaten seperti Kubar, Kukar, Kutim dan Kota Balikpapan, dan beberapa orang perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas Kota Balikpapan ikut hadair dalam sosialisasi tersebut. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Mahyudin bertempat dilapangan parkir rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan, menurut Mahyudin, ini bagian dari tambahan kegiatan reses dirinya selaku anggota MPR-RI, sekaligus ingin silaturahimdan bertatap muka kepada anggota paguyuban IWSS bersatu, yang selama ini mendukung dirinya, ungkap Mahyudin.

Mahyudin berasal dari partai Golkar ini, saat ini menjabat Wakil Ketua MPR-RI, pertama-tama lebih dulu menjelaskan sekilas tentang keberadaan dan kekuasaan politik yang dimiliki oleh MPR sesudah reformasi dan MPR sebelum reformasi. Mahyudin menyinggung kalau dulu anggota MPR-RI adalah lembaga tertinggi negara, setelah reformasi MPR-RI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi di negara. 

Lebih jauh Mahyudin menjelaskan, MPR yang dulu berbeda dengan MPR sekarang. Dahulu sebelum reformasi, anggota MPR-RI berasal dari anggota DPR-RI ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Setelah reformasi, anggota MPR berasal dari gabungan DPR-RI dan DPD-RI. Demikian, maka saat ini setiap anggota DPR-RI adalah anggota MPR-RI, setiap anggota DPD-RI adalah anggota MPR-RI, yang mana angotanya sebanyak 692 orang, jelasnya. 

Mahyudin mengutarakan, dirinya duduk di lembaga  negara MPR-RI, berarti menjadi negarawan yang berfikir bagaimana menjaga bangsa dan negara, bagaimana berfikir untuk mengembangkan dan membangun negara.  MPR kata Mahyudin ibarat tumbuhan/pohon, pohonnya tinggi tetapi buahnya sedikit. Menjadi anggota MPR-RI uangnya sedikit, tetapi untungnya menjadi anggota MPR diberikan fasilitas oleh negara, kemana-mana dihormati. Oleh sebab itu menjadi anggota MPR harus  negarawan. Secara pribadi saya sebagai anggota MPR-RI, jauh dari mencari uang atau jauh dari bermain proyek. Saat ini, saya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, akunya. 

Ia juga menyinggung, memilih menjadi pejabat negara, jangan berfikir mencari uang atau menjadi orang kaya. Tetapi jadi pejabat negara berarti untuk memperbaiki nasib rakyat. Pejabat negara di daerah berarti membangun daerah agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi rakyat sehingga dapat mengurangi kejahatan. 

Tambahnya, saat ini, kejahatan itu semakin banyak jenisnya seperti terjadinya begal motor yang marak terjadi. Kejahatan ini, juga bisa terjadi akibat terjadinya kesenjangan ekonomi rakyat. Dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin terus miskin, singgung Mahyudin.

Lebih jauh Mahyudin menekankan, menjadi pejabat negara, mereka mestinya berfikir untuk mensejahterakan rakyat, memajukan bangsa ini, tidak berfikir menjadi orang kaya, papar Mahyudin seiring dengan momentum pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia saat ini. 

Kemudian, Mahyudin juga memaparkan bahwa tugas dan kewenangan MPR-RI ada 4 (empat)  yaitu: Melakukan Amandeman UUD 1945, Melantik Presiden/Wakil Presiden, Memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dan Mengangkat Presiden/Wakil Presiden jika suatu saat Presiden/Wakil Presiden berhalangan tetap, jelas Mahyudin. 

Kemudian MPR-RI juga memiliki tugas dan kewajiban yaitu  mensosialisasikan 4 (tempat)  pilar tugas dan kewenangan MPR. Kenapa hal ini harus disosialisasikan, kata Mahyudin seraya bertanya ? 

Dahulu di negara kita ini ada berbagai macam kerajaan, kemudian kerajaan itu runtuh bukan karena invasi (tekanan) oleh karena dijajah. Kerajaan-kerajaan kita dulu dijajah dengan cara mengadudomba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, sehingga raja-raja berperang. Setelah kerajaan lemah, maka penjajahpun masuk menguasai kerajaan, dan akhirnya runtuh dapat dikuasi oleh penjajah, ulas Mahyudin. 

Kemudian bangsa kita dulu dijajah dan berperang dengan kekuatan senjata. Saat ini penjajahan yang kita hadapi adalah penjajahan asimetris, yaitu penjajahan  terhadap ideologi, penjajahan terhadap ekonomi kapitalis, perang dengan propaganda, dijajah terhadap paham-paham yang bisa memecah-belah bangsa Indonesia, papar Mahyudin. 

Kalau melihat kembali pada sejarah Kemerdekaan Indonesia ini, negara Indonesia tidak ada yang bisa menjamin Kemerdekaan ini, sekarang sudah berlangsung selama 70 tahun, kemudian Kemerdekaan Republik Indonesia tidak ada yang bisa menjamin berlangsung terus selama-lamanya. Jika melihat negara lain, seperti negara Unisoviet yang begitu besar dan kuat, kemudian bisa pecah menjadi dua negara yang bernama Rusia dan Yugoslavia. 

Oleh sebab itu, satu-satunya modal kita agar tidak dijajah, negara kita ini tidak terpecah-belah yaitu hanya jika bangsa Indonesia ini bersatu, satu pandangan ideologi Pancasila, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional,  satu pandangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tandas Mahyudin.

Lanjut Mahyudin, tugas dan kewajiban MPR yang kedua yaitu mengkaji Ketatanegaraan Republik Indonesia. Saat ini kita telah membentuk dan miliki lembaga kajian ketatanegaraan, yang anggotanya berasal dari fraktisi-fraktisi yang ada di negara kita ini, kata Mahyudin.

emudian Mahyudin juga mengulas mengenai pasar bebas yang akan diberlakukan pada negara Indonesia merupakan konsep ekonomi kapitalis. Dimana pemberlakuan keringanan pajak  diberikan bagi orang yang memiliki modal besar, sementara yang miskin dipajak lebih besar, sehingga yang akan terjadi dimana yang kaya semakin kaya, dan yang miskin tetap miskin.

Konsep ekonomi yang cocok bagi bangsa Indonesia ini, tambah Mahyudin adalah ekonomi Pancasila. Prinsip ekonomi Pancasila yang menjembatani antara orang miskin dengan orang kaya. Ekonomi kapitalis itu tidak cocok bagi bangsa kita ini karena tidak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, ekonomi kapitalis harus kita tolak, tandas Mahyudin.

Berbagai hal diulas oleh Mahyudin dalam sosialisasi tersebut, ulasan mengenai dampak ekonomi Indonesia akibat pengaruh kebijakan ekonomi negara luar sehingga perekonomian  Indonesia semakin lemah. Yang mana dulu Indonesia bisa swasembada pangan, tetapi oleh pengaruh kebijakan luar sehingga bahan pangan kita harus impor. Semua kita impor termasuk kendaraan roda dua dan empat. Apakah negara kita saat ini belum bisa bikin motor (roda dua) harus terus kita impor. Masyarakat kita juga berfikir konsumtif, yang belanjanya juga barang impor. 

Dengan demikian ada yang salah dengan bangsa dan negara kita ini, ujar Mahyudin. Termasuk diulas oleh Mahyudin, mengenai usulan oleh beberapa lapisan masyarakat mengenai pemberlakuan kembali pendidikan moral bagi generasi muda sejak dini seperti pemberlakuan P4 maupun GBHN. Memang, kalau kita lihat generasi muda saat ini moralnya semakin merosot. Kita khawatir, jika generasi muda yang sekarang ini yang kurang berpendidikan moral menjadi pemimpin nantinya, mau kemana negara ini, ujar Mahyudin. (Mangadar)