PROV KALTIM

HUT 120 TAHUN KOTA BALIKPAPAN

SUGUHKAN BERBAGAI KEGIATAN & LOMBA

UNTUK MENGUNDANG PARTISIPASI 
SEMUA KALANGAN

MAJALAH BORNEO Online – Tak lama lagi Hari Ulang Tahun (HUT) 120 Tahun Kota Balikpapan, tepatnya 10 Pebruari 2017 mendatang  akan diperingati oleh masyarakat Kota Balikpapan. Untuk memeriahkan suasana HUT Kota Balikpapan tersebut, berbagai kegiatan menarik akan disuguhkan Pemkot Balikpapan yang dipanitiai oleh pihak Kelurahan Gunung Sari Ilir bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gn. Sari Ilir serta dibawah Koordinasi Camat Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah.

Suwanto selaku Sekretaris Panitia HUT Kota Balikpapan 2017 yang juga menjabat Sekretaris LPM, saat ditemui media ini di kantor sekretariat LPM mengatakan “HUT Kota Balikpapan kali ini kebetulan panitianya mendapat giliran Kecamatan Balikpapan Tengah. Tambah Suwanto, ketua panitianya Bapak H.Andi Arif Agung, paparnya.

Menurut Suwanto, pelaksanaan kegiatan HUT-120 Tahun Kota Balikpapan diselenggarakan mulai tangal 25-28 Pebruari dan tanggal 01 s/d 05 Maret 2017  mengambil tempat di Sepanjang Jl.R.Martadinata depan Perumahan TNI Angkatan Laut mulai dari Simpang 3 Waduk Telaga Sari hingga Simpang 3 Jl.Telagasari.

HUT Ke-120 Tahun Kota Balikpapan 2017 dengan Tema: “ Kerja Nyata dan Kebersamaan, Untuk Balikpapan Nyaman Dihuni” dengan Sub Tema: “Balikpapan Tengah Punya Cerita”.  Menurut Suwanto Sub Tema ini sengaja diambil karena pelaksanaan perayaan HUT Kota Balikpapan tahun 2017 yang dipanitiai Kecamatan Balikpapan Tengah ini, selain kegiatannya terbaru dan  berbagai kegiatan disuguhkan untuk mengundang partisipasi berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti beberapa jenis kegiatan  lomba. Selain itu, tambah Suwanto, perayaan HUT Kota Balikpapan dimulai dengan acara Istighosah dan Doa Bersama  yang dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti Jalan Sehat.

Diungkapkan Suwanto, perayaan HUT Kota Balikpapan ke-120 Tahun di 2017 ini, berbagai lapisan masyarakat akan dapat mengikuti kegiatan HUT ini mulai dari lomba mewarnai bagi usia dini/TK,  hingga berbagai jenis lomba bagi usia SD, SMP, SLTA  hingga Mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya seperti kegiatan lomba  Panggung Arena Seni Budaya, Vokal Grup, Marching Band, Modern Dance, Senam Yel-Yel, Supporter,   Catur, Rabbana, Lomba Tradisional.

Dari berbagai kegiatan lomba HUT Kota Balikpapan tersebut diatas, diketahui media ini salah satu yang akan sangat menarik perhatian dan minat masyarakat yang hadir selama pelaksanaan kegiatan HUT,  diperkirakan mampu mengundang pertisipasi masyarakat Kota Balikpapan yang majemuk ini, yakni dibukanya kegiatan lomba Kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara dengan berbagai jenis masakan tradisional hingga modern yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang hadir selama kegiatan HUT tersebut.

Menurut Suwanto, berbagai masakan dan racikan kuliner nusantara yang ditampilkan oleh setiap kelompok kuliner dan langsung diperjual-belikan di tempat acara. Dengan demikian, makanan kuliner nusantara ini tentu bisa menjadi salah satu buah tangan setiap pengunjung bagi anggota keluarganya di rumah, selain itu rasa masakan kuliner yang menakjubkan akan bisa diceritakan kepada keluarga dan sahabat. 

Salah satu kegiatan lomba yang tidak kalah menarik khusus bagi kalangan kaum pria mulai dari remaja hingga dewasa dan lansia yang hobby lempar-tarik kail, yakni disediakannya lomba memancing di Air Telaga-Telaga Sari yang sudah disediakan Pemkot Balikpapan beberapa jenis ikan didalamnya.

Dari  seluruh kegiatan Lomba Perayaan HUT Kota Balikpapan ke-120 Tahun ini, masih ada kegiatan lain yang juga diperlombakan yang beraroma Islami, namun hinmgga saat ini masih dirahasiakan oleh panitia. Menurut Suwanto hal ini sengaja dirahasikan oleh panitia karena panitia menginginkan semua informasi akan dibuka dari waktu ke waktu seiring dengan semakin dekatnya waktu perayaan HUT. Atau dengan kata lain informasi tentang kegiatan dan aturan lomba dibuka secara bertahap atau tidak diberitakan sekaligus namun bertahap.

Selanjutnya, diinformasikan Suwanto pendaftaran peserta seluruh lomba kegiatan HUT Kota Balikpapan ini dibuka tgl 25 Januari 2017.  (Mgdr) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengakhiri Tahun 2016 Dua Petinggi TNI-Polri Daerah

Konferensi Pers Secara Bersamaan

MAJALAH BORNEO Online – Menjelang akhir tahun 2016, Kapolda Kaltim bersama Pangdam VI Mulawarman secara bersama selenggarakan Konferensi Pers dengan para awak media cetak, televisi, elektronik , online dan media sosial di ruang rapat Rupatama Mako Polda Kaltim.

Konferensi Pers  kali ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kali ini dua jenderal  bintang dua petinggi TNI-POLRI di daerah melakukan acara konferensi pers dalam satu even dan satu ruangan tempat konferensi pers secara bersamaan, sehingga suasana konferensi pers kali ini mengisyaratkan sebagai pertanda kekompakan serta terjalin kerjasama yang baik petinggi TNI-POLRI  di daerah.

Dalam konferensi pers tersebut, pada sesi tanya-jawab antara wartawan dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Safaruddin  bersama Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Johny Lumban Tobing, semua pertanyaan dijawab langsung  oleh Kapolda dan Pangdam  sehingga selain menjadikan suasana akrab, tampak mimik ceria diraut wajah para awak media saat keluar dari ruang rapat Rupatama Mako Polda Kaltim tersebut.

Selanjutnya terkait ditanyakan oleh wartawan seringnya saling caci-maki dan saling menjelekkan atau menyindir-nyindir pribadi seseorang terjadi di media sosial atau diistilahkan sebagai cyber war (perang lewat dunia maya), Kapolda Irjen Pol Drs. Safaruddin menyampaikan,  “mengenai cyber war ini memang ada yang berpatroli ketika terjadi saling menjelekkan, kalau ada perorangan  merasa dirugikan, pencemaran nama baik lewat media sosial seharusnya melapor ke kepolisian, karena ini harus delik aduan,  seperti yang terjadi di Jakarta itu, baru kita proses, jelas Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan, “yang memonitor setiap hari pergerakan cyber crime yang melacak itu di Mabes Polri, juga judi online, penawaran sek online dan penayangan foto/video porno lewat online, ujar Kapolda Safaruddin. Tambah Kapolda, alat monitor cyber crime itu di Dit.Krimsus itu kita sudah ada, untuk melacaknya itu kita belum,  hasil laporannya kita kirimkan ke Mabes Polri, karena di Mabes Polri dipusatkan untuk melacaknya, papar Safaruddin.

Kemudian, Kapolda mengutarakan terkait dengan barang bukti (BB) motor atas hasil tangkapan baik melalui razia lalu lintas, curanmor, barang bukti kasus kriminal, dan lainnya yang belum memiliki  gudang atau tempat khusus penyimpanan BB tersebut hampir disetiap Polres dan Polsek se-Kaltim, Kapolda Safaruddin mengutarakan keterbatasan lahan setiap Polres menjadi salah satu penyebab sehingga tidak bisa dibangun untuk menampung BB yang ada setiap tahun.  Dan BB tersebut belum bisa dilelang karena penyelesaian kasus belum tuntas.

Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Johny Lumban Tobing saat memaparkan kinerja jajaran Kodam VI Mulawarman selama tahun 2016, Pangdam mengutarakan, “yang berkaitan dengan tugas pokok TNI Kodam VI Mulawarman sudah jelas menjaga kedaulatan Negara”, paparnya.

Tambah Pangdam VI Mulawarman ini, “juga mendapat tugas membantu Pemda dan membantu tugas Kepolisian Negara, ini menjadi bagian dari tugas saya dan kita kombinasikan lagi apa yang bisa kita lakukan ke depan, papar Pangdam.

Lebih jauh Lumban Tobing mengutarakan, membantu Pemda, sebagai gambaran dalam hal ini  mendapat tugas untuk melakukan cetak sawah 5.000 hektar, dan sudah selesai seratus persen. Ini bagian dari program pemerintah pusat dalam rangka upaya swasembada pangan ke depan selama pemerintahan ini agar swasembada pangan dapat tercapai  akan cetak  1 (satu) juta hektar target nasional.  Tahun ini kita 5.000 hektar, untuk  tahun depan ini sedang dibahas di Dinas Pertanian di masing-masing provinsi, papar Pangdam.

Selain itu, tambah Pangdam, ada juga tugas sosial seperti melakukan karya bhakti membangun jalan dan jembatan, membangun kakus masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, beber Pangdam.

Terkait beberapa pertanyaan dari para wartawan kepada Pangdam VI Mulawarman, salah satunya tentang penambahan personil TNI di wilayah tertentu untuk menjaga kebakaran hutan, menurut Pangdam Kodam VI Mulawarman mendapat tugas untuk penambahan pembangunan 10 (sepuluh) pos pemadaman kebakaran (damkar) hutan. Pembangun pos-pos tersebut dilakukan secara bertahap serta penambahan personil Polri di tiap-tiap Batalyon sebanyak 100 orang personil.  Disebut Pangdam ada sebanyak 200 orang personil yang akan menempati pos-pos itu.

Pangdam juga mengutarakan, untuk pembangunan pos-pos damkar hutan dilakukan secara bertahap dan perlahan mengingat tingkat kesulitan persediaan tempat hunian personil serta persediaan dan pengiriman logistik memerlukan waktu, pelan-pelan arahnya akan kesana, karena anggaran tidak ada dari Kab/Kota, anggaran berasal dari pusat, papar Pangdam. 

Disesi akhir konferensi Pers Polda Kaltim bersama Kodam VI Mulawarman dengan  jajaran awak media ini, Pangdam VI Mulawarman  juga tak lupa berpesan serta mengajak masyarakat, sebagaimana Pangdam juga sampaikan pesan dan ajakannya kepada bawahannya dijajaran Kodam VI Mulawarman   yaitu “Untuk Mengakhiri Tahun 2016 Ini, Berdoa Kepada Tuhan, Kita Bersyukur Bisa Melewati Tahun 2016 Ini Walaupun Mungkin Itu Pahit, Kita Tentu Berharap Tahun Depan Bisa Lebih Baik Dalam Tugas Kita  Masing-masing dan Lebih Baik Dalam Keluarga Kita”, ajak Pangdam. 

Kemudian, Pangdam menghimbau masyarakat untuk merayakan tahun baru 2017 jangan merayakannya secara berlebihan, tuturnya.   (dar)     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLDA KALTIM 2017 BUKA  SMS & ELEKTRONIK 

UNTUK  TINGKATKAN LAYANAN MASYARAKAT

MAJALAH BORNEO Online – Dalam mengakhiri program kerja tahun 2016, Polda Kaltim mengundang jajaran media cetak, televisi, elektronik dan online untuk kegiatan Konferensi Pers sebagai laporan hasil evaluasi kerja Polda Kaltim tahun 2016  kepada masyarakat dan rencana program kerja Polda Kaltim tahun 2017 yang akan datang.

Salah satu progam dan rencana terbaru Polda Kaltim untuk meningkatkan layanan masyarakat di 2017, yakni pada tangga 11 Januari 2017 mendatang, Polri akan launching layanan SMS dan Elektronik Samsat, Tilang dan Pengaduan Masyarakat, termasuk di Polda Kaltim, tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan.

Kalpolda Kaltim Irjen Pol Drs. Safaruddin mengatakan, “dibukanya layanan SMS untuk elektronik Samsat, Tilang dan Pengaduan Masyarakat, maka   dengan cara demikian kita mengharapkan masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi atau kerjasama dengan Polri karena bersnerji antara Polri, TNI dan seluruh instansi dan masyarakat, hal ini akan menghasilkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga kegiatan sehari-hari masyarakat dapat berlangsung dengan aman”, kata Kapolda Kaltim yang dikenal cukup terbuka menerima informasi dari masyarakat ini.

Ketika ditanyakan tentang ancaman apa saja yang merupakan target khusus Polda Kaltim tahun 2017 terkait kriminal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat ? Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Safaruddin mengutarakan “ancaman-ancaman ketertiban dan kemanan itu kan seperti teroris, narkoba, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu menjadi perhatian kita, termasuk kasus-kasus curanmor (pencurian  kendaraan  bermotor) juga sering menimbulkan keresahan di masyarakat, ujar Kapolda.

Sedangkan dari seluruh kasus yang ditangani Polda Kaltim tahun 2016, kasus peredaran narkoba  merupakan kasus tertinggi terjadi di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar) termasuk Nunukan. Menurut Irjen Pol Drs. Safaruddin  tahun 2017 target pemberantasan peredaran narkoba setiap minggu menjadi perhatian khusus Polda Kaltim.

Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Safaruddin saat diwawancarai media  di rangkaian Konferensi Pers tersebut, mengutarakan, “daerah-daerah yang menjadi target setiap minggu pemberantasan peredaran narkoba yakni Kota Samarinda, Balikpapan, Kukar itu yang menjadi perhatian kita. Tetapi Nunukan itu menjadi perhatian kita juga karena ada beberapa kasus narkoba kita tangkap masuknya narkoba itu melalui Nunukan sebagai wilayah perbatasan. Tetapi terjadinya peredaran narkoba itu berada di 3 (tiga) kota itu, karena biasanya peredaran narkoba itu di tempat-tempat hiburan dan penduduknya lebih padat”,  ujar Kapolda.  (dar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LPP KAMPUS MEDAN LATIH SISWA

 DAN GURU SMK PERTANIAN/PERKEBUNAN

PERSIAPKAN HADAPI PASAR KERJA 

ERA GLOBALISASI

Tampak Para Siswa dan Guru Peserta Pelatihan 
Saat Akan Dimulainya Acara Penutupan Pelatihan 
 Di Hotel Adhika Bahtera Balikpapan.

MAJALAH BORNEO Online – Pelatihan Teknologi dan Manajemen Kelapa Sawit bagi Guru dan Siswa SMK Pertanian/Perkebunan Se-Kaltim diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pelatihan ini dilaksanakan selama 13 hari bagi siswa dan 7 (tujuh) hari bagi guru, pada bulan Nopember 2016.

Ditambahkan oleh Aries, program pelatihan dan manajemen ini didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan, dananya cukup besar. Saat ini 2016 kita lakukan bagi siswa sudah angkatan XIIX, sedangkan bagi guru SMK ini dilaksanakan untuk angkatan IX. Tahun ini kita lakukan berakhir di Manokwari, dan saat ini juga sedang berlangsung, termasuk di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalteng, Kalbar, Kalsel dan Makassar dan terakhir Manokwari, beber Aries.

Saat penutupan acara pelatihan ini juga disampaikan oleh Aries Sukariawan,SP,MP yang juga menjabat Koordinator Kelompok Kompetensi Manajemen Produksi Tanaman LPP Kampus Medan ini mengungkapkan, program pelatihan dan manajemen kelapa sawit ini dilakukan sehubungan masih kurangnya pemenuhan kebutuhan  SDM  khususnya jumlah orang dalam pengelolaan perkebunan, yang mana saat ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh usaha industri perkebunan, serta masih perlunya ditingkatkan pemahaman pengelolaan kelapa sawit terutama calon pelaku pengelola perkebunan khususnya alumni SMK Pertanian/Perkebunan. Dalam hal ini, SMK Pertanian/Perkebunan menjadi institusi yang dapat diharapkan  mengatasi pemenuhan kesenjangan tersebut,  papar Aries.

Selanjutnya, kata Aries,  peningkatan kompetensi teknis dan manajemen bagi guru pengampu pelajaran terkait pengelolaan kelapa sawit,  dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dapat menjembatani kesenjangan antara  out put khusunya pendidikan formal di SMK Pertanian/Perkebunan  dengan tuntutan kebutuhan industri, disamping sebagai solusi bagi pemenuhan kebutuhan di perkebunan industri  maupun perkebunan rakyat, kata Aries menyampaikan harapannya.

Norlaili mewakili kepala sekolah SMK Perkebunan Penajam Paser Utara (PPU) saat penutupan memberi kata arahan kepada para siswa dan guru yang mengikuti pelatihan seraya mengusulkan kepada LPP selaku pelaksana pelatihan teknologi dan manajemen tata kelola kelapa sawit, agar pelatihan ini berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya. Ia juga mengusulkan supaya penambahan kuota jumlah siswa dan guru yang mengikuti pelatihan ditambah pada pelatihan tahun berikut, pintanya kepada panitia.

Selanjutnya, kepada para siswa/i yang ikut pelatihan, Norlaili menekankan untuk selalu disiplin sebagaimana disiplin yang diterapkan selama pelatihan. Lanjutnya, disiplin itu datangnya dari pribadi dalam rangka merubah karakter dan perilaku untuk meraih keberhasilan, kata ibu Norlaili menekankan kepada siswa/i yang ikut pelatihan.

Guru besar Prof  DR. Sukirno saat memberi pengarahan kepada para siswa/i dan guru peserta pelatihan pada acara penutupan pelatihan mengatakan, sejak tahun 2012 Perpres No.8/2012 mengakumulasi semua lembaga agar turut berpartisipasi meningkatkan SDM, ini disebut dengan Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Didalam KKNI, tambah  Prof DR. Sukirno  ada 9 (sembilan) level. Level-level tersebut  ada 3 klaster  pada dunia kerja yaitu klaster operator, klaster analisis atau teknisi dan klaster ahli, katanya menambahkan wawasan bagi siswa dan guru peserta pelatihan.

Tambah Sukirno, dalam hal ini para adek-adek siswa/i,  setelah lulus SMK berada pada klaster dua, sedangkan para guru berada pada level 7 (tujuh) yang bertugas untuk mempersiapkan level dua untuk mengisi dunia kerja pada era globalisasi. Oleh sebab itu para guru harus bisa mengeluarkan produk pada level dua, tandasnya.

Lebih jauh Profesor  DR. Sukirno mengatakan, satu fenomena di Taiwan, dimana sejak tahun 2008 sudah membuka kursus Bahasa Indonesia bagi lulusan-lulusan sekolah untuk semua angkatan kerjanya. Ini eksplisitly “Bahasa Indonesia”, kenapa,  kata Profesor seraya bertanya.  Masyarakat Taiwan  akan masuk ke Indonesia untuk bekerja, sebagaimana disinggung oleh Ibu kepala sekolah tadi berlakunya iklim pasar global yang dimulai dengan era kebebasa di negara asean. Globalisasi tidak bisa ditahan, mereka mau bekerja di Indonesia karena mereka meliliki sertifikat. Jadi kita harus bersaing, tandasnya.

Dalam era global ini konsepnya “bermitra dalam kompetisi atau bermitra tapi bersaing”.  Jadi jika adek-adek siswa setelah lulus dari SMK tidak miliki sertifikat keahlian dalam industri kelapa sawit, maka tidak bisa masuk/diterima oleh perusahan karena kalah bersaing, maka kita akan menjadi penonton. Oleh sebab itu harus ada lembaga yang menjembatani antara dunai pendidikan dengan dunia kerja. LPP Kampus Medan ini sangat-sangat sensitif untuk menjembatani datangnya era globalisasi ini. Mudah-mudahan LPP Kampus Medan melalui programnya akan dapat melakukan seleksi/tes kompetensi bagi lulusan SMK dan melatih serta mengeluarkan sertifikasi keahlian atau kompetensi. Kita berdoa dan berharap LPP Kampus Medan salah satunya lembaga yang dipersiapkan untuk menjawab tantangan ini, papar Sukirno.

Sukirno juga memaparkan bagaimana dulu dirinya pernah menjadi guru di Malaysia pada tahun 70-an, namun setelah tahun 90-an dosen Indonesia sudah belajar/kuliah di Malaysia. Ini memberikan bukti kemajuan dan persaingan, dan tidak bisa dipungkiri, kata Sukirno memberi bukti bahwa saat ini sudah masuk iklim persaingan atau era globalisasi.  (dar)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROYEK  LUNAS  BURUH  MENDERITA

MAJALAH BORNEO Online – Rampungnya Proyek Pembangunan Kantor Camat Balikpapan Utara, ternyata hingga saat ini Selasa 22 November 2016 menyisakan masalah buruh. Bahkan belum selesai bangunan kantor camat ini dikerjakan, masalah yang menimpa tenaga kerja proyek ini sudah muncul. Sebanyak 25 orang para pekerja bangunan, dan sebanyak 4 orang supplier bahan material bangunan proyek tersebut belum mendapatkan pembayaran  tuntas hasil jerih payah mereka dari PT. Pilar Persada selaku pelaksana poyek.

Informasi ini sudah lama mencuat dilaporkan para pekerja dan pemasok material bahan bangunan  ke  Dinas PU Balikpapan, namun belum juga ada penyelesaian. Informasi terbaru yang  diterima oleh Majalah Borneo Online, para pekerja bangunan proyek ini kembali lagi mengadukan nasib mereka ke Dinas PU agar segera ada bayaran atas tenaga dan hasil keringat mereka selama ini. Selasa 22 Novemer 2016 mereka bermaksud menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan  Ir.Tara Alorante, memohon agar berupaya mengambil solusi untuk pembayaran hak mereka mengingat Dinas PU selaku pemilik proyek pemerintah tersebut.

Namun siang itu, Tara Alorante sedang tidak berada di ruang kerjanya karena menurut stafnya sedang mengikuti rapat di Pemkot Balikpapan. Sekitar pukul 14.15 wita, dua orang perwakilan pekerja baru bisa menemui kadis yang baru tiba di kantor usai mengikuti rapat dimaksud.

Dari hasil pembicaraan singkat perwakilan pekerja dengan kadis, Tara Alorante memberitahukan untuk pembicaraan lanjutnya disarankan agar menemui Boly selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut. Sementara saat itu, Boly sedang tidak berada di ruang kerjanya karena  sedang kunjungan meninjau proyek ke lapangan.

Perwakilan buruh inipun mencoba menelepon Boly. Pada saat itu Boly menginformasikan kepada para pekerja  melalui telepon selulernya, dirinnya pada  pukul 15.30 wita akan kembali ke kantornya, barulah bisa ditemui. Namun, pada pukul 15.00 wita, sebagian dari mereka harus pulang makan siang, ada juga pergi karena urusan lain sehingga tidak sempat lagi menemui Boly  diatas pukul 15.30 wita tersebut.

Para buruh bangunan ini sejak bulan lalu sengaja bolak-balik menemui Kepala Dinas dan PPK poyek, karena menurut para pekerja ini, belum dibayarnya upah mereka, itu menjadi tanggungjawab PPK bersama kepala dinas. Pasalnya, baru 80% hasil pekerjaan dari kontraktor PT.Pilar Persada, Dinas PU Balikpapan sudah bayarkan hasil pekerjaan 100% kepada PT.Pilar Persada. Ini menjadi salah satu permasalahan pokok sehingga Pilar Persada minggat dan tidak bayarkan hak mereka, cerita para buruh. Namun hal ini dibantah oleh Boly dengan mengatakan ”ngak mungkin kita bayarkan 100% sebelum proyek selesai, itu tidak benar, bantahnya.

Boly juga mengutarakan ini sebenarnya masalah dua pihak antara kontraktor dengan para pekerja. Dari mana kita mau ambil uang untuk bayarkan itu. Kami sudah memberitahu alamat kontarktor tersebut di Jakarta dan sudah berbicara langsung via telepon dengan para pekerja tersebut. Itu upaya yang sudah kita lakukan, ujar Boly.

Selanjutnya, pekerja bangunan ini mengutarakan kami tau pembayaran lunas 100 persen oleh Dinas PU saat itu, karena kami sendiri melihatnya, tambah buruh ini. Pembayaran terakhir untuk melunasi sebesar Rp.7 miliar, sebut salah seorang pekerja. Ini merupakan kesalahan dari Dinas PU kenapa bayarkan 100% kepada kontraktor sementara hasil pekerjaan masih 80%, tanya para pekerja. Oleh sebab itulah PT.Pilar Persada tidak lagi melanjutkan pekerjaan proyek tersebut alias minggat membawa uang yang menjadi hak para buruh bangunan ini. Karena PT. Pilar Persada tidak lagi ada di Balikpapan, proyek ini sempat mangkrak karena ditinggal, lalu dinas PU mencari kontraktor baru untuk penyelesaian proyek yang masih tersisa 20% lagi. Jika demikian yang terjadi, menjadi pertanyaan publik apakah ada penambahan anggaran untuk penyelesaian proyek ini  ?

Dari total dana proyek pembangunan gedung Kantor Camat Balikpapan Utara ini, masih tersisa Rp.800 juta lebih hak para buruh bangunan dan para pemasok bahan material bangunan belum dibayarkan oleh kontraktor  alias belum diterima oleh kelompok buruh bangunan sampai saat ini.

Tedy selaku salah satu menjadi koordinator dari para buruh bangunan ini mengatakan, jika besok (Rabu,23/11) juga tidak ada jawaban pasti pembayaran atas hak kami, hal ini akan kami laporkan ke Polda Kaltim untuk diusut. Ini terjadi kami duga  ada permainan, ada deal to deal antara kontraktor dengan Dinas PU sehingga Dinas PU berani bayarkan 100% kepada kontraktor sementara pekerjaan masih sekitar 80% atau belum rampung, apalagi mengigat PT.Pilar Persada adala kontraktor dari luar Balikpapan yaitu darii Jakarta, dan pemiliknya di Pontianak. Tentu ada permainan Anwar dengan kepala dinas sebut Tedy.   (tim) 

----------------------------------------------------------------

PIHAK KOPERTIS XI KALIMANTAN ARAHKAN PTS

FOKUS PADA PENINGKATAN KUALITAS MERAIH AKREDITASI B

MAJALAH BORNEO Online – Agar Perguruan Tinggi dapat  cepat meningkat akreditasinya, salah satunya pergurauan tinggi tersebut tidak memiliki konflik internal. Konflik internal yang dimaksud yaitu terjadinya permasalah/perselisihan yang muncul didalam birokrasi atau manajemen perguruan tinggi dimaksud, seperti terjadinya perselisihan antara dosen dengan dosen, perselisihan antara dosen dengan dekan atau rektor, antara dekan dengan rektor, antara dosen dengan pimpinan yayasan pengelola perguruan tinggi atau organ pengelola, dan berbagai perselisihan internal lainnya.

Unsur Akademisi PTS Saat Mengikuti Sosialisasi 
Tata Kelola, Statuta dan Penanggulangan Konflik

Untuk memberi arahan  positif dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta dalam rangka meningkatkan akreditasi dilingkungan perguruan tinggi swasta, Kopertis XI Wilayah Kalimantan mengadakan Sosialisasi Tata Kelola, Statuta, dan Penanggulangan Konflik Perguruan Tinggi Swasta Wilayah Kaltim, Kaltara dan Kalsel.

Kopertis XI Wilayah Kalimantan ini yang berada dalam naungan Kementerian  Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, memiliki tugas dan kewenangan dalam pembinaan anggota Kopertis serta mengarahkan upaya preventif terjadinya konflik, sehingga setiap PTS dapat fokus untuk meningkatkan kualitas dan akreditasi PTS.

Jamaluddin selaku Kabid Akademik, Kemahasiswaan & Kelembagaan Kopertis XI Kalimantan kepada media mengutarakan, “kita lakukan sosialisasi tata kelola, statuta dan penanggulangan konflik karena kita ingin perguruan tinggi di Kalimantan dibawah Kopertis XI dapat fokus meningkatkan kualitas”  Lanjutnya, kita menginginkan PTS yang berada di Kopertis XI pada periode tertentu sudah minimal memiliki akreditasi B. Jadi kita dalam kegiatas sosialisasi ini kita mengarahkan PTS.

Menurut Jamaluddin, jika di PTS tersebut terjadi konflik internal, maka tidak akan mungkin dapat meningkatkan akrediasinya karena tidak fokus pada peningkatan mutu dan kualitas, tandasnya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, ke depan PTS paling tidak bisa meredam riak-riak akan terjadinya konflik, ujar Jamaluddin.

Lebih jauh Jamaluddin mengatakan,  pada tahun 2017 yang akan datang, kita mengharapkan PTS Kopertis XI Kalimantan sudah mencapai 50% akreditasi B sebagaimana juga diinginkan oleh stakeholder memakai lulusan PTS minimal akreditasi B. Ketika ditanya tentang posisi PTS Kopertis XI Wilayah Kalimantan telah memenuhi akreditasi B, Jamaluddin menyampaikan PTS kita saat ini baru 26% dari 166 jumlah PTS se-Kalimantan. Tahun 2017 mendatang kita yakin PTS Kopertis Wilayah Kalimantan bisa memenuhi akreditasi B, tutur Jamaluddin.  Jamaluddin juga berharap, dengan adanya sosialisasi ini ke depan terus terjaga keharmonisan antara badan pengelola yayasan PTS dengan pimpinan PTS, dengan para dosen dan karyawan. Jika terjadi ada riak-riak konflik, segera menangani sehingga konflik tidak terjadi. Kami dari Kopertis XI, jika mendengar ada riak-riak konflik di salah satu PTS,  kami segera mengarahkan untuk menenangkan bahkan turun langsung ke lapangan, tutur Jamaluddin.   (dar)

---------------------------------------------------------------------------------------------

RAKOR PKH KALTIM 

DIBUKA ASISTEN III SEKDAPROV

MAJALAH BORNEO Online – Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) antara Dinas Sosial Prov Kaltim dengan Tim Bappeda serta Tim Koordinasi PKH Prov Kaltim dilaksanakan selama dua hari.

Rakor yang bertajuk “Melalui Sinergikan Program Meningkatkan Kemandirian Penerima Manfaat Melalui PKH Menuju Keluarga Sejahtera” berlangsung di Hotel Mega Lestari Balikpapan dihadiri 35 peserta, dibuka oleh Asisten III Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemprov Kaltim H.Bere Ali.

Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim Ayi Hikma  kepada Majalah Borneo, Kamis 15/10/16  menguatarakan “PKH itu merupakan program nasional yang memang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya program PKH ini, kita akan memutuskan mata rantai kemiskinan masyarakat Indonesia”.

Ia menambahkan “kalau menghilangkan sama sekali kemiskinan tidak ada segera, mungkin belum bisa, tetapi mata rantai kemiskinan itu akan kita putus dari tahun ke tahun makin sedikit dengan melaksanakan program PKH tersebut, ujarnya”.

Menurut Ayi Hikma program pusat ini sudah digulirkan pemerintah pusat secara nasional sejak tahun 2007. Namun, di Kaltim sendiri PKH dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi sejak tahun 2012, dimana yang pertama dilaksanakan oleh Pemkab/Kota yakni di pemerintah Kota Samarinda dan Kab Kutai Barat . Dan Rakor PKH ini kita laksanakan secara rutin setiap tahun, papar Kabid ini.

Lebih jauh Kabid ini menjelaskan PKH itu dilaksanakan untuk membahas sasaran tiga aspek PKH yaitu aspek ekonomi dengan pemberian dana bantuan insentif dari kementeian sosial kepada masyarakat miskin.

Kedua, lanjutnya,  bantuan insentif pendidikan gakin hingga wajib belajar 12 tahun. Program ketiga aspek kesehatan, dimana kesehatan ibu hamil mulai dari anak masih dalam kandungan mendapat bantuan pemeriksaaan kesehatan, pengobatan ibu hamil dan bersalin secara gratis hingga  bantuan insentif anak pra sekolah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari dari PKH ini diutarakan oleh Ayi Hikma selain untuk mensejahterkan rakyat juga untuk mengurangi beban pembangunan nasional.  (dar)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  BPBD Kab Mahulu Urgen Mengatasi Bencana
  Diharapkan Dukungan Pemprov Kaltim dan Pusat 

Para Anggota Tim Komisi III DPRD Kab Mahulu Bersama
Dengan Jajaran Pimpinan dan Staf BPBD Prov Kaltim
 Saat Berlangsungnya Rapat.

MAJALAH BORNEO Online – Untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim, DPRD Prov Kaltim serta dukungan dari Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Kaltim maupun dukungan Pemerintah Pusat, bagi rencana pembentukan dan berdirinya segera BPBD Kabupaten Mahakam Ulu, Komisi III DPRD Kabupaten Mahakam Ulu  dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Kaltim, selenggarakan rapat konsultasi.

Menurut Martin Hat Ketua Tim dari Komisi III DPDRD Kab Mahakam Ulu, terkait dengan pertemuan antara Komisi III DPRD Kab Mahulu dengan BPBD Prov Kaltim, pada saat rapat,  agar mendapat arah menjadi satu pemahaman  mengenai usulan rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kab Mahulu, dalam rapat, lebih dulu sekretaris BPBD Kaltim menyampaikan paparan tentang apa yang dimaksud dengan bencana dan ruang lingkup bencana itu sendiri.

Sekretaris BPBD Kaltim Hj.Zaina Yurda,MP mewakili Kepala Badan, lebih dulu menyampaikan defenisi tentang bencana, jenis-jenis bencana, potensi dan ancaman bencana yang bisa timbul, serta cara penanggulangan bencana. Selain itu sekretaris BPBD Kaltim ini juga memaparkan terkait dengan indikator kinerja utama BPBD Kaltim.

Serah Terima Hasil Keputusan Rapat Komisi III DPRD Kab 
Mahulu  Dengan Jajaran Pimpinan BPBD Provinsi Kaltim.

Pertemuan dua institusi antara wakil rakyat yaitu DPRD Kab Mahakam Ulu dengan BPBD Prov Kaltim ini, untuk membicarakan keinginan kuat pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama dengan DPRD Mahulu untuk membentuk BPBD Kab Mahulu serta mendapat dukungan pihak terkait, sehingga Pemerintah Kab Mahulu bersama dengan DPRD dalam rangka memperjuangkan rakyatnya dari kesengsaran yang diakibatkan oleh bencana-bencana yang sering terjadi selama ini dapat lebih optimal. Saat pertemuan kedua pihak, selain pemaparan oleh dua pihak, juga diadakan forum diskusi karena mengingat pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mencari referensi bagi pemerintah Kab Mahulu bersama DPRD Mahulu, karena dirasakan urgennya kehadiran BPBD Kab Mahulu.

Selanjutnya, hasil rapat antara DPRD Kab Mahulu  BPBD Prov Kaltim, dimaksudkan agar dapat menjadi salah satu acuan bagi DPRD Kab Mahulu dan BPBD Kaltim untuk memperjuangkan pembentukan BPBD Kab Mahakam Ulu secepatnya, selain itu, komisi III DPDR Mahulu bersama dengan Pemerintah Kab Mahulu sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim, juga dukungan Pemerintah Pusat.     

Ketika disinggung mengenai bencana yang sering terjadi di Kab Mahakam Ulu, Martinus Hat mengutarakan, beberapa  permasalahan sering dialami oleh masyarakat Kabupaten Mahulu, agar akibat dari bencana itu dapat teratasi secara cepat dan optimal, maka sangat berhubungan dengan hadirnya sebuah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), paparnya. 

Sungai Sarana Transportasi Masyarakat Kab. Mahulu Tampak
Mendangkal Sehingga Tidak Dapat Dilewati Longboat, Speedboat
Kapal Kecil maupun Kelotok atau Ketinting Untuk Angkutan, 
Penumpang, Bahan Pangan dan Sandang Masyarakat. 

Ia menambahkan, Kemarau, Banjir, Kebakaran Hutan dengan segala akibat yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut, selama ini singguh memberi dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Kemudian, tambahnya lagi, permasalahan kemarau, banjir dan kebakaran hutan, dimana permasalahan ini sudah dianggap oleh masyarakat Kab Mahulu masuk kategori sebagai bencana yang menyengsarakan masyarakat selama ini.  Selain sering terjadi, juga karena ruang lingkup yang diakibatkan sangat luas terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik dari sisi ekonomi, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mencari nafkah pada saat kondisi bencana tersebut terjadi, ungkapnya.

Martin Hat lebih jauh menceritakan, jika terjadi kemarau panjang di Kab Mahulu, bukan saja masyarakat biasa yang mengalami kesulitan, juga para pegawai Pemkab Mahulu, para karyawan perusahaan, anggota DPRD beserta pegawai sekretariat dewan, guru dan tenaga medis, para siswa mulai dari TK, SD hingga SLTA mengalami kesulitan transportasi berangkat kerja atau sekolah serta kesulitan transportasi saat pulang.

Hal ini diakibatkan alat transportasi masyarakat di Kabupaten Mahulu pada umumnya mengandalkan alat transportasi air melalui Sungai. Jadi, saat kemarau terjadi, semua sungai yang ada di Mahakam Ulu mengalami kekeringan sehingga Longboat, Speedboat, Kapal kecil, Kelotok atau  Ketinting (sejenis perahu memakai mesin) bisa mandek total alias tidak bisa beroperasi, cerita Martin Hat.  

Warga Masyarakat Menunggu Truk Perusahaan Lewat Untuk 
Tumpangan Pulang Ke Kampung/Desa Mereka Setelah  

Bekerja Dari Ladang Maupun Pulang Kerja Di  Perusahaan

Tambah Martin Hat,, juga para warga petani dan pekebun, peternak, pengrajin, kesulitan untuk transportasi dari rumah  menuju sawah, ladang atau tempat kegiatan masyarakat. Termasuk para wisatawan, pecinta alam juga tidak bisa akses dari satu kecamatan menuju kecamatan lainnya karena sungai mengalami kedangkalan bahkan kekeringan, ungkapnya.

Pada saat kemarau terjadi, semua bahan pokok, selain sulit didapatkan untuk dibeli, harganya melonjak signifikan. Harga beras satu karung berisi 25 kg bisa mencapai 500 ribu rupiah, harga bensin bisa melonjak mulai Rp.25.000 hingga Rp.30.000,-  per liter sesuai jarak tempuh dari kecamatan Long Iram dengan kecamatan lainnya, kata Martin Hat Mencontohkan.

Kecamatan Long Iram adalah kecamatan terdekat dengan Kab.Kutai Barat, dimana Barongtongkok  sebagai Kota Kabupaten Kutai Barat ini adalah menjadi sentral sumber pasokan barang kebutuhan pokok dan sandang ke Kab Mahulu.

Kemudian, dari Barongtongkok ke Kecamatan Long Iram, saat musim kemarau terjadi, diakui Martin Hat transportasi air masih bisa lancar karena sungai Mahakam atau anak cabang sungai Mahakam masih dapat dilewati longboat atau speedboat maupun kapal-kapal kecil untuk memasok bahan pangan dan sandang ke Long Iram, karena Sungai Mahakam tidak sampai mengalami kekeringan saat kemarau,ujarnya.

Namun, dari Long Iram menuju kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, sebut Martin Hat, sangat tidak bisa dilewati angkutan air karena sungai-sungai mengalami kekeringan. 

Termasuk kecamatan lain seperti Long Bagun, Long Laham, Long Hubung juga bisa mengalami kekeringan jika kemarau cukup lama terjadi, sehingga sangat berpengaruh terhadap kegiatan mencari atau mendapatkan nafkah masyarakat setempat sehari-harinya jika terjadi kemarau, cerita Martin Hat.

Salah Satu Jembatan Penghubung Antar Desa Yang Sudah Tua
Di Kabupaten Mahakam Ulu Perlu Perhatian.

Martin Hat mengatakan, Long Apari sebagai kecamatan perbatasan, saat kemarau terjadi masyarakatnya paling sengsara, karena harga bahan pokok selain langka dan harga melonjak sangat tajam, ungkap Mrtin Hat.

Martin Hat juga mengungkapkan, kemarau juga menjadi salah satu ancaman penyebab bencana kebakaran melanda Kab Mahulu ini. Kebakaran bisa terjadi bukan saja ulah manusia, namun akibat dari proses alam yaitu pergesekan antara kayu-kayuan yang mengering yang dapat menimbulkan api disaat kemarau panjang terjadi.

Bencana lain yang juga sering terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu ini yaitu disaat hujan deras terjadi banjir besar tidak terelakkan melanda beberapa kecamatan sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup komplit. Selain sawah ladang, perkebunan, perkampungan terendam bahkan ternak bisa terbawa air banjir, ungkapnya.

Tak bisa dipungkiri, sarana infrastruktur jalan dan jembatan untuk transportasi darat, transportasi air dan fasilitas pendukung yang terbatas dari setiap daerah Kabupaten, terutama kabupaten pinggiran atau daerah perbatasan antar daerah maupun perbatasan negara, selain akan menimbulkan keterbatasan pemerintah daerah dalam mengantisipasi serta mengatasi permasalahan ekonomi yang diakibatkan bencana, juga mengakibatkan keterbatasan pemerintah daerah meningkatkan swadaya ekonomi rakyatnya.

Apalagi jika tujuan pemerintah yang lebih jauh untuk memakmurkan rakyat, namun dukungan Pemprov dan Pusat terhadap pembangunan infrastruktur transportasi darat maupun air tidak menjadi prioritas bagi kabupaten-kaupaten tertinggal, maka mimpi pembangunan ekonomi rakyat bagi daerah tertinggal yang sudah diprioritaskan oleh Presiden dan Wakil Presidan  Jokowi-JK akan tetap melambat dan tidak dapat dicapai sesuai dengan Nawa Cita Pemerintah Pusat tersebut.  (mangadar) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKPD Se-Kabupaten Berau Prov Kaltim

Ikuti Workshop Laporan Anggaran SIMON TEPRA

MAJALAH BORNEO Online – Untuk meningkatkan input laporan anggaran di SKPD-SKPD Kabupaten Berau Prov Kaltim, Inkubator Kreasi & Inovasi Telematika Semarang (IKITAS)  adakan workshop tentang Tata Cara Input Data dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pembangunan dengan aplikasi SIMON TEPRA terhadap SKPD Se-Kabupaten Berau.

Suhartono koordinator lapangan IKITAS pelaksana workshop mengatakan, kali ini ada 80 orang peserta dari SKPD yang ada di Kabupaten Berau, termasuk dari lingkungan sekretaris dewan (sekwan) DPRD Berau.  

Suhartono mengutarakan, pemerintah daerah dengan menggunakan aplikasi SIMON TEPRA sebagai aplikasi input data anggaran mulai dari  data rancangan anggaran dan realisasi anggaran pembangunan di Kab/Kota dan Provinsi, maka dengan TEPRA resapan anggaran dapat dipantau setiap saat dan lebih efektif, paparnya.

Tambahnya, denga aplikasi laporan TEPRA ini maka para kepala SKPD dapat memonitor atau memantau berapa rancangan anggaran belanja yang telah ditentukan, serta berapa dan realisasi anggaran yang sudah berjalan hingga pada periode tertentu,   hingga pada akhir tahun, jelasnya.

Menurut Suhartono, dengan TEPRA ini, pihak Pemprov juga dapat memantau aplikasi TEPRA Kab/Kota  bilamana ada APBD Provinsi secara khusus ditempatkan di Kab/Kota, ujarnya.

Suhartono menambahkan, dengan aplikasi SIMON TEPRA ini maka pihak pusat maupun Pemprov dapat memonitor realisasi serapan anggaran secara berkala, sehingga evaluasi anggaran itu dapat dilaksanakan per triwulan, tidak lagi seperti dulu evaluasi baru bisa dilakukan setelah akhir tahun. Namun dengan TEPRA ini dijelaskan Suhartono karena realisasi anggaran bisa dipantau secara berkala, maka pengambilan kebijakan pun bisa diambil dengan cepat sesuai kebutuhan terkait realisasi anggaran.

Aplikasi SIMON TEPRA merupakan singkatan dari Sistim Monitoring  Tim Evaluasi Penggunaan Realisasi Anggaran menggunakan aplikasi  program disebut Suhartono bahasa penyusunnya yaitu PHP yang bisa di eksport ke program eksel, jelasnya.

Suhartono juga memaparkan, usai terlaksananya workshop, IKITAS memberikan pendampingan terhadap SKPD Kab/Kota yang telah mengikuti workshop melalui IKITAS. Namun pendampingan yang kita lakukan terbatas pada poin tertentu, jelasnya.   (mangadar)

--------------------------------------------------------------------------------------

BPBD Prov Kaltim Adakan Sosialisasi

Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sebagian Para Peserta Sosialisasi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Prov Kaltim 
Foto Bersama Usai Pembukaan.

Majalah Borneo - Dalam Rangka meningkatkan penanggulangan persoalan bencana di Kab/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov Kaltim  selenggarakan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bagi SKPD BPBD Kab/Kota se-Kaltim.

Kegiatan Sosialisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dilaksanakan oleh panitia BPBD Prov Kaltim di Hotel Mega Lestari Balikpapan, selama satu hari, Rabu 13 April 2016 dan dihadiri 40 orang peserta dari SKPD BPBD Kab/Kota se-Kaltim.

Agar dimulainya kegiatan ini, ketua panitia sosialisasi Agus Toni T  juga pejabat Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD Prov Kaltim melaporkan, latar belakang dilaksanakannnya kegiatan ini, bahwa dipandang perlu untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, pedoman-pedoman dan mengkoordinasikan program-program penanggulangan bencana pada pasca bencana, antara BNPB, BPBD Prov Kaltim dengan BPBD Kab/Kota, katanya.

Menurutnya, yang menjadi dasar yakni UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP-RI NO.21/2008 tentang Penyelenggaraan Penannggulangan Bencana, Perda PRov Kaltim No.02/2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No.17/2008 tentang Peoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Perka BNPB No.15/2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana; dan Program Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan DPA BPBD Prov Kaltim tahun anggaran 2016, paparnya melaporkan.

Sedangkan yang menjadi maksud dan tujuan sosialisasi, Agus Toni  menyampaikan untuk memberikan informasi dan referensi peraturan perundang-undangan tentang penangulangan bencana pada umumnya, dan khususnya pasca bencana dapat diimplementasikan di Kab/Kota.

Tambahnya, tersosialisasinya beberapa peraturan kepala BNPB, Perda, sehingga tercapainya persamaan persepsi tentang tugas dan wewenang, serta tanggung-jawab penanggulangan bencana pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, ujarnya.

Kemudian, Ir.Hj Zaina Yurda,MP sekretaris BPBD Prov Kaltim  mewakili Kepala Pelaksana BPBD Prov Kaltim Ir.H.ChairilAnwar,MP, saat membuka kegiatan ini menyampaikan, persoalan penanggulangan bencana yang terjadi saat ini semakin meningkat, berciri tidak menentu, cepat dengan skala besar berdasarkan laporan Kab/Kota, hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim tetapi juga diseluruh wiayah Indonesia, ungkap Zaina.

Tambahnya, walau demikian, penanggulangan bencana, pada dasarnya memiliki karakteristik penanganan yang hampir sama dan melibatkan banyak pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat dunia usaha, dengan cakupan multi dimensi yang sangat luas. Hal ini, menegaskan kepada kita untuk maksimal dan terus menerus membantu peningkatan kapasitas daerah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, tandasnya.

Hj.Zaina menyampaikan laporan Kepala BPBD Prov Kaltim ini mengatakan, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali mengenai komitmen pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Prov Kaltim dalam meningkatkan kapasitas daerah sebagi upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan, terutama ditengah situasi semakin meningkatnya kejadian bencana di daerah, paparnya.

Kepala Pelaksana BPBD Ir.Chairil Anwar,MP  melalui Sekretaris BPBD Kaltim ini menekankan, terbentuknya BPBD di Kab/Kota maka aka nada keselarasan jenjang koordinasi, kolaborasi, komunikasi, pembinaan teknis, bantuan teknis, hubungan kerja dan lainnya dalam penanggulangan bencana antara BNPB, BPBD Prov Kaltim dan BPBD Kab/Kota, baik sebelum mapun pasca terjadi bencana.

Lanjutnya, sekarang ini waktu yang tepat bagi kita semua untuk memperkuat pilar-pilar koordinasi, kolaborasi dan sinergi kebijakan dan pelaksanaannyas demi masa depan yang lebih baik, bebernya.  (mangadar) 

------------------------------------------------------------------------------------------

SEKDAPROV RAPAT KOORDINASI DENGAN KAB/KOTA

UNTUK PENERAPAN APLIKASI TEPRA

MAJALAH  BORNEO – Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, gelar Rapat Koordinasi Pelaporan Pembangunan Daerah tahun 2016. Rapat koordinasi antara Pemprov Kaltim dengan semua Kab/Kota se-Kaltim ini dilaksanakan di Ballroom Swissbel Hotel Pasar Baru-Kota Balikpapan, Selasa 28-29 Maret 2016.
Menurut Salman selaku penanggungjawab kegiatan rapat yang disampaikan melalui H.Suwarno,SE, MM,  selaku Kabag Perencanaan Program Sekdaprov Kaltim, rakor ini dilakukan salah satunya untuk pembahasan PP.23/11 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dab Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Provinsi.
Tambahnya, terkai denga PP itu dalam penyusunan laporan  penyerapan anggaran pembangunan ada koordinasi supaya ada keseragaman menggunakan aplikasi laporan. Maka perlu menyamakan persepsi antara Provinsi dengan Kab/Kota, ujarnya.
Jadi dalam hal ini,  kami meminta Kab/Kota agar menggunakan aplikasi TEPRA untuk pelaporan penyerapan anggaran  pembangunan. Dulu, masa pemerintahan SBY sebenarnya aplikasi ini sudah ada namanya TEPA. Sekarang namanya TEPRA, katanya.
Suwarno menyebutkan, aplikasi TEPRA itu dibuat oleh pusat untuk digunakan oleh semua daerah Provinsi dan Kab/Kota. Kegiata ini juga sekaligus modelnya berupa sosialisasi kepadas Kab/Kota, jelasnya.
Menurut Suwarno, tahun 2015 lalu, Provinsi Kaltim telah menggunakan aplikasi TEPRA itu. Mungkin Kab/Kota sebagian sudah menggunakannya. Lebih jelasnya nanti pada sesi berikut, apakah semua Kab/Kota telah menggunakan aplikasi TEPRA itu, mungkin itu akan ditanyakan oleh nara sumber berikut, ungkapnya.  (mangadar)

---------------------------------------------------------------------------------
Dispora Kaltim Bekerjasama Disdik Balikpapan

Lakukan Pemanduan Bakat Talent Sporting

Anak Sekolah Usia Dini

Para Siswa SD N 01 Balikpapan Kota  Saat Diberikan Pemanduan 
Latihan Untuk Mencari Talent Sporting Anak, Dipandu oleh Anggota
 Pelatih & Intruktur Di Halaman Hotel New Benakutai Balikpapan

Majalah Borneo – Untuk mengetahui keahlian anak  sejak usia dini ketika telah masuk usia sekolah, sudah semestinya dapat diketahui melalui lembaga sekolah bekerjasama dengan dinas terkait, agar pembinaan keahlian anak sejak dini menjadi perhatian berbagai pihak dalam rangka mendapatkan cikal bakal anak yang memiliki keahlian dasar pada cabang olah raga tertentu, yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan perkembangan fisik anak.

Dalam rangka mendapatkan anak-anak usia dini yang memiliki keahlian dasar pada cabang olah raga tertentu, serta didukung oleh fisik anak, Dispora menyelenggarakan pelatihan teknik dasar mencari cikal bakal anak yang memiliki keahlian dasar di bidang olah raga tertentu.

Prof.DR. Siswantyo, M.Kes AIFO dari Fakultas  Ilmu Keolahragaan Universitas Yogjakarta salah satu nara sumber sekaligus instruktur dalam pelatihan pencarian cikal-bakal anak berbakat dalam bidang cabang olah raga ini, ketika dimintai pendapatnya mengutarakan,  pemanduan ini diminta dari Dispora Kaltim untuk memberikan pelatihan kepada anak usia dini (anak SD) dalam rangka peningkatan pemahaman iptek dan SDM serta pemanduan bakat di bidang cabang olah raga.

Prof.DR.Siswantoyo,M.Kes AIFO (kiri) - Nara Sumber
Sekaligus Instruktur Dalam Pelatihan Pemanduan Bakat
Didampingi Ketua Pelaksana Kegiatan Dari Dispora 
Kaltim Saat Diwawancarai Majalah Borneo.

Menurut Prof.DR. Siswantoyo, M.Kes AIFO bahwa model pemanduan bakat istimewa di bidang olah raga yang diterapkan, salah satu model untuk mengawali pemanduan berjenjang  dibagi pada tiga tahap yaitu mulai dari fase primary ( fase awal) , secondary  fase and final fase. Primary fase (tahap  awal) yakni kelompok usia anak mulai dari 6 -10 tahun kurang,  secondary fase kelompok usia anak 10 – 15 tahun kurang, dan final fase usia  15 - 17 tahun. Kelompok usia final fase inilah menuju elit atlet, jelasnya.

Lebih jauh Siswantoyo menjelaskan, primary fase ini diperuntukkan bagi kelompok anak usia 6-10 tahun kurang dalam rangka memilih calon atlet yang berbakat, yang didapatkan melalui  istrumen yang dikembangkan oleh KONI Pusat yang diadopsi dari Autish Sport. Calon atlet anak berbakat ini khusus dilihat dari skill kemampuan fisik anak, sebut Siswantoyo.

Namun dalam program pembinaan, kadang Indonesia pembinaan hebat di usia anak tapi kurang pembinaan di usia remaja atau kurang di usia dewasa sehingga mata rantai pembinaan terputus, ungkap Siswantoyo.

Kami berharap dari peserta yang dikirim dari masing-masing kab/kota, akan mengimplementasikan dari instrument telah dilatih hari ini. Untuk memudahkan pelatihan dan analisis talent ID anak tersebut, ujar Siswantoyo, saya pribadi sudah mengembangkan software 515 untuk memudahkan melihat kreteria klasifikasi bakat anak-anak tersebut di bidang kemampuan skill bidang olah raga tertentu, paparnya.

Dalam rangka memudahkan mencari cikal bakal anak berbakat, menurut pakar akademisi Univ Negeri Yogjakarta (UNY) ini,  saat ini  telah dikembangkan teori gifted and talented students (anak cerdas dan berbakat). Untuk menjaring anak cerdas dan berbakat tersebu, sebut Siswantoyo ada tiga indikator yang dimiliki oleh anak, katanya.

Tambahnya, tiga indikator tersebut  yaitu pertama memiliki kemampuan fisik diatas rata-rata, kedua memiliki kreatifitas yang tinggi dan ketiga memiliki komitmen, tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi. Tiga komponen ini yang tidak terpisahkan dalam diri anak saat emilih  anak berbakat, papar Siswantoyo.

Kami berharap hasil screening  akan kami kirimkan ke pihak Dispora Kaltim, selepas itu hasilnya bisa ditindaklanjuti dinas terkait Kab/Kota, KONI Kab/Kota atau Pengurus Cabang Olah Raga yang ada di Kaltim, kata Siswantoyo seraya berharap.

Anak yang memiliki kriteria berbakat itu bisa mendapatkan pembinaan berjenjang. Mestinya di tingkat SD ada program pembinaan dan berkelanjutan pada tingkat berikutnya, jadi ada pembinaan secara kontinu, katanya.

Sebagai contoh di Kaltim telah ada Sekolah Khusus Olah Raga Internasional (SKOI),  dan pada tingkat SMP di Kaltim sedang dirintis namun pada tingkat SD belum ada, paparnya. 

Ditanya tentang kelanjutan pembinaan secara kontinu dari SD hingga tingkat berikutnya, Siswantoyo mengutarakan memang saat ini terdapat dilema dimana tidak ada pembinaan berkelanjutan. Karena pada saat anak di mulai kelas V (lima) sampai Kelas VI (enam)  SD menjadi salah satu dilemma, dimana ada tuntutan secara tidak langsung untuk berprestasi secara akademik sehingga prestasi non akademik seperti skill olah raga tertinggalkan, papar Siswantoyo. 

Menurut Siswantoyo, mestinya bisa dilakukan pembinaan terintegrasi antara Dispora yang memiliki roh keolahragaan kerjasama dengan dinas pendidikan. Misalnya membentuk kelas khusus bagi anak berbakat atau anak berbakat istimewa.  Bagi anak berbakat ini ada pelatihan khusus, atau dibentuk satu kelas khusus anak berbakat dan atau anak berbakat istimewa untuk dibina sehingga selain pembinaan prestasi anak dalam bidang akademik juga mendapatkan pembinaan di bidang kemampuan skill olah raga, maka terdapat pembinaan berkelanjutan, papar Siswantoyo.  (mangadar)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bimbingan Teknis Tatacara Penatausahaan

dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Eriadi Nara Sumber Bimtek 
Saat Menyampaikan Materi Bimtek

Majalah Borneo - Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang sistem penatausahaan keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk laporan keuangan, pencatatan-pencatatan pengeluaran keuangan terkait dengan tugas dan tangggungjawab bendahara, klasifikasi bendahara, sistem pelaporan bendahara dilaksanakan oleh LPSI di Jempang Room Hotel New Benakutai Kota Balikpapan.

Hal ini diungkapkan oleh Eriadi, SE,MSc, AK.CA, CHA,CPD selaku nara sumber Bimtek Perbendaharaan Prov Kaltim-Kaltara.  Eriadi dari Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara ini mengutarakannya kepada Majalah Borneo Online di Hotel New Benakutai, Jumat 11 Maret 2016 pada sesi coffee break bimtek tersebut.

Tampak Sebagian Para Peserta Bimtek Perbendaharaan
Keuangan Daerah Saat Berlangsungnya Bimtek
Di Jempang Room Hotel New Benakutai Balikpapan

Menurut panitia pelaksana, bimtek ini dilaksanakan selama satu hari dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang para bendaharawan dari SKPD Kab/Kota se-Kaltim - Kaltara  dan bendaharawan SKPD Provinsi Kaltim-Kaltara.

Eriadi yang juga salah satu kandidat Doktor Ilmu Ak utansi Sektor Publik ini mengatakan, terkait dengan penatausahaan dan pertanggungajawab keuangan daerah oleh bendahara “yang paling penting adalah kemampuan bendahara menyiapkan bukti pertanggungjawaban bendahara melalui pencatatan-pencatatan pengeluaran yang harus mereka kerjakan, agar pengelolaan keuangan daerah bisa akuntabel. Sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk meminimalisir penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku”, paparnya.  Kemudian, sasaran lebih besar lagi, maka tata kelola keuangan daerah bisa lebih optimal, tandas Eriadi.

Ditanya tentang bagaimana gambaran sistem akutansi pengelolaan dan pertanggungajawaban keuangan daerah oleh bendahara di SKPD-SKPD Prov Kaltim-Kaltara selama ini? Eriadi mengutarakan, meskipun ini bukan bicara tentang subtansi SKPD tetapi kalau ditanya tentang konteks lain, maka pemerintah daerah diwajibkan mengurusi laporan keuangan daerah dengan basis dua, sebut Eriadi. Itu wajib, tegasnya lagi.

Eriadi Saat Diwawancarai Media

Tambah Eriadi, apa yang harus disiapkan oleh Pemda ?, kata Eriadi seraya bertanya. Lanjutnya,  mengingat SDM di lingkungan pemda, para bendahara SKPD yang memahami akutansi itu masih sedikit.

Apa yang harus dilakukan ?, tanyanya lagi. Caranya adalah, pertama tentunya menyiapkan reposisi SDM. Dimana pemda harus menyiapkan dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang yang ada didalam fungsi akutansi adalah  orang yang memiliki kualifikasi  dan latar belakang yang ada hubungan dengan disiplin ilmu akutansi. Itu yang hampir tidak dilakukan oleh banyak pemda saat ini, ungkap Eriadi.

Kedua, dukungan teknologi informasi. Karena akutansi dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan itu erat hubungannya dengan pengelolaan teknologi informasi, maka sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi. Dan itu harus mulai diterapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk mempersiapkan itu, Eriadi mengatakan, Pemda bisa bekerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama dengan BPKP, atau kerjasama dengan pihak penyedia jasa layanan sistem pelaporan keuangan, tandas Eriadi.   (mangadar)

---------------------------------------------------------------------------------

Pemprov Kaltim Lakukan Rapat Koordinasi Kepegawaian

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Gubernur Kaltim DR H.Awang Faroek Ishak Saat Membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian 
Pemprov  Kaltim di Hotel Grand Senyiur Balikpapan

Majalah Borneo – Untuk menselaraskan program kerja antar lembaga pemerintahan Provinsi Kaltim dengan Kab Kota se-Kaltim, yang diikuti adanya perubahan minsed dan mental di tubuh para pegawai, pemberian pelayan yang lebih baik, serta reformasi birokrasi kepegawaian, terutama terkait dengan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Pemprov Kaltim melalui Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Prov Kaltim lakukan rapat koordinasi kepegawaian (rakorpeg) di Ballrom Hotel Grand Senyiur Kota Balikpapan, Selasa 23/02/16.

Rapat Koordinasi ini dihadiri sekitar 400 orang lebih pegawai berbagai lembaga mulai dari kepala badan, kadis dan kepala kantor, para kabid, kasubbid, kabag, kasubbag, kasi dan jabatan lainnya, dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur  DR.H.Awang Faroek Ishak sekaligus pemberi arahan dalam rakor.

Rakor selain dihadiri oleh Gubernur Kaltim, juga hadir Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl,SE,M.Eng sekaligus menjadi nara sumber dalam rakor, serta Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaaian BKN Yulina Setiawati, Kasubdit Administrasi Pelayanan Pengolahan Data BKN, Plt Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaaianj Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemedagri, dan Sekda Prov Kaltim DR.Ir.Rusmadi MS.

Para Peserta Rakorpeg Mendengarkan Arahan Gubernur Kaltim

Dalam laporan Kepala BKD Provinsi Kaltim HM.Yadi Robyan Noor,SE,MTP menyampaikan bahwa ada 4 (empat) materi utama yang dibahas dalam rakor,  yaitu peningkatan kinerja pegawai ASN dalam rangka optimalisasi pelayanan public. Kemudian, pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS, Penilaian kinerja ASN Evaluasi dan tindaklanjut pelaksanaan e-PUPNS, dan pengalihan personil PNS dari Kab/Kota ke Provinsi terkait dengan pasca terbitnya UU No.23/tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kata sambutan Gubernur Kaltim mengatakan, saya memberikan apresiasi kepada BKD yang berupaya melakukan rakor yang akan mengangkat 4 (empat) materi penting untuk disampaikan dalam rakor ini. Berdasarkan laporan panitia, tambah Awang Faroek Ishak, rakor ini juga merupakan brainstorming untuk perumusan kebijakan kepegawaian guna meningkatkan kinerja dan profesionalisme pelayanan public kepegawaian,  ujarnya.

Awang Farok menekankan,  pemerintah daerah harus mengubah minsed (pola pikir). Kita mesti secara konsisten meningkatkan kesadaran penyelenggaraan dan pelayananan public yang semakin baik, baik secara individu maupun organisasi, hingga akhirnya terbangun kepercayaan masyarakat., tandas Awang Faroek.

Awang Faroek Ishak lebih jauh mengatakan, tentu dengan dilaksanakannya rakor ini, maka saya harapkan ke depan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan antar lembaga semakin baik, profesionalisme pegawai yang semakin baik, kesadaran terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi prioritas dan dilaksanakan secara konsisten, paparnya.

Setidaknya, pada Rakorpeg ini, telah menghantarkan banyak materi terkait reformasi birokrasi telah disosialisasikan yakni antara tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tentang modernisasi data kepegawaian (e-PUPNS), tentang disiplin dan peningkatan kinerja PNS sebagaimana terdapat dalam UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masih banyak harapan yang menghendaki profesionalitas PNS berkembang tanpa terindikasi melakukan tindakan melawan hukum, dan tidak korupsi, ujarnya.

Awang Faroek juga mengatakan, untuk menyambut momentum rakorpeg ini, saya menyampaikan imbauan kepada PNS Pemprov Kaltim untuk terus berupaya meningkatkan disiplin dan kinerja dalam rangka menciptakan Kaltim sebagai Island of integrity yakni seluruh PNS di jajaran Pemprov Kaltim harus bekerja dengan disiplin tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, jujur dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak melawan hukum dan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun Negara, tandas Gubernur Awang  Forouk menghimbau.

Dalam rangkaian acara rakorpeg, sekaligus juga penyerahan SK Kenaikan Pangkat 49 orang PNS di lingkungan Pemprov/Kab/Kota se-Kaltim dilaksanakan secara simbolis oleh Gubernur. Selanjutnya, Awang Faroek mohon diri karena dirinya mau mengahdiri Rakerda Dinas Pekerjaan Umum, bertempat di Hotel yang sama.  (mangadar) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapat Kordinasi Pengawas Ketenagakerjaan

Wilayah Kerja Balai K3 Samarinda Tahun 2016

DR. Dewi Rahayu : Populasi rakyat Indonesi tahun 2020 peningkatan usia produktif 

                                  sebanyak 50-60 persen, berada pada usia 15-24 tahun.

Para Nara  Sumer Saat Sedang Pembukaan Rapat Kordinasi

Majalah Borneo – Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Samarinda dibawah naungan Ditjen Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) adakan rapat kordinasi  K3 di Ballroom Le Grendeur Hotel Balikpapan, Kamis 18-20/02/16.

Rapat kordinasi (rakordis) Balai K3 dengan para Pegawai Pengawas Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Wilayah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Se-Kalimantan ini dilaksanakan, untuk memperkuat sinergi dalam rangka pengawasan ketenagakerjaan diseluruh perusahaan yang ada di masing-masing Provinsi Kalimantan.

Rakor kordinasi yang bertajuk “Integritas Program Kerja Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda dan Pengawas Ketenagakerjaan Di Wilayah Kerja Balai K3 Samarinda” dibuka oleh Pejabat Dirjen Bina K3 Kementerian Tenaga Kerja yakni Direktur Pembinaan K3 DR.Dewi Rahayu.

Dalam rapat kordinasi ini juga hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Ir.Tirta Dewi sebagai  tuan rumah pelaksanaan rapat kordinasi K3 pengawasan ketenagakerjaan, sekaligus membuka rapat kordinasi yang berlansung di Hotel Le Grendeur Balikpapan.

Tirta Dewi dalam kata sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kota Balikpapan, kami mengucapkan selamat datang kepada Direktur Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Bina K3 Kementerian Ketenagakerjaan-RI DR. Dewi  Rahayu, serta seluruh peserta pegawai pengawas ketenagakerjaan, profesi dinas ketenagakerjaan,  Kepala Balai K3 Samarinda, kepala UPTD Balai IV Banjarmasin atau Kota Pontianak  maupun yang mewakili, katanya.

Tirta Dewi menambahkan, kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pertemuan ini dalam rangka sinergitas program kerja ketenagakerjaan Balai K3 Samarinda. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memilih dan mempercayakan Kota Balikpapan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Karena ini berdampak baik terhadap citra Kota Balikpapan yang bersih, aman dan nyaman di huni, tuturnya.

Tirta Dewi menginformasikan, Kota Balikpapan yang luansnya kurang lebih 503 km persegi, didalamnya tumbuh berbagai sektor usaha yang heterogen. Sekurang-kurangnya 3.000 perusahaan ada di Balikpapan, yang mempekerjakan sebanyak 79.000 orang lebih tenaga kerja, namun  hanya didukung oleh 7 (tujuh) orang tenaga pengawas ketenagakerjaan. Hal ini tidak memadai  dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi.

Rahmat, SE Ketua Panitia Rakor K3 
dari Balai K3 Kemterian Tenaga Kerja

Lanjut Tirta Dewi, terlebih lagi pengawasan ketenagakerjaan termasuk pengawasan terhadap kesehatan lingkungan kerja perusahaan. Oleh sebab itu, sambung Tirta Dewi, minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pengawas ketenagakerjaan Kota Balikpapan, pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaku industry belum maksimal. Akibatnya, kecelakaan kerja di sektor industri masih saja terjadi, paparnya.

Direktur Pembinaan K3 Direktorat Jenderal Bina K3 DR.Dewi Rahayu mengutarakan, yang menjadi agenda prioritas pemerintahan pembangunan ketenagakerjaan, juga kita mengacu pada Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Agenda prioritas itu  ada 9 hal, yakni : 1) Penguatan Perecanaan Tenaga Kerja Nasional; 2) Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja; 3) Percepatan Sertifikasi Profesi; 4) Perluasan Kesempatan Kerja Formal; 5) Penguatan Wira Usaha Produktif; 6)  Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif; 7) Penegakan Hukum Ketenagakerjaan; 8) Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Migran; dan 9) Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transfaran dan Aktual,  beber  DR.Dewi Rahayu di depan para peserta rakor pengwasan ketenagakerjaan ini.

Menurut DR Dewi Rahayu,  potensi ketenagakerjaan Indonesia secara nasional ada 3 (tiga) yaitu bonus demografi; globalisasi dan potensi unggulan daerah.

Selain bonus demografi kita yang mendukung yaitu usia produktif yang cukup banyak, potensi sumber daya alam kita memadai dan Indonesia tingkat perkonomiannya dalam tingkat Asean cukup baik, paparnya.

Selanjutnya Direktur Pembinaan K3 Kementerian Tenaga Kerja ini menjelaskan, populasi rakyat Indonesia pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan usia produktif, yaitu sebanyak 50-60 persen masyarakat Indonesia berada pada usia 15-24 tahun. Inilah yang disebut bonus demografi Indonesia.

Tambah Dewi Rahayu, sementrara di negara-negara maju khususnya Eropa, Amerika Utara, Asia Timur dan Australia   pada tahun 2020 sebesar 50-60 persen masyarakatnya berada pada usia lanjut atau non-produktif, paparnya. Oleh sebab itu, bonus demografi ini apakah jadi peluang atau bencana, itu tergantung pada kita. Kita yang dimaksud dalam hal ini adalah pegawai ketenagakerjaan bagian daripada pemerintah,  tandasnya.

Kemudian, DR Dewi Rahayu ini lebih jauh mangatakan, globalisasi itu adalah potensi. Sering kita menganggap bahwa globalisasi itu menjadi permasalahan. Seperti berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), karena kita mengaggap permasalahan maka sering kita mengatakan harus melakukan antisisipasi. Sepertinya MEA ini ibarat barang yang menakutkan.

Padahal, sebenarnya kita sudah siap. Kenapa,  karena jauh-jauh sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja sudah mempunyai Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas. Jadi globalisasi itu sebenarnya pulang bagi kita karena kita memiliki kompetensi, kita bisa mengambil semua pekerjaan kita tersebut.

Sebagian Para Peserta Rapat Kordinasi K3 
Tampak Saat Pemaparan Materi Rapat Kordisai

Lanjut Dewi Rahayu, saya mengutip apa yang menjadi Nawa Cita Ketenagakerjaan kita.  Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan pemerintah adalah fakta berfungsinya negara. Bagimana negara, kata Dewi Rahayu seraya bertanya. Apa fungsi negara kepada warga negaranya, yakni fungsinya untuk melindungi warga negara. Karena kita berbicara dalam bidang ketenagakerjaan, maka kita melakukan perlindungan kepada tenaga kerja. Salah satu upaya  perlindungan tenaga kerja itu adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), jelasnya.

Kedua, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional , sesuai dengan headline kita hari ini budaya K3 yaitu mendorong  produktifitas tenaga kerja dalam rangka bersaing di dunia internasional, dengan memperkuat sinergitas para pemangku K3 mendorong kepada yang lain.

Dari sembilan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan itu, kata Dewi Rahayu, poin  1 sampa 3 tersebut merupakan  yang paling penting dalam menghadapi MEA  maupun globalisasi. Jangan sampai kita mengaku ahli, tetapi sertifikasi kompetensi tidak kita miliki.  Dalam persaingan MEA dan Globalisasi itu, jika kita memiliki sertifikasi kompetensi/keahlian, kita akan memperebutkan persaingan itu.

Sedangkan yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan itu diinformasikan oleh DR. Dewi Rahayu, yaitu :1) kemiskinan, 2) ketimpangan ekonomi dan middle income trap; 3) system jaminan sosial nasional, 4) daya saing tenaga kerja; 5) pasar kerja dan penempatan tenaga kerja; 6) hubungan industrial; 7) pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

Lebih jauh lagi DR Dewi Rahayu menekankan, setiap pekerjaan itu harus ada keahlian. Kemudian, apapun pekerjaan itu, pekerjaan terendah sampai tertinggi semua memiliki risiko. Oleh sebab itu, tenaga kerja itu  harus dilindungi K3,  sebagaimana poin 7 (tujuh) yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan,  paparnya. 

Rahmat, SE selaku ketua panitia rapat kordinasi K3 dari Balai K3 ketika ditanyakan media ini mengutarakan, tujuan dilaksanakannya rakor untuk mensinergikan antara pengawas  tenaga kerja dengan Balai K3, ujarnya.

Lebih jauh Rahmat menjelaskan, dulunya Balai K3 ini dibawah Sekjend. Saat ini Balai K3 dibawah Direktorat Pengawasan. Dalam rangka pengujian lingkungan kerja antara Balai K3 dengan pengawasan bisa sejalan, ada korelasi maka kami mengadakan rapat kordinasi ini, jelasnya.

Rahmat mengatakan,  terlaksananya rapat kordinasi ini maka pihak Balai K3 berharap terjadi sinergitas antara Balai K3 dengan Pengawasan yang lebih baik, yang ditandai pelaksanaan K3 di perusahaan lebih diperhatikan, betul-betul terlaksana, bukan hanya slogan, paparnya.   (mangadar) __________________________________________________________________________ 

BPMPD Kaltim Akan ToT 2.000 Orang Aparat Desa

Dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perdesaan

 

Ketua Panitia Dra Triani Tisnadewi 

Saat Diwawancarai Media

Majalah Borneo - Rapat Evaluasi mengenai kapasitas aparatur desa Provinsi Kaltim dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim di Balikpapan, 07-08 Desember 2015.

Ketua panitia rapat evaluasi Dra.Triani Tisnadewi yang juga menjabat Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kaltim ini mengatakan, rapat evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2015 terkait dengan pelaksanaan “Training Of Trainer” (ToT) oleh BPMPD Kaltim 2015 yang dananya dari dana dekonsentrasi pusat ke daerah.

Triani menyatakan, pada era pemerintahan sekarang, Kaltim sama dengan provinsi lain mendapatkan dana pelatihan aparat desa,  hanya besar dananya yang berbeda. Kaltim sendiri tahun 2015 mendapat kucuran dana sebesar 7,1 miliar, dimana sumber dananya berasal dari dana dekonsentrasi pusat yang dikucurkan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ke daerah.  Lebih jauh Triani mengutarakan, sumberdana ini juga berasal dari bank dunia sehingga pengawasan pelaksanaan kegiatan ini, selain pusat juga diawasi oleh pihak bank dunia, papar Triani.

Panitia Dengan Sebagian Peserta Berfoto Bersama

Triani mengungkapkan, BPMPD  Kaltim hingga saat ini telah melatih aparatur perdesaan sebanyak 868 orang dari total aparat desa dan perangkat perdesaan yang akan dilatih sebanyak  2000 (dua ribu) orang lebih. Kemudian,  yang belum dilatih, akan kita latih pada tahun depan dan itu sudah kita putuskan dalam rapat, ungkapnya.

Selanjutnya, Triani mengutarakan, pelatihan yang pertama dilaksanakan oleh BPMPD di Kab Berau sebanyak 320 orang. Kemudian pelatihan berikutnya di Samarinda. Pelatihan BPMPD ini menurut Triani berbeda dengan pelatihan-pelatihan lain dengan pola tersendiri, bentuknya paralel, dan setiap desa ada pengampu yiatu selaku guru pendamping belajar bagi peserta pelatihan setiap desa tersebut, paparnya.

Triani juga mengungkapkan, kita sebenarnya berharap selain kades/kepala kampung, sekretaris dan bendahara desa yang dilatih, juga perangkat desa lainnya ikut dilatih termasuk DPD, DPK dan lainnya, ungkap Triani.

Selanjutnya, pihak BPMPD Kaltim berharap kepada pihak kabupaten yang mengirimkan peserta yang akan dilatih menjadi trainer (pelatih) atau sebagai pengampu yang dipilih dari lembaga, badan atau dinas di daerah supaya membuat komitmen dengan atasan supaya  dapat hadir sebagai pelatih maupun pengampu saat dilakukan pelatihan aparat desa dan perangkat desa oleh BPMPD pada tahun berikutnya. Karena menurut Triani, pada pelatihan bagi aparat desa dan perangkat desa tahun 2015 ini banyak pengampu yang tidak bisa hadir, ungkapnya.

Pihak BPMD Kaltim berharap kepada pusat, kucuran dana desa dipercepat sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan perangkat desa ini dapat dilaksanakan sekitar awal tahun, paling tidak bulan maret maupun april sudah bisa dilaksanakan, pintanya. (mangadar)

*****************************************************************