Usai
Mengikuti Sidang Pleno KPU
Pasangan
Pemenang Rizal-Rahmad Sampaikan Terima Kasih
Majalah Borneo – Usai mengikuti Sidang Pleno Pengumuman Pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan 25 Januari 2016, yakni pemenang pilkada kota Balikpapan pasangan H.Rizal Efendi-H.Rahmad Mas’ud, keduanya langsung melakukan acara Penyampaian Ucapan Terima Kasih kepada seluruh lapisan masyarakat pendukung mereka.
 |
| Rizal-Rahmad Saat Sampaikan Terima Kasih Kepada Khalayak |
Rizal Efendi saat acara mengutarakan, setelah
selesai siding pleno ini, kami akan menunggu waktu pelantikan kami. Kami akan
mengirimkan surat kepada DPR, Gubernur berkaitan jadwal pelantikan oleh
Kemendagri, ujar Rizal dihadapan para undangan.
Rizal Effendi mengatakan hasil pilkada ini cukup
kondusif dan berjalan baik sesuai dengan harapan. Ditanya soal program 100 hari mereka setelah
resmi menjabat Walikota-Wakil Walikota, Rizal Efendi mengatakan memberikan pelayanan
prima, karena itu persoalan pelayanan dan perizinan akan menjadi prioritas
bersama saya dengan Rahmad Mas’ud 5 (lima)
tahun ke depan. Itu merupakan hal utama dalam era sekarang ini, kami akan
jalankan pelayanan yang cepat dan lebih baik, paparnya.
Pada kesempatan itu juga, Boediono selaku Ketua
Tim Sukses pasangan Rizal-Rahmad juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada
seluruh partai politik, timses dan masyarakat yang telah mendukung pemenangan
pasangan Rizal-Rahmad.
Menurut Boedino, kemenangan Rizal-Rahmad juga
merupakan kemenangan seluruh masyarakat Balikpapan. Kami juga menyampaikan
ucapan terima kasih kepada TNI dan Polri yang konsisten menjaga situasi
kondusif dan terkendali selama pilkada, katanya.
Boediono juga mengutarakan, DPRD bersama
dengan pendukung akan mengawal kemenangan ini untuk menjalankan program-program
yang telah dicanangkan oleh pasangan Rizal Effendi dan Rahmad Mas’ud,
tandasnya. (mangadar)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Musda
DPD PKS Kota Balikpapan
Lakukan
Berbagai Kegiatan Parpol
 |
| Hendratmo EP Humas DPD PKS |
Hal ini diketahui Majalah Borneo
atas hasil konfirmasi keoada humas panitia Musda DPD PKS Hendratmo Eko Putro di
Hotel Novotel Balikpapan 31/10/15 saat berlangsungnya kegiatan sosial tersebut.
Eko panggilan akrab humas panitia
Musda DPD PKS Balaikpapan mengatakan, nanti malam Musda akan kita berlangsung
untuk memilih pengurus baru DPD PKS Kota Balikpapan, sekaligus menetapkan
program kerja lima tahun ke depan, ujar Eko.
Dalam rangkaian pelaksanaan Musda
ini juga kita lakukan kegiatan pendukung seperti aksi donor darah, kegiatan
talkshow & diskusi kesehatan, kegiatan lomba menggambar bagi anak usia tk
dan SD, lomba photo, kegiatan bazar, dan kegiatan gerak jalan santai. Namun,
jalan santai akan kita lakukan pada tanggal 8 Nopember mendatang. Jadi terakhir
kegiatan Musda ini, nanti tanggal delapan Nopember, jelas Eko.
 |
| Talkshow Kesehatan Menjelang Musda DPD PKS Bpp |
Menurut Eko, sistim yang dipakai
dalam Musda DPD PKS Kota Balikpapan untuk memilih pengurus baru yakni Ketua DPD
yaitu dengan sistim pemilihan internal dari beberapa nama anggota yang memiliki
suara pendukung terbanyak dan dianggap dapat memimpin DPD PKS lebih baik ke
depan, ungkap Eko.
Diinformasikan Eko, dalam kegiatan
diskusi kesehatan tersebut, yang mana pesertanya mayoritas dihadiri para
ibu-ibu istri anggota PKS, simpatisan dan masyarakat umum. Kemudian, pihak
panitia menghadirkan 2 (dua) dokter yang menjadi nara sumber diskusi yakni
dr.Balerina JPP,MM (diwakilkan) dari RSU Dinas Kesehatan Balikpapan dan dr.
Diah Adhyaksanti,Sp.P dari RSU Balikpapan.
Kemudian dari pantauan Majalah
Borneo Online, kegiatan menggambar dan mewarnai bagi anak-anak usia TK dan SD
ini peserta sekitar 50 orang lebih. Terdengar di sela-sela berlangsungnya
kegiatan menggambar dan mewarnai, panitia juga memberikan edukasi bagi
anak-anak tentang kesehatan, bagaimana bersosialisasi antar sesama teman
mereka, juga edukasi anak bagaimana menghormati orang tua dan menghargai
orang lain.
Dalam
kegiatan ini, tampak pihak orang tua tidak diperbolehkan duduk disebelah anak
mendampinginya, namun para orangtua yang mendampingi berada jauh dari anak-anak
yang sedang menggambar dan mewarnai untuk menjaga independensi
kreatifitas anak. (mangadar)
********************************************************************************************
DPP
Pusat PKB Lakukan Pendidikan Kader
Membangun
Pola
Komunikasi, Koordinasi dan Konsolidasi Lebih Baik
Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) PKB lakukan pendidikan kader politik bagi pengurus partai DPW/DPC
Kaltim-Kaltara. Pendidikan kader PKB ini dilakuan selama dua hari 18-19
September 2015 di Hotel Zurich Kota Balikpapan.
Pendidikan politik bagi kader PKB ini,
dilaksanakan secara internal oleh pengurus pusat PKB bagi pengurus dan anggota
PKB DPW/DPC.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Ali Anshori,
M.Si kepada Majalah Borneo mengutarakan pendidikan kader PKB dimaksud bertujuan
untuk meningkatkan SDM anggota partai
Tambah Ali Anshori, pertama kita lagi fokus
dalam dua hal yaitu kaderisasi melalui pendidikan kader yang berjenjang yaitu
pendidikan kader tingkat pertama, tingkat menengah dan tingkat atas.
Pendidikan kader yang saat ini kita laksanakan (sedang berlangsung-red)
merupakan pendidikan kader tingkat menengah bagi kader DPW/DPC, ujar Ali
Anshori.
Kemudian, yang kedua, lanjut Ali Anshori lagi,
kita fokus untuk penataan struktur organisasi PKB agar pola komunikasi,
pola koordinasi, pola konsolidasi di internal anggota partai terbangun lebih
baik ke depan. Untuk itu perlu pendidikan kader.
Menurut Ali Anshori, peningkatan SDM pengurus
dan anggota anggota PKB melalui pendidikan kader ini dilakukan dengan melihat
dan menganalisa proses politik yang telah berlangsung selama empat kali
pemilihan legislative hingga saat ini, juga menjadi dasar pertimbangan dalam
melaksanakan peningkatan SDM internal, ujar Ali Anshori.
Sebut Wasekjend DPP Pusat ini, pendidikan kader
ini juga untuk memperbaiki sistim manajemen partai, memperbaiki sistim
kaderisasi, meningkatkan peran kinerja fraksi, membuat tahapan yang lebih baik
DPW/DPC di organisasi partai dalam upaya pemenangan kader-kader PKB,
meningkatkan kinerja bagi anggota PKB yang sedang duduk di kursi DPRD,
membuat tahapan yang terukur dalam rangka upaya pemenangan anggota partai
PKB.
Lebih jauh pendidikan kaderisasi untuk
peningkatan SDM ini juga dilakukan sehingga adanya penguatan SDM internal
anggota PKB dalam rangka penguatan hubungan sosial anggota dan pengurus PKB
kepada rakyat. Prestasi apa yang telah diberikan oleh PKB kepada rakyat dan
prestasi apa lagi yang akan dibangun PKB kepada rakyat, ujar Anshori seraya bertanya.
Menurut Ali Anshori,
yang paling diutamakan adanya penguatan SDM internal dalam struktur organisasi
PKB ini agar apa yang dibutuhkan oleh rakyat melalui partai politik PKB dapat
diserap oleh DPW/DPC lebih banyak dan akan dibangun lebih baik ke depan, sesuai
dengan harapan rakyat, ungkap Ali Anshori.
Ketika ditanya Majalah Borneo tentang pesan
penting Ketua DPP PKB sehubungan dengan pendidikan kader ini bertepatan juga
pelaksanaan Pilkada serentak 2015, Ali Anshori mengutarakan ketua meminta
target PKB secara nasional minimal meraih suara pada posisi 5 (lima) atau 18
persen.
Peningkatan jumlah kader terpilih duduk di kursi
legislative merupakan salah satu hasil dari meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap partai. Sekedar untuk diketahui perolehan suara PKB secara nasional di
pemilihan legislative tahun 2014 lalu, capaiannya 11.298.957 suara (9,04%).
Dengan hasil ini, kader PKB bisa duduk di DPR-RI 47 orang; DPRD Provinsi 144
orang; DPRD Kab/Kota 1.302 orang.
Jika dibandingkan hasil Pileg 2009 lalu,
jumlah kader PKB yang terpilih dan duduk di kursi DPR-RI hingga DPRD Kab/Kota
capaiannya meningkat lebih dari seratus persen, yakni DPR-RI 28 orang;
DPRD Provinsi 70 orang; dan DPRD Kab/Kota 600 orang. Dengan demikian tingkat
kepercayaan rakyat terhadap PKB semakin baik. Tentu hal ini sangat erat
hubungannya dengan tingkat kaderisasi SDM anggota yang semakin membaik juga
dari satu periode ke periode berikutnya. (Mangadar)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Mahyudin Wakil Ketua MPR-RI
Sosialisasikankan Pancasilan dan UUD 1945
Kepada Warga
Kaltim
Majalah Borneo - Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyar (MPR)-RI H.Mahyudin,SE berasal dari Kaltim persisnya
putra daerah Sangatta Kab Kutai Timur, Jumat,11/09/15 melakukan Sosialisasi
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 di Kota Balikpapan.
Sosialisasi Dasar
Negara-RI ini dilaksanakan anggota MPR-RI ini, khususnya bagi lapisan
masyarakat dari kalangan ibu-ibu yang terhimpun dalam wadah paguyuban Ikatan
Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) dari beberapa daerah kabupaten seperti Kubar,
Kukar, Kutim dan Kota Balikpapan, dan beberapa orang perwakilan mahasiswa
Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Migas Kota Balikpapan ikut hadair dalam
sosialisasi tersebut.
Sosialisasi yang dilakukan oleh
Mahyudin bertempat dilapangan parkir rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan,
menurut Mahyudin, ini bagian dari tambahan kegiatan reses dirinya selaku
anggota MPR-RI, sekaligus ingin silaturahimdan bertatap muka kepada anggota
paguyuban IWSS bersatu, yang selama ini mendukung dirinya, ungkap Mahyudin.
Mahyudin berasal dari partai Golkar
ini, saat ini menjabat Wakil Ketua MPR-RI, pertama-tama lebih dulu menjelaskan
sekilas tentang keberadaan dan kekuasaan politik yang dimiliki oleh MPR sesudah
reformasi dan MPR sebelum reformasi. Mahyudin menyinggung kalau dulu anggota
MPR-RI adalah lembaga tertinggi negara, setelah reformasi MPR-RI adalah lembaga
negara yang memiliki kewenangan tertinggi di negara.
Lebih jauh Mahyudin menjelaskan, MPR
yang dulu berbeda dengan MPR sekarang. Dahulu sebelum reformasi, anggota MPR-RI
berasal dari anggota DPR-RI ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Setelah
reformasi, anggota MPR berasal dari gabungan DPR-RI dan DPD-RI. Demikian, maka
saat ini setiap anggota DPR-RI adalah anggota MPR-RI, setiap anggota DPD-RI
adalah anggota MPR-RI, yang mana angotanya sebanyak 692 orang, jelasnya.
Mahyudin mengutarakan, dirinya duduk
di lembaga negara MPR-RI, berarti menjadi negarawan yang berfikir
bagaimana menjaga bangsa dan negara, bagaimana berfikir untuk mengembangkan dan
membangun negara. MPR kata Mahyudin ibarat tumbuhan/pohon, pohonnya
tinggi tetapi buahnya sedikit. Menjadi anggota MPR-RI uangnya sedikit, tetapi
untungnya menjadi anggota MPR diberikan fasilitas oleh negara, kemana-mana
dihormati. Oleh sebab itu menjadi anggota MPR harus negarawan. Secara
pribadi saya sebagai anggota MPR-RI, jauh dari mencari uang atau jauh dari
bermain proyek. Saat ini, saya mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengabdi
kepada bangsa dan negara ini, akunya.
Ia juga menyinggung, memilih menjadi
pejabat negara, jangan berfikir mencari uang atau menjadi orang kaya. Tetapi
jadi pejabat negara berarti untuk memperbaiki nasib rakyat. Pejabat negara di
daerah berarti membangun daerah agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi rakyat
sehingga dapat mengurangi kejahatan.
Tambahnya, saat ini, kejahatan itu
semakin banyak jenisnya seperti terjadinya begal motor yang marak terjadi.
Kejahatan ini, juga bisa terjadi akibat terjadinya kesenjangan ekonomi rakyat.
Dimana yang kaya semakin kaya, yang miskin terus miskin, singgung Mahyudin.
Lebih jauh Mahyudin menekankan,
menjadi pejabat negara, mereka mestinya berfikir untuk mensejahterakan rakyat,
memajukan bangsa ini, tidak berfikir menjadi orang kaya, papar Mahyudin seiring
dengan momentum pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia saat
ini.
Kemudian, Mahyudin juga memaparkan
bahwa tugas dan kewenangan MPR-RI ada 4 (empat) yaitu: Melakukan
Amandeman UUD 1945, Melantik Presiden/Wakil Presiden, Memberhentikan
Presiden/Wakil Presiden dan Mengangkat Presiden/Wakil Presiden jika suatu saat
Presiden/Wakil Presiden berhalangan tetap, jelas Mahyudin.
Kemudian MPR-RI juga
memiliki tugas dan kewajiban yaitu mensosialisasikan 4 (tempat)
pilar tugas dan kewenangan MPR. Kenapa hal ini harus disosialisasikan, kata
Mahyudin seraya bertanya ?
Dahulu di negara kita
ini ada berbagai macam kerajaan, kemudian kerajaan itu runtuh bukan karena
invasi (tekanan) oleh karena dijajah. Kerajaan-kerajaan kita dulu dijajah
dengan cara mengadudomba antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, sehingga
raja-raja berperang. Setelah kerajaan lemah, maka penjajahpun masuk menguasai
kerajaan, dan akhirnya runtuh dapat dikuasi oleh penjajah, ulas Mahyudin.
Kemudian bangsa kita dulu dijajah
dan berperang dengan kekuatan senjata. Saat ini penjajahan yang kita hadapi
adalah penjajahan asimetris, yaitu penjajahan terhadap ideologi,
penjajahan terhadap ekonomi kapitalis, perang dengan propaganda, dijajah
terhadap paham-paham yang bisa memecah-belah bangsa Indonesia, papar
Mahyudin.
Kalau melihat kembali
pada sejarah Kemerdekaan Indonesia ini, negara Indonesia tidak ada yang bisa
menjamin Kemerdekaan ini, sekarang sudah berlangsung selama 70 tahun, kemudian
Kemerdekaan Republik Indonesia tidak ada yang bisa menjamin berlangsung terus
selama-lamanya. Jika melihat negara lain, seperti negara Unisoviet yang begitu
besar dan kuat, kemudian bisa pecah menjadi dua negara yang bernama Rusia dan
Yugoslavia.
Oleh sebab itu, satu-satunya modal
kita agar tidak dijajah, negara kita ini tidak terpecah-belah yaitu hanya jika
bangsa Indonesia ini bersatu, satu pandangan ideologi Pancasila, memegang teguh
dan mengamalkan Pancasila, mempertahankan dan memelihara kerukunan
nasional, satu pandangan mempertahankan negara kesatuan Republik
Indonesia ini, tandas Mahyudin.
Lanjut Mahyudin, tugas dan kewajiban
MPR yang kedua yaitu mengkaji Ketatanegaraan Republik Indonesia. Saat ini kita
telah membentuk dan miliki lembaga kajian ketatanegaraan, yang anggotanya
berasal dari fraktisi-fraktisi yang ada di negara kita ini, kata Mahyudin.
emudian Mahyudin juga mengulas
mengenai pasar bebas yang akan diberlakukan pada negara Indonesia merupakan konsep
ekonomi kapitalis. Dimana pemberlakuan keringanan pajak diberikan bagi
orang yang memiliki modal besar, sementara yang miskin dipajak lebih besar,
sehingga yang akan terjadi dimana yang kaya semakin kaya, dan yang miskin tetap
miskin.
Konsep ekonomi yang cocok bagi
bangsa Indonesia ini, tambah Mahyudin adalah ekonomi Pancasila. Prinsip ekonomi
Pancasila yang menjembatani antara orang miskin dengan orang kaya. Ekonomi
kapitalis itu tidak cocok bagi bangsa kita ini karena tidak untuk
mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, ekonomi kapitalis harus kita
tolak, tandas Mahyudin.
Berbagai hal diulas oleh Mahyudin
dalam sosialisasi tersebut, ulasan mengenai dampak ekonomi Indonesia akibat
pengaruh kebijakan ekonomi negara luar sehingga perekonomian Indonesia
semakin lemah. Yang mana dulu Indonesia bisa swasembada pangan, tetapi oleh
pengaruh kebijakan luar sehingga bahan pangan kita harus impor. Semua kita
impor termasuk kendaraan roda dua dan empat. Apakah negara kita saat ini belum
bisa bikin motor (roda dua) harus terus kita impor. Masyarakat kita juga
berfikir konsumtif, yang belanjanya juga barang impor.
Dengan demikian ada yang salah
dengan bangsa dan negara kita ini, ujar Mahyudin. Termasuk diulas oleh
Mahyudin, mengenai usulan oleh beberapa lapisan masyarakat mengenai
pemberlakuan kembali pendidikan moral bagi generasi muda sejak dini seperti
pemberlakuan P4 maupun GBHN. Memang, kalau kita lihat generasi muda saat ini
moralnya semakin merosot. Kita khawatir, jika generasi muda yang sekarang ini
yang kurang berpendidikan moral menjadi pemimpin nantinya, mau kemana negara
ini, ujar Mahyudin. (Mangadar)
