PERTAMBANGAN

MIM ADAKAN DIKLAT POP PERTAMBANGAN

Andi Haris Koordinator Diklat POP Saat Diwawancarai

MAJALAH BORNEO Online - Untuk memenuhi pengawasan di perusahaan pertambangan yang ada di Kaltim,  ada 6 perusahaan pertambangan mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai pengawas operasi pertama (POP) pertambangan. Dari 6 (enam) perusahaan pertambangan tersebut, kali ini ada 18 orang karyawan yang dikirim oleh enam perusahaan pertambangan untuk mengikuti diklat POP selama tiga hari (Rabu,23-25 Nov) diadakan di Hotel Mega Lestari Balikpapan.

Andi Haris perwakilan PT. Mumpui Inti Mandiri (MIM) saat ditemui Majalah Borneo mengutarakan, kami selaku perusahaan jasa pelaksana diklat pegawas pertambangan berkantor pusat di Kota Bekasi. Baru-baru ini di Sumatera  dan Jawa kami juga telah mengadakan pelatihan yang sama  bagi puluhan karyawan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, ujarnya.

Andi Haris menambahkan sesuai dengan Permen Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, agar dapat beroperasinal melakukan kegiatan usaha tambang, salah satunya harus memiliki tenaga ahli Pengawas Operasi Pertama (POP) Pertambangan. 

Tambah Andi Haris, di perusahaan pertambangan itu ada tiga tingkat pengawas pertambangan yaitu pengawas pertambangan pratama, madya dan utama. Sedangkan POP merupakan pengawas pertambangan tingkat pratama. Saat ini perusahaan kami PT. MIM sedang mendapat tugas dan kepercayaan dari sejumlah perusahaan tambang untuk melakukan peningkatan SDM bagi para karyawan mereka khususnya diklat POP, papar Andi Haris.  (dar)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT BJU Tinggalkan Enam Lubang Tambang

Majalah Borneo Online – Terkait dengan lubang bekas tambang batubara di Kab Berau, Komisi II DPRD Berau, Jumat (29/1) lalu, melakukan kunjungan kerja ke PT Bara Jaya Utama (BJU) di Kecamatan Teluk Bayur.

Kunjungan Komisi II tersebut, untuk melihat kondisi perusahaan batubara ini pasca tambang. Hasil kunjungan diketahui, PT BJU wilayah konsesi seluas 708,83 hektare di wilayah Teluk Bayur dan Sambaliung tersebut, kini tidak lagi melakukan aktivitas penambangan.

Juga dari hasil kunjungan DPRD itu, terungkap masih ada 6 (enam) titik lubang milik BJU yang belum direklamasi pasca tambang. Sementara PT BJU kini tidak melakukan penambangan lagi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Berau Achmad Rijal, terdapatnya lubang tambang yang belum ditutup sepertinya perusahaan tambang ini, saat masih beroperasi tidak memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca tambang. 

Sementara lokasi tambang batu bara BJU dekat dengan wilayah perkampungan. Sambungnya, “Karena lokasi tambang PT BJU dekat juga dengan kota, maka harus ada perhatian serius,” kata pria yang akrab disapa Kammai ini.

Ia juga mengatakan, perusahaan harus bertangungjawab atas lubang-lubang yang belum ditutup atau direklamasi. “Dari informasi, ada 6 titik, seluas 63 hektar,” katanya. Tambahnya, “Kita minta lubang tambang ini ditutup. Perusahaan wajib mengantisipasi dampak negatif lubang tambang selama belum ada tindakan penutupan,” katanya.

Sementara itu, perwakilan PT BJU, Andi membenarkan lubang yang belum direklamasi tersebut seluas lebih kurang 63 hektare. Namun, pihaknya tetap mengupayakan penutupannya. “Jaminan reklamasi selalu kita selesaikan seoptimal mungkin. Tahun 2016 ada dana jaminan reklamasi Rp 1 miliar lebih. Tapi ini belum cukup,” katanya.

Untuk tahun 2015 pihaknya sudah menempatkan dana Rp 6 miliar untuk reklamasi. “Kita sudah selesaikan. Tapi sampai sekarang belum ada penilaian kalau itu selesai 100 persen,” tandasnya. (jon/anton)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKK Migas Kalsul Gelar Diskusi Forum Kehumasan

Menghadapi Tantangan Majemuk

Majalah Borneo – Acara Forum Kehumasan SKK Migas-KKKS Wilayah Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) dilaksanakan Rabu hingga Kamis (2-3/12). Kegiatan Forum Kehumasan  yakni pertemuan bidang kehumasan yang mengurusi Migas untuk  membahas masalah-masalah sosial di bidang hulu migas.

Nara Sumber Saat Pemaparan
 Tantangan Kehumasan

Menurut Kepala SKK Migas Nasvar Nazar, saat ini justru permasalahan non-teknis migas mencapai 80 persen, dibanding masalah teknis. Untuk itu, fungsi kehumasan dikatakannya menjadi ujung tombak bagi perusahaan migas, khususnya di daerah.

Ia mengatakan tantangan kegiatan hulu migas, diprediksi ke depan kian kompleks, sehingga peran humas menjadi sangat penting. Padahal di satu sisi, kegiatan hulu migas dianggap banyak pihak, lebih banyak kendalanya di teknis,”  ujar Nazvar.

Dikatakannya, tim kehumasan KKKS perlu melakukan perubahan cara dan strategi dalam menjalankan peran-peran kehumasan. Jangan banyak kegiatan yang seremonial, tapi lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. “Ada yang perlu kami benahi bersama dalam menjawab tantangan non-teknis tersebut. Kami harus lebih dekat mengetahui kebutuhan masyarakat,” ungkap Nasvar. 

Peserta Diskusi Forum Kehumasan SKK Migas

Kemudian, dari SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Mantan Wakil Ketua BP Migas Pusat Abdul Muin menyatakan tak jauh beda dengan Nasvar Nazar bahwa tantangan yang dihadapi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) karena berbagai masalah baik teknis dan non teknis yang makin beragam (migas) saat ini semakin majemuk. Sementara, kegiatan usaha hulu migas masih menjadi salah satu andalan.

Abdul Muin  menagatakan “posisi industri migas akan tetap dominan hingga beberapa tahun ke depan, terlihat dari tingginya harapan pemerintah terhadap pencapaian target produksi yang ditetapkan,”  kata Abdul Muin saat jumpa pers di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan (2/12).

Menurtnya, saat ini pemerintah harus taat pada satu asas, bahwasanya segala kekayaan alam Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pendapatan Indonesia dari sisa cadangan migas yang terus menurun, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa.

Menurutnya, pendapatan dari sektor migas yang hanya ‘seberapa’ tidak boleh digunakan secara membabibuta untuk mensubsidi energi. Sayangnya, sejak tahun 2012 belanja subsidi energi selalu lebih besar dari pendapatan hulu migas, paparnya.

Kehumasan SKK Migas Saat Konferensi PERS

Hasil penghematan dari kenaikan BBM di era Jokowi-JK harus disalurkan kepada sektor produktif bukan konsumtif. Ke depan, sektor-sektor yang memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa seperti pendidikan, riset teknologi harus menjadi pos-pos prioritas dan disalurkannya pendapatan dari industri hulu migas ini.

Untuk itu, pemerintah sesegera mungkin harus membuat satu cetak biru yang detail mengenai persoalan energi nasional. Cetak biru ini harus memperhatikan aspek national energy security. bauran energi nasional (national energy mix) sebisa mungkin harus mengupayakan energi terbarukan sebagai komposisi mayoritas.

Setelah menjadikan energi terbarukan sebagai komposisi mayoritas dalam rencana bauran energi nasional harus pula dirinci bagaimana ke depan mampu menghasilkan energi terbarukan dalam jumlah tertentu sesuai dengan yang direncanakan tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Industri hulu migas adalah bagian dari upaya mencapai national energy security yang akan menjamin kebutuhan energi bangsa ini di tahun-tahun mendatang. Pengelolaannya harus didasarkan pada peningkatan nilai tambah bangsa yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.  (mangadar)
***********************************************************************************

Kementerian ESDM 

Lakukan Bimtek Konservasi Energi Di Balikpapan

Majalah Borneo - Kementerian Energi dan Sumer Daya Mineral (ESDM) melakukan bimbingan teknis (bimtek) tentang pelaksanaan konservasi energi guna optimalisasi  penggunaan energi yang berujung pada penghematan energi.

Bimtek ini dihadiri sejumlah  unsur pemerintahan  terkait seperti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat hingga Lurah se-Kota Balikpapan, serta beberapa utusan dari kalangan swasta.

Mewakili Walikota Balikpapan, Arzedi Rahman mengatakan pihaknya sangat mendukung dan  mengapresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan bimtek ini, mudah-mudahan para peserta dapat mengambil manfaatnya, dan setelah selesai bimtek dapat diaplikasi dilingkungan kerja masing-masing, paparnya.

Direktur Direktor Konservasi Energi dan Sumber Daya yang diwakili Kepala Sub Direktorat Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi Dr.Ir.H.Arief Heru Kuncoro,MT mengatakan tujuan pelaksanaan bimtek konservasi ini adalah untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan serta sharing terkait dengan konservasi energi. “Tentunya tadi sudah disampaikan  bahwa konsevasi energi ini adalah bagaimana kita melakukan usaha   efisiensi energi terkait dengan program konservasi energi”, katanya saat membuka Bimtek Konservasi Energi yang digelar di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Selasa 03/11/15.

Selain itu, Arif katakan,  diharapkan dengan diadakannya bimtek ini, kedepan para peserta bisa melakukan perubahan perilaku paling tidak di lingkungannya, yakni di kabupaten dan kota serta perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD.

“Energi ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat  untuk menunjang aktivitasnya sehar–hari. Semakin tinggi kesejahteraan masyarakat semakin tinggi pula penggunaan energinya”, jelasnya.

Pertumbuhan penggunaan energi di Indonesia, lanjut Arif,  cukup tinggi yaitu sebesar 7,1 persen disebabkan karena adanya pertumbuhan ekonomi dan diperkirakan sampai pada 2019 mencapai 6,1 persen.

Arif pula mejelaskan bahwa hampir 95 persen suplay energi bersumber dari energi fosil dan 5 persen disuplai oleh energi baru terbarukan, seperti air dan panas bumi.

“Energi terbarukan ini sudah mulai didorong  oleh pemerintah untuk dirintis seperti penggunaan pupuk dan  energi surya. Jadi sebenarnya  sudah mempunyai regulasi kebijakan, tinggal koneksi degan jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara)”, tegas Arif.

Energi ini (listrik) ada yang kita pake dan ada yang kita putusi, menjadikannya memiliki perhitungan. “Hitungan  jual beli energi sudah dibuat regulasinya untuk PLN”, tambahnya.

Terkait dengan kebijakan energi nasional itu, urai Arif, terdapat dua kebijakan, yakni  konseravasi energi dan diserfikasi energi yakni bagaimana menggunakan ini secara efisien dan secara nasional.sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Sedangkan  disertifikasi artinya  menggunakan aneka energi yang bisa terbarukan misalnya energy yang bersumber dari matahari, angin, biomas, bio gas, dan sampah kota, jelas Arief. (mangadar)
******************************************************************

Kementerian ESDM Lakukan Diklat Pengenalan CBM

Majalah Borneo - Coal Bed Metana (CBM) salah satu sumber energi alternatif yang dikenal relatif masih baru di Indonesia. Energi gas metana berada pada lapisan batubara, yang mana gas metana ini terperangkap dalam lapisan batubara. Gas metana ini terbentuk melalui dua proses yaitu proses thermogenic gas dan proses biogenic gas sekunder. Gas CBM dapat diproduksi untuk kebutuhan manusia.

Untuk mengenal coal bed metana lebih jauh dan untuk memperkenalkan langkah proses produksi gas metana ini, serta terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai CBM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan diklat kepada jajaran Dinas Pertambangan & Energi dan instansi terkait Provinsi Kaltim 19-26 Oktober 2015 di Hotel Zurich Balikpapan.

Yudi Rahayudin selaku ketua panitia kegiatan diklat dari Kementerian ESDM ketika dimintai pendapat oleh Majalah Borneo Online mengutarakan, diadakannya diklat bertujuan agar para peserta diklat dan isntansi terkait memahami peraturan perundang-undangan tentang CBM, mengetahui macam-macam gas metana dalam batubara, memahami karakteristik batubara dalam penentuan potensi gas metana, mampu mengukur kandungan & komposisi gas metana dalam batubara, ujarnya.

Yudi, lagi menambahkan, CBM dikenal sebagai gas karena mengandung sulfur dalam bentuk hidrogen sulfida. Selain air yang terperangkap dalam pori-pori batubara, sebut Yudi juga gas metana.

Tambahnya, dalam lapisan batubara terdapat porositas matric umumnya mengacu pada ukuran cleat (retakan sepanjang batubara). Porositas ini umumnya sangat rendah dibandingkan cekungan tradisional yaitu kurang dari 3 (tiga) persen.

Lebih jauh dijelaskan Yudi, sumur-sumur CBM pada fase awal (saat diproduksi) akan memproduksi air untuk beberapa bulan dan kemudian sejalan dengan penurunan produksi air, produksi gas metana akan meningkat karena proses dewatering dapat menurunkan tekanan pada batubara sehingga akan melepas gas metana tersebut.

Dipaparkan, CBM yang paling dicari saat eksplorasi adalah gas yang terbentuk melalui proses thermogenic. Gas thermogenic ini terbentuk secara alami melalui proses pembatubaraan (coalification process) yang merubah humic organic material menjadi batubara. Gas tersebut selain metana, CO2, bisa juga etana dan propane. 

Sedangkan biogenic gas terbentuk pada masa geologi melalui mikro organism anaerobic yang terbawa dalam sistem air bawah tanah yang aktif setelah proses pembatubaraan selesai. Baik secara thermogenic maupun biogenic bahwa metana secara fisik diadsorbsi sebagai lapisan monomolecular pada lapisan permukaan pori-pori didalam matrix batubara. Metana tertahan didalam oleh tekanan hidrostatik air dalam batubara. Rekahan alami didalam batubara selain berisi air, juga memiliki permeabilitas atau kemampuan untuk mengalirnya fluida, jelasnya. (mangadar)